Oleh Nurdin Qusyaeri
Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 menimbulkan berbagai perbincangan terkait capaian, janji, serta kontroversi yang mewarnai pemerintahannya. Dalam perbandingan dengan akhir masa jabatan presiden sebelumnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri, suasana haru biasanya menyelimuti istana. Namun, menurut Mahfud MD, suasana tersebut tampak berbeda dalam kepemimpinan Jokowi. Tidak terlihat adanya kesedihan atau rasa haru dari para menteri, yang biasanya menjadi penanda akhir suatu pemerintahan.
Mahfud MD bahkan menyatakan bahwa dirinya merasa sedih karena tidak ada yang bersedih. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi para menteri dan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi. Salah satu faktor penting yang mungkin menyebabkan kurangnya rasa haru adalah adanya ketidakseimbangan antara janji-janji yang disampaikan Jokowi dengan kenyataan yang terjadi selama masa pemerintahannya. Banyak janji yang diucapkan tidak terealisasi, atau justru berlawanan dengan kebijakan yang diambil. Beberapa faktor penting lainnya termasuk hal berikut ini:
1. Kapasitas Kepemimpinan dan Prestasi yang Tidak Dapat Dibanggakan
Di mata sebagian orang, kapasitas keilmuan dan kepemimpinan Jokowi dianggap kurang menonjol. Meskipun ada berbagai proyek besar yang digalakkan, seperti infrastruktur dan pembangunan ekonomi, hasil-hasil yang dicapai tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan publik. Ketidakmampuan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan, serta inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, turut memperburuk pandangan terhadap prestasi kepemimpinannya.
2. Kontroversi Politik Keluarga
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik praktis. Awalnya, Jokowi berjanji bahwa anak-anaknya tidak akan terjun ke dunia politik. Namun, kenyataannya berbeda. Gibran Rakabuming, putra sulungnya, berhasil menjadi Wakil Presiden terpilih, Bobby Nasution semakin menguat posisinya di Sumatra Utara, dan Kaesang Pangarep kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Fakta-fakta ini bertolak belakang dengan janji Jokowi tentang keluarga yang tidak akan berkecimpung dalam politik, dan mempertegas kritik terhadap nepotisme yang terjadi selama pemerintahannya.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Sesuai Target
Pada awal masa kepemimpinannya, Jokowi berjanji akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 8%. Namun, hingga akhir masa jabatannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bertahan di kisaran 5%. Faktor-faktor global dan domestik memang mempengaruhi capaian tersebut, namun janji yang terlalu ambisius tanpa hasil yang sesuai membuat banyak pihak kecewa. Selain itu, berbagai kebijakan ekonomi Jokowi dianggap tidak mampu memperkuat daya saing Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
4. Proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang Kontroversial
Salah satu janji besar Jokowi adalah memindahkan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur. Sejak awal, Jokowi berkomitmen bahwa dana pembangunan IKN tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari sumber lain seperti investasi swasta. Namun, kenyataannya, sebagian besar dana IKN tetap bersumber dari APBN. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kritik keras, terutama karena proyek IKN dianggap menguras anggaran negara tanpa jaminan keberhasilan.
Selain itu, pada Agustus 2023, Jokowi memaksakan upacara proklamasi di lokasi IKN, yang dinilai sebagai simbolisasi ambisi pemerintah dalam proyek tersebut. Namun, proyek yang begitu mendesak ini berakhir dengan pengeluaran besar-besaran untuk sewa mobil dan fasilitas lainnya yang memicu pertanyaan publik. Bahkan setelah itu, Jokowi sendiri mengakui bahwa “memindahkan ibu kota tidak semudah membalikkan telapak tangan.” Pernyataan ini semakin memperlihatkan ketidakpastian proyek tersebut, yang bertentangan dengan keyakinan awal yang dipaparkan pemerintah.
5. Kebijakan yang Bertentangan dengan Pernyataan
Selama masa pemerintahannya, Jokowi sering kali mengeluarkan pernyataan yang kemudian tidak sesuai dengan kebijakan yang diambil. Contohnya, ia pernah mengatakan bahwa dana IKN tidak akan berasal dari APBN, namun kenyataannya justru sebaliknya. Selain itu, janji Jokowi bahwa keluarganya tidak akan terjun ke politik juga dilanggar. Ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas kepemimpinan Jokowi.
6. Inkonsistensi dalam Kebijakan Ekonomi dan Sosial
Selain proyek IKN, kebijakan Jokowi di bidang ekonomi dan sosial juga sering kali menunjukkan inkonsistensi. Jokowi pernah berjanji untuk membuat Indonesia swasembada pangan, namun realitasnya Indonesia masih mengandalkan impor bahan pangan. Hal ini memperlihatkan bahwa janji-janji yang dilontarkan sering kali tidak sesuai dengan kenyataan, menambah daftar panjang ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi.
Warisan Kepemimpinan yang Penuh Kontroversi
Akhir masa jabatan Jokowi menimbulkan pertanyaan besar tentang pencapaian dan dampak kebijakannya. Minimnya rasa haru dari para menteri dan elit politik dapat dijelaskan oleh berbagai janji yang tidak terealisasi dan kebijakan yang sering kali berlawanan dengan pernyataan awal. Proyek besar seperti pemindahan Ibu Kota Negara, janji pertumbuhan ekonomi, hingga keterlibatan keluarga dalam politik menunjukkan ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan.
Sebagai warisan politik, masa pemerintahan Jokowi akan diingat sebagai masa yang penuh dengan janji-janji ambisius yang tidak selalu sejalan dengan realita. Minimnya rasa haru di akhir masa jabatannya mungkin mencerminkan kekecewaan banyak pihak terhadap perbedaan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, meninggalkan catatan kritis terhadap warisan kepemimpinannya. Wallahu ‘alam.
