Oleh Nurdin Qusyaeri
Di negeri ini, program selalu lahir dengan dua wajah:
satu untuk rakyat, satu lagi untuk jaringan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan janji mulia:
menyelamatkan generasi, memperbaiki gizi, menurunkan stunting.
Tapi seperti banyak program besar di republik ini,
yang perlu diuji bukan niatnya—
melainkan siapa yang bermain di baliknya.
Dan di titik inilah, laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi penting.
Anggaran Jumbo, Tata Kelola Loyo
Mari mulai dari angka—karena angka tidak pandai berbohong.
2025: Rp71 triliun
2026: Rp335 triliun
Anggaran ini bukan sekedar besar.
Ini raksasa.
Namun ICW menemukan sesuatu yang mengganggu:
* transparansi minimal
* pengawasan lemah
bahkan program sempat berjalan tanpa tata kelola yang jelas
Negara seperti memasak tanpa resep.
Dan kita tahu, dapur tanpa resep rawan salah takaran.
Dapur Gizi yang Terlalu Politis
Harusnya, program ini diisi oleh: ahli gizi, tenaga kesehatan, profesional pangan.
Namun temuan ICW berkata lain:
27,45% yayasan pelaksana terafiliasi dengan partai politik
Tidak berhenti di situ:
* ada anggota legislatif
* ada lawan kampanye
* ada orang dekat pejabat
Ini bukan lagi sekadar program sosial.
Ini mulai menyerupai peta distribusi kekuasaan.
Patronase: Dari Teori ke Praktik
Dalam teori politik, ini disebut patronase: yang dekat diberi akses, yang setia diberi jatah.
ICW menunjukkan bahwa: program MBG berpotensi menjadi alat konsolidasi dukungan politik
Bahasa sederhananya:
Bukan sekedar memberi makan rakyat,
tapi memberi makan jaringan.
Negara Jadi Katering Kekuasaan
Yang lebih menarik—atau lebih menghina:
* TNI mengelola ikut dapur
* Polri terlibat dalam pelaksanaan
Padahal fungsi mereka jelas tidak ada hubungannya dengan pangan.
ICW menilai hal ini tidak relevan dan justru memperkuat dugaan patronase lintas sektor
Negara ini seperti berubah menjadi katering besar.
Bedanya: yang diutamakan bukan rasa, tapi hubungan.
Konflik Kepentingan: Pengawas Ikut Bermain
Ada satu prinsip dasar dalam tata kelola:
pengawas tidak boleh menjadi pemain.
Namun ICW menemukan adanya pihak dari Badan Gizi Nasional yang juga terlibat sebagai pelaksana
Artinya: yang seharusnya mengontrol,
justru ikut menikmati.
Ini bukan sekadar celah.
Ini desain yang berisiko.
Realitas di Lapangan: Gizi atau Risiko?
Program ini tidak hanya bermasalah di atas kertas.
Di lapangan: lebih dari 13 ribu siswa mengalami keracunan
Ini bukan sekadar insiden.
Ini tandanya bahwa:
*kualitas pelaksanaan lemah
*sistem pengawasan tidak bekerja optimal
Spill dari Jalanan: Jawaban yang Tidak Bisa Diedit
Semua temuan ICW itu—data, analisis, dan dugaan—
mungkin masih bisa diperdebatkan di ruang seminar.
Tapi tidak dengan satu hal ini.
Pada May Day 2026, Presiden bertanya di hadapan buruh:
“MBG bermanfaat atau tidak?”
Dan buruh menjawab—bukan satu, bukan dua—
tapi serempak:
“TIDAAAKKKK!!!”
Itu bukan laporan penelitian.
Itu bukan opini elite.
Itu pengalaman.
Dalam politik,
tidak ada data yang lebih jujur daripada suara kolektif rakyat.
Kesimpulan: Data Bertemu Realitas
ICW sudah memberi peringatan:
*patronase
*konflik kepentingan
*potensi korupsi
Bahkan sampai pada rekomendasi tegas:
program ini sebaiknya dihentikan
Lalu di jalanan, rakyat memberi validasi sederhana:
“Tidak.”
Ketika data dan suara rakyat bertemu di titik yang sama,
itu bukan lagi kritik.
Itu diagnosis.
Siapa yang Sebenarnya Lapar?
Rakyat lapar gizi.
Itu pasti.
Tapi yang lebih lapar:
- kekuasaan
- proyek
- pengaruh
Dan ketika yang lapar kekuasaan ikut duduk di meja makan rakyat,
yang tersisa bukan gizi—
tapi mendistribusikan kepentingan.
Pamungkas
Negara boleh memasak program.
Boleh menyajikan dengan narasi indah.
Tapi satu hal yang tidak bisa diatur:
lidah rakyat.
Dan hari itu,
rakyat sudah berlangganan.
Jawabannya sederhana.
Belum enak.
