Soreang, Daras.id — Usai waktu salat Zuhur pada Kamis, 9 Oktober 2025, halaman Kantor DPRD Kabupaten Bandung berubah menjadi arena suara rakyat. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung menggelar aksi demonstrasi menuntut penegakan hukum atas dugaan praktik mafia tanah, proyek, hingga penyalahgunaan kewenangan di tubuh pemerintah daerah.
Aliansi ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, di antaranya Forum Pemuda Soreang (Forpeso), Aliansi Jasa Konstruksi, warga korban revitalisasi Pasar Banjaran, masyarakat Pacet yang membawa isu SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), serta warga terdampak kebijakan BUMD Bandung Daya Sentosa (BDS).
Mereka menilai sejumlah kebijakan dan proyek Pemerintah Kabupaten Bandung sarat dengan penyimpangan, nepotisme, serta aroma korupsi.
Dalam orasi yang berlangsung di bawah terik matahari, berbagai poster bertebaran dengan tulisan bernada keras:
“Tangkap mafia tanah Tegaluar!”
“Bupati penjahat regenerasi!”
“Menolak air Citarum disedot!”
“DPRD sarang proyek!”
“Penjarakan mafia pasar!”
“Pansuskan kasus BDS!”
hingga “Bupati pembohong dan penipu!”
Seruan itu tak hanya menggema di udara Soreang, tetapi juga di jagat media sosial. Sejumlah peserta aksi menyiarkan langsung jalannya demonstrasi melalui berbagai platform daring.
Menurut perwakilan aliansi, aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Bupati Bandung yang dinilai gagal menjaga amanah rakyat. Mereka menuding bupati justru menjadi “sutradara proyek” yang merugikan masyarakat.
Massa mendesak DPRD untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas berbagai kasus yang menyeret nama pejabat daerah maupun BUMD.
“Kami datang bukan untuk huru-hara, tapi untuk membuka mata DPRD bahwa rakyat sudah muak. Dari tanah, air, sampai proyek — semua sudah jadi ladang mafia!” ujar salah satu orator dari Forpeso di tengah aksi.
Selain isu proyek dan tanah, peserta aksi juga menyoroti proyek air Citarum yang disebut-sebut akan disedot untuk kebutuhan industri. Mereka menolak keras rencana tersebut karena dinilai akan merugikan warga sekitar yang selama ini bergantung pada sumber air itu.
Aksi yang berlangsung damai itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Meski jumlah massa hanya puluhan orang, gelombang suara mereka menggema kuat — menandakan keresahan publik terhadap pemerintah daerah telah mencapai titik jenuh.
Hingga berita ini diturunkan, Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung masih melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.
(San)
