Oleh Soeryawan Masangang*
Presiden Prabowo Subianto sejak awal kariernya, baik saat aktif di militer, menjadi warga sipil, hingga mendirikan dan memimpin Partai Gerindra, konsisten menyuarakan kepeduliannya terhadap ekonomi kerakyatan. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pelaku usaha mikro kecil, pedagang kaki lima, asongan, penjual jamu gendong, serta masyarakat miskin dan marjinal.
Landasan Ekonomi Kerakyatan Prabowo Subianto
Konsep Ekonomi Kerakyatan Prabowo Subianto berakar kuat pada Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi landasan konstitusional dalam mengelola sumber daya alam dan perekonomian nasional demi kesejahteraan rakyat:
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Langkah Cepat dalam Menata Ekonomi Kerakyatan
Setelah resmi dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah strategis dengan membentuk kabinet yang mendukung implementasi ekonomi kerakyatan. Beberapa langkah penting antara lain:
1. Reformasi Struktur Kementerian
- Penambahan dan pemecahan beberapa kementerian agar lebih fokus dan detail dalam menangani isu-isu sektoral.
2. Penguatan UMKM dan Koperasi
- Pembentukan Kementerian Usaha Kecil dan Mikro yang telah menghapus utang pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan yang lebih mudah diakses.
- Kementerian Koperasi membentuk Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, masing-masing disuntik dana Rp3-5 miliar.
3. Hilirisasi dan Aset Negara
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi membentuk Danantara untuk mengelola aset BUMN guna mempercepat hilirisasi dan memberikan keuntungan maksimal bagi negara.
4. Intervensi Sosial dan Gizi
- Kementerian Sosial mendirikan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
- Pembentukan Badan Gizi Nasional yang menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui, mendorong perputaran ekonomi desa dan kota serta meningkatkan daya beli.
Prabowonomic
Dalam enam bulan pertama masa jabatan, kebijakan-kebijakan terobosan ini telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk pakar ekonomi nasional. Mereka menyebut konsep ini sebagai Prabowonomic — arah baru ekonomi kerakyatan Indonesia yang diperkirakan akan menjadi model ekonomi yang mendunia dalam beberapa tahun ke depan.
*Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo
