Oleh Nurdin Qusyaeri
Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah organisasi masyarakat Islam ke Istana Kepresidenan untuk membahas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menandai satu hal penting: negara sedang mendengar.
Di tengah kontroversi global dan kegelisahan publik—terutama umat Islam—langkah ini menunjukkan kesadaran bahwa kebijakan luar negeri tidak bisa dilepaskan dari suara moral masyarakatnya.
BoP sejak awal menuai polemik. Banyak pihak khawatir inisiatif ini justru menjadi instrumen kepentingan Amerika Serikat dan Israel, alih-alih jalan tulus menuju gencatan senjata dan kemerdekaan Palestina.
Karena itu, dialog dengan ormas Islam menjadi krusial, bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai pengingat bahwa sikap Indonesia terhadap Palestina bukan isu teknokratis semata, tetapi menyangkut nurani kolektif bangsa.
Dalam konteks inilah, pernyataan diplomat senior Dinno Patti Djalal menjadi penyeimbang yang penting. Dinno tidak menutup mata terhadap banyaknya kejanggalan dalam Piagam BoP.
Ia bahkan secara terbuka menyatakan kewaspadaan terhadap potensi agenda Donald Trump dan Israel yang dapat membelokkan tujuan perdamaian menjadi alat pembungkaman Palestina. Namun, Dinno juga jujur pada realitas: Indonesia sudah terlanjur masuk.
Kejujuran ini penting. Ketika Dinno menyebut BoP sebagai “satu-satunya opsi saat ini”, yang ia maksud bukanlah pembenaran moral, melainkan fakta diplomatik. Hingga kini, hanya 20-point plan dan BoP yang mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB. Uni Eropa, Rusia, Tiongkok, bahkan negara-negara Arab belum menghadirkan alternatif konkret.
Ironisnya, negara-negara Arab justru mendukung skema yang sama. Dunia sedang buntu, dan BoP hadir sebagai satu-satunya celah yang tersedia—bukan solusi ideal, apalagi permanen.
Di sinilah makna “realisme” yang disematkan Dinno pada pendekatan Presiden Prabowo perlu dipahami secara utuh. Realisme bukan berarti menyerah pada keadaan atau tunduk pada kekuatan besar, melainkan kesadaran atas posisi dan keterbatasan.
Indonesia bukan aktor tunggal dengan daya paksa global. Secara strategis dan taktis, Indonesia perlu bergerak bersama negara-negara Muslim lain, sambil tetap menyadari bahwa BoP bisa saja gagal.
Yang menarik, baik Presiden maupun Dinno tidak terjebak pada optimisme kosong. Dinno secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana Indonesia membayar Rp17 triliun untuk menjadi anggota permanen BoP.
Ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan soal prinsip: apakah diplomasi Indonesia tetap berakar pada kepentingan nasional dan mandat konstitusi untuk mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas, atau justru terjebak dalam simbolisme mahal yang minim dampak substantif.
Meski pesimistis, Dinno tidak menutup harapan. Ia menunjuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, khususnya pada butir kedua, sebagai secuil peluang menuju Palestina merdeka. Peluang itu kecil, rapuh, dan hampir pasti akan dihadang Israel.
Namun sejarah menunjukkan, perubahan besar sering kali berawal dari celah kecil yang dijaga dengan kesabaran dan konsistensi. “Angin” kecil itu, kata Dinno, harus terus ditiup—melalui BoP dan jalur-jalur lain seiring waktu.
Maka, pertemuan Presiden dengan ormas Islam dan sikap kritis Dinno Patti Djalal sesungguhnya bertemu pada satu titik: kewaspadaan. Indonesia tidak boleh naif dalam diplomasi global, tetapi juga tidak boleh bisu terhadap ketidakadilan.
BoP bukan tujuan akhir; ia hanyalah alat sementara. Kompas moral Indonesia tetap jelas: keberpihakan pada keadilan dan kemerdekaan Palestina.
Jika kelak BoP gagal, yang akan dicatat sejarah bukan siapa yang paling optimistis, melainkan siapa yang paling jujur, waspada, dan berani menjaga martabat sikap Indonesia. Dalam isu Palestina, itulah taruhan sesungguhnya.
Wallahu ‘alam
