DARAS.ID | Banda Aceh, 15 Desember 2025
Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi telah menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk ikut terlibat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana banjir bandang serta tanah longsor yang melanda Tanah Rencong sejak akhir November lalu.
Langkah ini diambil mengingat skala kerusakan yang sangat luas di 18 kabupaten/kota, dengan ratusan korban jiwa serta infrastruktur yang porak-poranda.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan bahwa permintaan keterlibatan lembaga internasional ini didasarkan pada pengalaman sukses mereka dalam penanganan pascabencana tsunami 2004 yang pernah menghantam Aceh.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA dalam keterangan resminya, Minggu (14/12/2025).
Menurut data terbaru BNPB hingga 14 Desember 2025, bencana hidrometeorologi ini telah menyebabkan lebih dari 1.000 jiwa meninggal dunia di wilayah Sumatera, dengan Aceh sebagai salah satu episentrum terparah. Ribuan rumah rusak, ratusan ribu warga mengungsi, dan akses ke puluhan desa masih terisolir.
Pemprov Aceh berharap keterlibatan UNDP yang fokus pada pembangunan berkelanjutan serta UNICEF yang ahli dalam perlindungan anak dan keluarga dapat mempercepat proses pemulihan, termasuk rehabilitasi infrastruktur, dukungan psikososial, dan bantuan bagi anak-anak serta kelompok rentan.
Saat ini, sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan dari berbagai unsur telah terlibat dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan di Aceh.
Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat di bawah supervisi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan efektif dan merata.
Sumber: Pernyataan resmi Jubir Pemprov Aceh & laporan media nasional
