Indonesia rupanya menemukan algoritma politik terbaru: kalau kinerjanya dipertanyakan, jangan buru-buru ganti orangnya—cukup ganti kursinya.
Dari Menteri A pindah ke Menteri B. Dari kementerian ke kementerian. Dari kabinet ke Istana. Jabatannya berganti. Orangnya itu lagi.
Kalau di pasar malam namanya komidi putar. Kalau di pemerintahan namanya reshuffle.
Bedanya, komidi putar memakai musik. Kabinet memakai Keputusan Presiden.
Reshuffle terbaru kembali memperlihatkan bagaimana sejumlah tokoh berpindah posisi dalam lingkaran kekuasaan.
Bahlil bergeser. Sugiono bergeser. Dudung bergeser. Listyo Sigit masuk Istana.
Semua sah secara konstitusional. Presiden memang punya kewenangan memilih pembantunya.
Tetapi publik juga punya hak bertanya:
Kalau orang yang sama terus diputar, sebenarnya yang sedang dievaluasi itu kinerjanya atau cuma kursinya?»
Sebab kalau seorang pejabat dinilai kurang berhasil di satu tempat, logika sederhananya: ganti.
Dalam politik, tersedia logika yang lebih kreatif: geser. Kalau kurang cocok di sini: pindah ke sana.
Kalau di sana belum pas: putar lagi. Kalau kursinya habis? Tenang… Istana masih punya ruangan.
Mungkin ini yang disebut manajemen kontinuitas: Jabatan boleh berubah. Orangnya jangan.
Sementara di luar lingkaran kekuasaan, masih banyak akademisi, profesional, teknokrat, birokrat, tokoh masyarakat, dan anak muda yang punya kapasitas.
Nama-nama seperti Susi Pudjiastuti, Jonan, Rizal Ramli, Retno Marsudi, Tom Lembong dan lainnya pernah menunjukkan warna serta pendekatan berbeda dalam pemerintahan.
Bukan berarti mereka tanpa kekurangan. Bukan pula berarti mereka harus kembali.
Tetapi keberadaan mereka menunjukkan satu hal: Indonesia tidak pernah kekurangan orang kompeten.
Pertanyaannya: Seberapa lebar pintu kekuasaan dibuka untuk mereka yang berada di luar lingkaran?
Dalam politik, tentu ada yang namanya kepercayaan. Ada chemistry.
Ada kesamaan visi. Ada kebutuhan koalisi. Ada pertimbangan strategis. Semua itu wajar.
Tetapi ketika publik melihat kursi terus berputar di antara wajah-wajah yang relatif sama, pertanyaan pun menjadi sulit dihindari: Apa algoritmanya?
Kapasitas? Integritas? Kinerja? Loyalitas? Kedekatan? Atau kombinasi semuanya? Kita tidak tahu.
Dan justru karena tidak tahu, transparansi menjadi penting.
Sebab hak prerogatif presiden bukan berarti hak untuk bebas dari pertanyaan rakyat.
Rakyat itu, tidak peduli siapa duduk di kursi A atau kursi B.
Pedagang ingin dagangannya laku. Petani ingin hasil panennya layak dan dihargai. Guru ingin pendidikan dan kesejahteraan membaik.
Anak muda ingin pekerjaan. Orang miskin ingin hidup lebih bermartabat. Rakyat ingin hukum adil dan pelayanan publik tidak berbelit.
Mereka tidak membutuhkan kursi yang berpindah-pindah.
Mereka membutuhkan hasil yang berubah. Sebab negara bukan komidi putar. Negara harus bergerak lebih maju.
Kalau orangnya itu lagi, kursinya yang berganti, jabatannya yang berpindah, tetapi masalahnya tetap sama—maka mungkin yang sebenarnya mengalami reshuffle bukan kabinet tapi hanya papan namanya.
Dan musik pun terus berbunyi: “Ayo Putar lagi… Pak.”
Sementara rakyat menunggu satu hal yang jauh lebih sederhana, Bukan siapa yang duduk tetapi apa yang berubah.
_Nurdin Qusyaeri
