Daras.id – Kesepakatan dagang antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menarik perhatian publik, tak hanya karena nilai strategisnya, tetapi juga karena gaya retorika nasionalisme ekonomi yang mewarnai narasi resmi pemerintah Indonesia.
Dalam keterangan resmi di situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab.go.id) pada 16 Juli 2025, Presiden Prabowo menyampaikan:
“Saya bicara dengan Presiden Donald Trump ya Alhamdulillah juga penuh dengan alot. Akhirnya ada persepakatan. Kita juga ada, istilahnya, kita memahami kepentingan-kepentingan mereka. Mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang tarifnya dari 32 (persen) diturunkan jadi 19 (persen),”
“Saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga.”
Kalimat itu menjadi headline di berbagai media nasional. Retorika Prabowo dalam momen ini menegaskan citra dirinya sebagai nasionalis yang berani menghadapi tekanan asing. Tapi, apakah benar semua itu murni kemenangan diplomasi?
Tarif Turun, Tapi Kompromi Besar
Secara angka, penurunan tarif ekspor Indonesia ke AS dari 32% menjadi 19% memang signifikan. Produk unggulan seperti kopi, kakao, karet, dan alas kaki mendapat keringanan tarif yang berarti. Volume ekspor CPO ke AS pun memiliki potensi kenaikan.
Namun di balik itu, Indonesia juga menyepakati konsesi besar:
- Tarif impor produk AS ke Indonesia menjadi 0%, termasuk energi dan produk pertanian.
- Komitmen pembelian energi AS senilai $15 miliar dan produk pertanian senilai $4,5 miliar.
- Pembelian 50 pesawat Boeing sebagai bagian dari paket komersial.
Bagi pemerintah, ini adalah “kompromi rasional.” Bagi pengamat, ini adalah bargaining asimetris di mana Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tekanan kekuatan ekonomi AS yang lebih besar.
Retorika Nasionalisme Ekonomi: Melawan atau Membujuk?
Di sinilah menariknya retorika Prabowo. Di hadapan rakyat, ia menekankan:
- Negosiasi keras melawan Trump yang dikenal agresif.
- Komitmen melindungi pekerja dan kepentingan rakyat.
- Visi jangka panjang untuk menurunkan tarif di masa depan.
Prabowo tidak menyangkal bahwa kompromi terjadi. Tapi ia membingkainya sebagai kemenangan tahap awal.
Ini strategi komunikasi politik klasik:
- Etos (membangun citra pemimpin kuat, nasionalis, negosiator tangguh).
- Patos (menggugah emosi publik lewat ancaman hilangnya pekerjaan).
- Logos (rasionalisasi kompromi sebagai jalan terbaik dalam keadaan sulit).
Kritik dan Kontradiksi
Meski narasi “nasionalisme ekonomi” mengemuka, kontradiksi pun nyata.
Pertama, pembukaan impor produk pertanian AS dengan tarif nol dikhawatirkan menekan petani lokal. South China Morning Post menulis bahwa asosiasi petani Indonesia mengeluhkan risiko harga produk pangan domestik jatuh karena kompetisi dengan produk pertanian AS.
Kedua, komitmen membeli energi AS dianggap bisa mengikat kebijakan energi Indonesia selama beberapa tahun. Meskipun pemerintah menyebut ini sebagai cara diversifikasi pasokan LNG, analis Asia Times menyebutnya sebagai bentuk strategic debt—membatasi kebijakan energi nasional demi kontrak jangka panjang.
Ketiga, penurunan tarif 19% memang lebih baik dari 32%, tetapi tetap tarif tinggi. Negara ASEAN lain seperti Vietnam dikenai 20%—Indonesia hanya selisih tipis.
Manfaat Nyata, tapi Tidak Merata
Pemerintah menegaskan bahwa kesepakatan ini membawa manfaat nyata:
- Melindungi pekerja di sektor padat karya ekspor (alasan utama kompromi).
- Membuka peluang ekspor pertanian bernilai tambah seperti kopi dan kakao.
- Menenangkan pasar keuangan—rupiah sempat menguat 0,7% (Bloomberg, 16 Juli 2025).
Namun manfaat ini tidak merata. Industri hulu-energi dan perkebunan ekspor bisa diuntungkan, sedangkan petani pangan lokal, industri pengganti impor, dan UMKM bisa kesulitan bersaing dengan produk AS yang lebih murah.
Politik dalam Bahasa Ekonomi
Retorika nasionalisme ekonomi yang dibawa Prabowo bukan sekadar gaya komunikasi, tapi juga alat legitimasi politik.
Dengan mengklaim keberhasilan “menurunkan tarif demi pekerja,” pemerintah berusaha:
- Meredam kritik atas konsesi besar.
- Mengalihkan wacana dari ketidakseimbangan struktural dalam perdagangan.
- Menjaga dukungan politik terutama dari kalangan buruh dan industri ekspor padat karya.
Prabowo sendiri mengakui kesepakatan ini bukan final. “Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang terus-menerus kita negosiasi,” katanya, meninggalkan ruang untuk narasi lanjutan tentang “perjuangan demi kedaulatan ekonomi.”
Retorika sebagai Ruang Negosiasi Politik
Pada akhirnya, kesepakatan tarif Indonesia-AS adalah contoh bagaimana retorika nasionalisme ekonomi bisa mengemas kompromi keras sebagai kemenangan diplomatik.
Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang konon melawan tekanan Trump, sambil menyepakati kontrak bernilai puluhan miliar dolar untuk impor energi dan produk AS.
Bagi pemerintah, itu adalah negosiasi sulit yang menyelamatkan ekspor dan menjaga stabilitas makro.
Bagi pengkritik, itu adalah bentuk ketergantungan baru yang dibungkus dengan simbolisme nasionalisme.
Seperti halnya diplomasi perdagangan manapun, pertanyaan akhirnya adalah: siapa yang benar-benar dilindungi? Dan seberapa lama retorika bisa menutupi dampak kebijakan di lapangan?
(San)
