Oleh Soeryawan Masangang
Dalam membahas kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, salah satu aspek fundamental yang wajib dirancang secara matang adalah persoalan struktur organisasi dan personel tenaga kerja. Tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan sistem manajemen yang terstruktur, program ini berpotensi berjalan tidak optimal, bahkan bisa menimbulkan pemborosan dan inefisiensi.
1. Peran Personel Tenaga Kerja
Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa tenaga kerja yang terlibat haruslah mencakup individu-individu yang memiliki peran langsung di berbagai tingkatan: pusat, wilayah, hingga daerah. Mereka inilah yang nantinya akan menjalankan kegiatan operasional di lapangan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, perumusan prosedur kerja, hingga pengawasan implementasi di tingkat sekolah dan komunitas penerima manfaat.
Personel ini bukan hanya bertugas sebagai pelaksana teknis, tetapi juga harus mampu bekerja dalam kerangka manajemen kinerja yang efektif. Artinya, setiap tenaga kerja di setiap jenjang struktur dituntut berkontribusi dalam satu kesatuan tim yang solid, saling mendukung, dan mampu beradaptasi dengan dinamika lapangan.
2. Pentingnya Struktur Organisasi yang Efisien
Berbicara tentang struktur berarti membicarakan kerangka manajemen yang saling terhubung antar elemen di dalam organisasi. Setiap posisi dalam struktur harus memikul fungsi manajerial tertentu agar keseluruhan tujuan program dapat tercapai dengan baik.
Struktur organisasi MBG idealnya mengadopsi prinsip fungsi-fungsi manajemen yang komprehensif, meliputi:
- Perencanaan (Planning): Menetapkan tujuan, target, dan indikator capaian.
- Pengorganisasian (Organizing): Mengatur pembagian kerja, memberikan instruksi, dan memastikan setiap unit bekerja selaras.
- Pengarahan (Directing): Memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dengan bimbingan teknis dan instruksi yang jelas.
- Koordinasi (Coordinating): Menyatukan berbagai aktivitas agar tidak tumpang tindih dan menghindari pemborosan sumber daya.
- Pengendalian dan Pengawasan (Controlling): Memantau pelaksanaan di lapangan agar program berjalan sesuai target dan meminimalkan potensi risiko serta penyalahgunaan.
Dengan perpaduan yang baik antara tenaga kerja terlatih dan struktur organisasi yang rapi, maka fungsi-fungsi manajemen tersebut akan berjalan efektif dan mendukung keberhasilan program.
3. Potensi Penciptaan Lapangan Kerja
Berdasarkan data World Food Programme (WFP) tahun 2022, program makan bergizi gratis terbukti memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil kajian di 85 negara menunjukkan bahwa untuk setiap 100.000 anak penerima manfaat, rata-rata dapat tercipta sekitar 1.377 lapangan kerja.
Distribusi tenaga kerja tersebut meliputi:
- Koki/Juru Masak: 1.310 orang
- Petugas Pengemasan: 24 orang
- Pengantar Makanan: 14 orang
- Pengawas Lapangan: 11 orang
- Tenaga Pengolah Makanan: 8 orang
- Petugas Monitoring: 7 orang
- Manajer Teknis: 2 orang
Angka ini belum memperhitungkan efek turunan terhadap sektor-sektor lain, seperti pertanian lokal, pemasok bahan pangan, jasa transportasi, hingga usaha mikro di sekitar sekolah penerima manfaat. Dengan demikian, kebijakan makan bergizi gratis juga dapat menjadi salah satu strategi negara dalam membuka peluang kerja baru dan menggerakkan roda perekonomian rakyat.
4. Prinsip-Prinsip Manajemen yang Harus Ditegakkan
Struktur organisasi MBG harus dibangun dengan sistem yang kokoh, berlandaskan prinsip manajemen modern. Beberapa aspek mendasar yang perlu diterapkan mencakup:
- Pembagian Tugas yang Jelas, agar setiap pekerja memahami perannya.
- Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab, untuk menjamin akuntabilitas.
- Kedisiplinan dan Tata Tertib, guna menciptakan budaya kerja profesional.
- Kesatuan Komando dan Arah, supaya visi besar program tercapai seragam di semua tingkatan.
- Keadilan dan Stabilitas Kerja, dengan pemberian upah layak, insentif yang memotivasi, dan kepastian jenjang karir.
Didukung oleh Unsur Manajemen Produksi: manusia (SDM), bahan baku berkualitas, sarana dan prasarana pendukung (mesin/peralatan), metode kerja efisien, pembiayaan memadai, serta akses pasar bahan pangan yang terjamin.
Dengan landasan manajemen yang kuat, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi generasi muda, tetapi juga menjadi model praktik pemerintahan yang profesional, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.
Bersambung ke Bagian 4
*Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo (Gaspro)
