Garut – DARAS.ID. Pada Kamis, 13 Februari 2025, Muhammad Hoerudin Amin, anggota DPR RI Komisi X dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 11 (Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya), melakukan kunjungan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Garut Kota.
Dalam kunjungan ini, ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi SLB dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Pentingnya Perhatian Pemerintah terhadap SLB
SLB, baik negeri maupun swasta, memiliki peran krusial dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap SLB masih belum optimal.
Muhammad Hoerudin Amin menegaskan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam mendukung sekolah-sekolah ini agar dapat berfungsi secara maksimal.
Salah satu masalah utama yang dihadapi SLB adalah keterbatasan tenaga pendidik. Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tidak bisa disamakan dengan pendidikan reguler.
Dibutuhkan tenaga pengajar yang memiliki keterampilan khusus dalam metode pengajaran dan pendekatan psikologis yang sesuai. Sayangnya, jumlah guru SLB masih sangat terbatas.
Dorongan Kebijakan dari Pemerintah Provinsi
Karena SLB berada langsung di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka kebijakan tingkat provinsi menjadi faktor kunci dalam mengatasi permasalahan ini.
Muhammad Hoerudin Amin menekankan perlunya langkah konkret seperti rekrutmen tenaga pendidik tambahan, pelatihan khusus bagi guru SLB, serta peningkatan kesejahteraan guru agar mereka lebih termotivasi dalam mengajar.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap SLB memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
Fasilitas seperti ruang kelas yang ramah disabilitas, alat bantu belajar, serta aksesibilitas lingkungan sekolah menjadi faktor utama dalam mendukung pembelajaran yang efektif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Jangan Abaikan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
Kunjungan Muhammad Hoerudin Amin ke SLB Negeri Garut Kota menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan inklusif.
Pemerintah, terutama di tingkat provinsi, harus lebih serius dalam mengoptimalkan kebijakan untuk mendukung SLB.
Pendidikan adalah hak semua anak tanpa terkecuali. Oleh karena itu, perhatian dan kebijakan yang lebih progresif terhadap SLB harus menjadi prioritas agar anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka.
(dinur)
