Daras.id – Ancaman Donald Trump terhadap blok BRICS dan rencana kenaikan tarif untuk produk Indonesia memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Kebijakan proteksionis Amerika Serikat ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Dasasila Bandung yang menjunjung kerja sama internasional yang adil.
Presiden terpilih AS Donald Trump kembali mengeluarkan retorika keras terhadap BRICS, blok negara berkembang yang semakin solid menantang dominasi dolar Amerika. Di sisi lain, kebijakan tarif tinggi AS mengancam ekspor Indonesia senilai miliaran dolar.
Trump vs BRICS: Perang Hegemoni Global
Trump dalam berbagai pidato kampanye menyebut BRICS sebagai “aliansi anti-Amerika” yang ingin melemahkan dominasi dolar. Blok yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini memang sedang membangun sistem pembayaran alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang AS.
BRICS mencoba membangun sistem keuangan paralel yang mengancam posisi dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia.
Strategi BRICS Tantang Dominasi AS
BRICS kini fokus pada tiga agenda utama:
- Sistem pembayaran alternatif untuk perdagangan internasional
- Diversifikasi mata uang cadangan mengurangi dominasi dolar
- Bank pembangunan multilateral sebagai alternatif World Bank
Langkah-langkah ini mengancam sistem yang memberi Washington keunggulan geopolitik selama puluhan tahun. Trump mengancam sanksi bagi negara-negara yang terlalu dekat dengan Rusia, termasuk yang bekerja sama dalam proyek energi atau keuangan BRICS.
Tarif Tinggi AS Ancam Ekspor Indonesia
Indonesia menjadi sasaran kebijakan perdagangan agresif AS. Sejak era Trump pertama, Indonesia kehilangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) untuk beberapa produk ekspor unggulan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) sepanjang Januari-Maret 2025 mencapai $7,30 miliar. Komoditas utama yang diekspor adalah mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, pakaian dan aksesoris (rajutan).
Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebut Kenaikan tarif akan menurunkan daya saing ekspor secara drastis, terutama di sektor padat karya. Produk-produk seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki sangat bergantung pada harga kompetitif di pasar AS. (Sumber: Tempo.co)
Dampak Langsung pada Industri
Kenaikan tarif AS akan berdampak pada:
- Daya saing ekspor menurun drastis
- Tenaga kerja manufaktur terancam PHK massal
- Neraca perdagangan berpotensi defisit
Ancaman PHK sudah jadi sorotan pengusaha tekstil lokal sejak Trump pertama kali mengumumkan tarif resiprokal pada April 2025 lalu. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut pemerintah perlu merespons dengan menghapus relakasi impor agar Indonesia tak banjir barang jadi yang mengancam industri dalam negeri. (Sumber: Tempo.co)
Dasasila Bandung: Warisan yang Terlupakan
Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung melahirkan Dasasila Bandung dengan 10 prinsip fundamental, termasuk penghormatan kedaulatan, non-intervensi, dan kerja sama saling menguntungkan. Semangat ini menolak segala bentuk kolonialisme dan neo-kolonialisme ekonomi.
Namun kebijakan tarif sepihak dan ancaman sanksi ekonomi AS justru bertentangan dengan nilai-nilai Dasasila Bandung. Indonesia sebagai penggagas konferensi bersejarah itu kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut.
Prinsip-Prinsip Dasasila Bandung
- Penghormatan hak asasi manusia dan tujuan Piagam PBB
- Penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah semua bangsa
- Pengakuan persamaan semua ras dan bangsa
- Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain
- Penghormatan hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri
- Tidak menggunakan pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus
- Tidak melakukan agresi atau ancaman terhadap integritas wilayah
- Penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai
- Memajukan kepentingan dan kerja sama bersama
- Menghormati keadilan dan kewajiban internasional
BRICS: Gerakan Non-Blok Versi Modern?
Beberapa analis menyebut BRICS sebagai evolusi Gerakan Non-Blok (GNB) abad ke-21. Sama seperti GNB yang lahir dari semangat Bandung, BRICS mendorong tatanan dunia multipolar yang tidak didominasi satu kekuatan.
BRICS mencerminkan keinginan negara-negara berkembang untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara.
Seperti yang dikatakan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pidatonya di KTT Brics: “Kami tidak bisa menerima kebijakan sepihak yang merugikan Global South. Dunia harus kembali ke perdagangan yang adil.”
Sikap Hati-hati Indonesia
Indonesia bersikap hati-hati. Pemerintah tidak ingin terseret konflik blok-blok besar, namun berkepentingan pada sistem keuangan global yang lebih inklusif.
“Kami ingin menjadi jembatan, bukan bagian dari konflik. BRICS bukan blok melawan siapa pun, melainkan forum kerja sama yang adil.” tegas Prabowo Subianto, dalam sesi pleno KTT BRICS di Rio.
Strategi Indonesia Menghadapi Tekanan AS
Menghadapi kebijakan tarif AS, Indonesia memiliki beberapa opsi diplomasi ekonomi:
Diplomasi Bilateral
- Negosiasi untuk memulihkan preferensi tarif GSP
- Perjanjian perdagangan bilateral yang saling menguntungkan
- Peningkatan investasi AS di Indonesia sebagai leverage
Diversifikasi Pasar
- Perkuat ekspor ke negara-negara BRICS dan Asia
- Manfaatkan perjanjian perdagangan ASEAN
- Eksplorasi pasar Afrika dan Amerika Latin
Penguatan Multilateral
- Mendukung reformasi WTO agar lebih adil
- Aktif dalam forum G20 dan ASEAN
- Perkuat kerja sama South-South cooperation
Menghidupkan Kembali Semangat Bandung
Ancaman Trump terhadap BRICS dan kebijakan tarif untuk Indonesia bukan sekadar masalah ekonomi. Ini mencerminkan ketegangan antara sistem hegemoni lama yang ingin bertahan dengan aspirasi dunia berkembang untuk setara dan berdaulat.
Dasasila Bandung menjadi pengingat penting bahwa pembangunan sejati memerlukan penghormatan kedaulatan ekonomi, kerja sama yang adil, dan penolakan tekanan sepihak.
Kebijakan proteksionis AS di bawah Trump menghadirkan ujian berat bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu kembali pada nilai-nilai Dasasila Bandung yang menjunjung tinggi kerja sama internasional yang adil dan setara.
Menghidupkan kembali semangat Bandung bukan sekadar nostalgia, tetapi kebutuhan strategis untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.
(San)
