Oleh Ihsan Nugraha
Saya sedang mendengarkan lagu Slank berjudul Hey Bung ketika mulai menulis artikel ini. Nadanya mengalun, tetapi kritiknya seperti mengetuk pintu kekuasaan. Slank memang punya cara tersendiri untuk menyampaikan kegelisahan. Tidak perlu bahasa yang rumit. Cukup musik, suara lantang, dan keberanian menyentil mereka yang duduk nyaman di kursi kekuasaan.
Lagu itu terasa cocok dengan suasana hari ini, Rabu, 28 Oktober 2026. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, demonstrasi kembali menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kegelisahan. Pendidikan, lapangan kerja, dan penggunaan anggaran negara menjadi bagian dari persoalan yang disorot.
Saya pun bertanya-tanya, di tengah berbagai pidato tentang kemajuan bangsa, apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan kecemasan generasi muda?
Ijazah Ada, Pekerjaan Belum Tentu
Mulai dari angka. Pada Mei 2026, BPS mencatat 7,22 juta penganggur di Indonesia. Sebanyak 1,03 juta di antaranya, atau 14,31 persen, adalah lulusan D4, S1, S2, dan S3. Porsi kelompok ini terus naik, dari 12,37 persen pada November 2025. Tingkat pengangguran terbuka lulusan D4 hingga S3 mencapai 6,09 persen, di atas angka nasional 4,65 persen. Untuk usia 15-24 tahun, angkanya 17,37 persen. Artinya, lebih dari satu di antara enam angkatan kerja muda sedang menganggur. LPEM FEB UI bahkan memperkirakan puluhan ribu lulusan S1 sudah putus asa mencari kerja.
Di balik setiap angka itu ada keluarga yang mengorbankan tabungan, mengurangi belanja rumah tangga, bahkan berutang agar anaknya bisa mengenakan toga. Hari wisuda menjadi kebanggaan: foto bersama diunggah, ucapan selamat berdatangan. Lalu datang puluhan lamaran tanpa balasan, atau tawaran gaji yang habis untuk ongkos dan makan.
Tentu, dunia kerja menuntut kompetensi, dan lulusan wajib terus belajar. Tetapi kompetensi tidak menciptakan lowongan. Ketika jutaan orang berpendidikan tinggi tidak terserap, persoalannya ada pada lapangan kerja dan kecocokan pendidikan dengan kebutuhan industri, bukan semata semangat belajar individu.
Ada satu faktor lagi yang jarang dihitung: akses. Banyak orang memiliki kemampuan, tetapi tidak punya akses terhadap pelatihan, jaringan, atau kesempatan yang memadai. Tidak semua orang memulai perlombaan dari garis yang sama. Ada yang berlari dengan sepatu bagus, ada yang berjalan kaki, dan ada pula yang harus membayar tiket sebelum diizinkan masuk ke lintasan.
Lalu, ketika tertinggal, kita justru menyalahkan kecepatan larinya.
Pendidikan Bukan Barang Mewah
Pendidikan sering disebut sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, bagaimana jika jalan itu sendiri semakin sulit dijangkau?
Biaya pendidikan bukan hanya uang kuliah. Ada biaya tempat tinggal, transportasi, buku, perangkat digital, dan kebutuhan sehari-hari. Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, melanjutkan pendidikan tinggi bisa menjadi keputusan ekonomi yang sangat berat.
Kita tentu menginginkan perguruan tinggi berkualitas. Dosen harus memperoleh penghidupan layak, fasilitas pendidikan perlu dirawat, dan penelitian membutuhkan pembiayaan. Semua itu tidak bisa berjalan tanpa anggaran.
Namun, pendidikan berkualitas juga tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar mahal.
Jangan sampai pendidikan dipromosikan sebagai tangga mobilitas sosial, tetapi anak-anak dari keluarga sederhana harus berjuang keras hanya untuk menaiki anak tangga pertama.
Lebih ironis lagi ketika pendidikan disebut investasi masa depan, sementara setelah bertahun-tahun belajar dan mengeluarkan biaya besar, seseorang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Pendidikan memang bukan semata-mata alat untuk memperoleh pekerjaan. Ia membentuk cara berpikir, memperluas wawasan, dan membantu manusia memahami kehidupan. Namun, negara juga harus memastikan bahwa pendidikan membuka lebih banyak kesempatan, bukan justru memperlebar kesenjangan.
Karena itu, pembicaraan tentang pendidikan mahal tidak bisa dipisahkan dari kualitas pembelajaran, relevansi kurikulum, bantuan pendidikan, dan ketersediaan lapangan kerja.
Hey Bung, Coba Dengarkan!
Saya kembali teringat pada lagu Slank itu.
Hey Bung terasa seperti teguran kepada mereka yang memiliki kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan. Cobalah sesekali melihat keadaan bukan hanya dari balik meja, melainkan juga dari kehidupan masyarakat yang terdampak keputusan.
Di luar gedung, mahasiswa membawa poster dan menyampaikan tuntutan. Di dalam gedung, para pejabat mungkin sedang membahas angka pertumbuhan ekonomi, realisasi anggaran, dan capaian program pembangunan.
Tidak ada yang salah dengan angka dan laporan. Negara memang membutuhkan perencanaan dan evaluasi. Persoalannya muncul ketika keberhasilan di atas kertas tidak sejalan dengan pengalaman masyarakat.
Pertanyaannya sederhana. Apakah pendidikan semakin terjangkau? Apakah lulusan lebih mudah mendapatkan pekerjaan layak? Apakah upah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Apakah program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan?
Jika jawabannya belum memuaskan, berarti masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Dalam perdebatan mengenai anggaran negara, misalnya, kita tidak perlu mempertentangkan kebutuhan gizi anak dengan kebutuhan pendidikan. Keduanya penting. Yang harus dipastikan adalah bahwa setiap program dirancang secara efektif, diawasi dengan baik, dan memberikan manfaat yang terukur.
Anggaran besar tidak otomatis berarti keberhasilan. Sebaliknya, kritik terhadap program pemerintah juga harus didukung data dan argumentasi.
Negara membutuhkan kebijakan yang bukan hanya terlihat baik dalam presentasi, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.
Di sinilah demonstrasi menemukan relevansinya. Kritik memang tidak otomatis benar, tetapi juga tidak semestinya langsung dianggap sebagai gangguan. Dalam demokrasi, suara masyarakat merupakan salah satu cara untuk menguji apakah kekuasaan masih berjalan sesuai tujuan yang dijanjikan.
Sumpah Pemuda, Janji yang Belum Selesai
Pada 1928, para pemuda mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Ketiganya bisa dibaca ulang hari ini.
Satu tanah air: tuntutan penetapan status bencana nasional untuk persoalan lingkungan menunjukkan bahwa generasi muda mewarisi tanah air yang rusak.
Satu bangsa: sulit bicara kebangsaan bila kesempatan kuliah dan bekerja ditentukan tebalnya dompet orang tua.
Satu bahasa persatuan: bahasa itu mestinya juga bahasa pertanggungjawaban, yaitu anggaran yang bisa dibaca, dijelaskan, dan diuji hasilnya.
Bonus demografi bukan hadiah yang otomatis mendatangkan kemakmuran. Ia membutuhkan pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, keterampilan yang relevan, dan kesempatan kerja yang memadai.
Generasi muda memang harus berusaha, beradaptasi, dan meningkatkan kompetensi. Tetapi, mereka juga berhak mendapatkan kebijakan yang membuka peluang lebih luas.
Sebaliknya, demonstrasi pun tidak boleh berhenti sebagai luapan kemarahan. Kritik perlu terus disuarakan, gagasan perlu dipertukarkan, dan masyarakat perlu berani mengawasi mereka yang diberi mandat untuk mengurus negara.
Kita membutuhkan generasi muda yang berani bersuara, tidak mudah menyerah pada keadaan, dan tetap percaya bahwa masa depan yang lebih baik layak diperjuangkan. Kita juga membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan.
Sebab, ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan daripada demonstrasi, yakni ketika generasi muda berhenti percaya bahwa suaranya memiliki arti.
Masa Depan Tidak Bisa Menunggu
Lagu Hey Bung masih menemani saya menulis. Kali ini, saya memikirkan jarak antara mereka yang mengambil keputusan dan mereka yang harus menjalani akibatnya.
Di satu sisi, ada pidato tentang pembangunan sumber daya manusia dan Indonesia masa depan. Di sisi lain, ada mahasiswa yang memikirkan biaya semester berikutnya, lulusan yang mengirim puluhan lamaran kerja, serta orang tua yang berharap pengorbanan mereka tidak berakhir dengan kekecewaan.
Keduanya tidak seharusnya berdiri berseberangan.
Kepada generasi muda, kita tidak cukup hanya berkata, “Bersabarlah, masa depan masih panjang.” Biaya kuliah jatuh tempo setiap semester. Kebutuhan hidup tidak bisa menunggu sampai keadaan menjadi ideal.
Kepada pemerintah, kita juga tidak cukup meminta janji baru. Kita membutuhkan kebijakan yang dapat diuji hasilnya, anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kesempatan yang benar-benar terbuka.
Maka, pada Hari Sumpah Pemuda ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan mendengarkan kembali Slank.
Hey Bung, dengarkan sebentar. Generasi muda tidak hanya membutuhkan nasihat tentang cara menghadapi masa depan. Mereka membutuhkan kesempatan yang adil untuk membangunnya.
