Oleh Nurdin Qusyaeri
Ada negara yang memindahkan ibu kotanya karena perang. Ada yang karena bencana. Ada pula yang karena strategi geopolitik dan pemerataan ekonomi. Tapi di negeri +62, ibu kota dipindahkan dengan cara paling khas: diumumkan megah, dibangun setengah jalan, lalu status hukumnya menggantung seperti jemuran musim hujan.
Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan: gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara ditolak. Artinya, secara hukum, UU IKN tetap berlaku. Namun ironinya, pada saat yang sama, Mahkamah juga menegaskan sesuatu yang membuat publik mengernyitkan dahi: Jakarta masih tetap menjadi ibu kota negara selama Keputusan Presiden pemindahan belum diterbitkan.
Maka lahirlah babak baru drama nasional berjudul: “Ibu Kota Pindah, Tapi Belum Pindah.”
Lucunya, negara ini tampak seperti orang yang sudah pesan rumah baru, cicilan jalan, perabot dibeli, pesta syukuran diumumkan, tapi masih tidur di rumah lama karena kunci rumah baru belum jadi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pun dengan tenang menyatakan bahwa seluruh administrasi pemerintahan masih menggunakan nomenklatur ibu kota negara. Karena memang secara hukum dan administratif, Jakarta belum dicopot mahkotanya.
Dan rakyat pun bertanya dalam hati: “Kalau Jakarta masih ibu kota, lalu yang dibangun triliunan di Kalimantan itu apa? Dekorasi sinetron kolosal?”
Yang lebih getir, anggaran untuk proyek IKN hingga 2025 disebut sudah menembus Rp75 triliun. Tujuh puluh lima triliun rupiah. Angka yang terlalu besar untuk sekadar jadi latar drone video cinematic dan bahan presentasi PowerPoint elite politik.
Dengan uang sebesar itu, entah sudah berapa sekolah roboh yang bisa dibangun kembali. Berapa rumah sakit di pelosok yang bisa berdiri. Berapa jalan kampung yang tak lagi berlumpur saat hujan. Berapa petani yang bisa dibantu pupuknya. Berapa anak muda yang bisa diselamatkan dari pengangguran lewat proyek padat karya.
Namun di negeri ini, sering kali yang dibangun pertama kali bukan kebutuhan rakyat, melainkan monumen ambisi kekuasaan.
IKN akhirnya terasa seperti metafora paling sempurna tentang bagaimana negara bekerja: megah dalam visualisasi, kabur dalam realisasi.
Rakyat disuruh percaya pada “masa depan Indonesia”, sementara harga sembako terus mengajarkan arti bertahan hidup hari ini.
Para elite bicara tentang kota pintar (smart city), sementara banyak daerah masih mencari sinyal internet sambil berdiri di atas batu.
Mereka bicara “pusat peradaban baru”, sementara ruang kelas di pelosok masih bocor saat hujan turun.
Ironisnya lagi, kritik terhadap proyek ini sering dianggap anti-kemajuan. Seolah mempertanyakan prioritas anggaran adalah dosa ideologis. Padahal demokrasi justru hidup dari keberanian bertanya: “Untuk siapa sebenarnya pembangunan ini?”
Mungkin inilah kehebatan negeri Konoha: mampu membangun mimpi raksasa di atas fondasi kepastian yang belum selesai. Negeri yang kadang lebih sibuk mengejar simbol ketimbang menyelesaikan substansi.
Dan rakyat? Tetap menjadi penonton setia. Menyaksikan pertunjukan negara yang pandai membuat proyek besar, tapi sering lupa membangun rasa aman dan sejahtera bagi warganya sendiri.
Sebab pada akhirnya, ibu kota bukan soal gedung tinggi atau istana baru. Ibu kota adalah tentang keberpihakan.
Dan selama rakyat kecil masih merasa jauh dari perhatian negara, maka sejatinya ibu kota itu belum pernah benar-benar pindah ke hati rakyatnya.
Wallahu ‘alam
