DARAS.ID – Beberapa waktu terakhir, ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China meningkat tajam. Kedua negara saling memberlakukan tarif impor yang tinggi, menciptakan ketidakpastian baru dalam ekonomi global. Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru mempererat hubungan dagangnya dengan China.
Pada 24 Mei 2025, Perdana Menteri China Li Qiang melakukan kunjungan resmi ke Jakarta. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, keduanya menandatangani sejumlah kesepakatan strategis yang mencakup berbagai sektor penting. Kunjungan ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah konflik ekonomi antara dua kekuatan besar dunia.
Situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang menarik sekaligus menantang. Bagaimana Indonesia memainkan peran dalam pusaran perang dagang AS–China dan strategi yang ditempuh untuk menjaga kepentingan nasional.
Perang Dagang yang Memanas
PM Li Qiang menyatakan bahwa Tiongkok ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi tantangan dan risiko global yang meningkat.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dan Tiongkok menandatangani 12 nota kesepahaman (MoU) yang mencakup bidang perdagangan, pariwisata, kesehatan, hingga sistem pembayaran menggunakan mata uang lokal (local currency settlement).
Presiden Prabowo menyatakan:
“Kami optimis bahwa kerja sama ini membawa kebaikan bagi kedua negara dan rakyat kita.” (AP News)
Kerja sama ini mencerminkan pendekatan pragmatis Indonesia. Tidak memihak salah satu blok, tetapi mengambil keuntungan strategis dari kedua belah pihak.
Tiongkok saat ini merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Nilai perdagangan bilateral mencapai lebih dari USD 130 miliar per tahun. Investasi Tiongkok juga dominan di sektor hilirisasi nikel, smelter, dan kendaraan listrik.
Namun, dominasi ekonomi Tiongkok menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan berlebih. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga mendorong diversifikasi mitra dagang. Salah satunya dengan memperkuat hubungan dagang dengan Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Teluk.
ASEAN Sebagai Penyeimbang
Ketegangan AS-Tiongkok juga mendorong ASEAN mengambil peran strategis. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa ASEAN perlu memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang dan mediator dagang di Asia.
Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN memiliki peluang strategis untuk memainkan peran ini. Melalui kepemimpinan yang aktif, Indonesia bisa memengaruhi arah kebijakan regional agar tidak terseret ke dalam rivalitas kekuatan besar.
Jalur Tengah sebagai Strategi
Posisi Indonesia yang tidak memihak dan cenderung pragmatis dikenal sebagai “jalur tengah”. Strategi ini sudah dijalankan sejak era Soekarno dengan politik bebas aktif, dan kini diteruskan dengan pendekatan ekonomi yang berimbang.
Namun, jalan tengah ini bukan tanpa risiko. Keseimbangan antara dua kekuatan besar menuntut diplomasi yang cermat dan ketahanan ekonomi dalam negeri yang kuat. Indonesia perlu memperkuat daya saing industri nasional agar tidak menjadi pasar pasif dari dua kekuatan global.
Indonesia sedang bermain dalam panggung geopolitik ekonomi global. Di tengah perang dagang AS dan China, strategi “jalan tengah” tampaknya menjadi pilihan paling realistis. Namun, keseimbangan ini harus dijaga dengan cermat agar Indonesia tidak hanya menjadi arena perebutan pengaruh, tetapi menjadi aktor aktif yang menentukan arah dan kepentingannya sendiri.
(San)
