Oleh Ihsan Nugraha
Senin malam, 27 April 2026. KA Argo Bromo Anggrek melaju dari arah Jakarta dan menghantam bagian belakang KRL yang sedang berhenti di Stasiun Bekasi Timur. Gerbong paling belakang KRL itu adalah gerbong khusus perempuan. Kepala Basarnas kemudian menyampaikan sesuatu yang memilukan sekaligus tidak bisa diabaikan: seratus persen korban yang dievakuasi adalah perempuan.
Fakta itu menyentakkan. Dan wajar jika negara merespons dengan serius.
Namun, yang kemudian menjadi perdebatan bukan apakah negara perlu merespons, melainkan bagaimana negara merespons—dan apa yang dimunculkan pertama kali ke ruang publik.
Ketika Tragedi Mulai Dibaca dari Gender
Sehari setelah kejadian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan usulan: gerbong perempuan sebaiknya dipindahkan ke tengah rangkaian, sementara gerbong ujung diisi penumpang laki-laki. Usulan itu disampaikan langsung setelah menjenguk korban di RSUD Bekasi—sebuah gestur yang menunjukkan kepedulian, sekaligus, tanpa disadari, menggeser cara publik membaca tragedi ini.
Sebab pernyataan pejabat publik tidak pernah berdiri sendiri sebagai kalimat biasa. Ia bekerja sebagai bingkai—menentukan apa yang dianggap masalah, siapa yang dianggap perlu dilindungi, dan bagian mana dari realitas yang layak dibicarakan. Ketika bingkai pertama yang diperkenalkan ke ruang publik adalah soal posisi gerbong berdasarkan jenis kelamin, percakapan nasional tentang tragedi ini pun mulai bergerak ke arah yang berbeda dari evaluasi sistem transportasi.
Akar Masalah yang Bergeser
Kecelakaan malam itu bermula dari sebuah taksi yang mogok di perlintasan sebidang, memicu serangkaian gangguan yang berujung pada tabrakan. Dalam kecelakaan seperti ini, yang gagal bukan letak gerbong—yang gagal adalah sistem: manajemen risiko perlintasan sebidang, prosedur darurat, koordinasi antarmoda, dan pengawasan keselamatan yang seharusnya mencegah satu insiden kecil berkembang menjadi bencana.
Sementara itu, di media sosial, kritik publik bergerak ke arah serupa, meski dengan bahasa yang lebih tajam. Banyak yang mempertanyakan logika dasar dari usulan tersebut: jika gerbong tengah dianggap lebih aman dari benturan, mengapa solusinya bukan membenahi standar keselamatan seluruh rangkaian? Dan jika logika itu diterima—bahwa ujung adalah posisi paling berbahaya—bukankah itu berarti penumpang laki-laki di gerbong depan dan belakang secara implisit dianggap lebih bisa menanggung risiko yang lebih besar?
Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Dan ketiadaan jawabannya sendiri sudah menjadi masalah tersendiri.
Keselamatan Publik Bukan Distribusi Risiko
Tentu saja, usulan Menteri PPPA tidak lahir dari kehampaan. Ada konteks yang membuatnya masuk akal secara intuitif: seluruh korban adalah perempuan, dan gerbong mereka berada di posisi yang paling terdampak. Dalam logika perlindungan, respons itu terasa langsung dan nyata.
Namun, krisis membutuhkan logika yang berbeda dari logika perlindungan sehari-hari. Dalam tragedi massal, pertanyaan pertama yang seharusnya diajukan bukan “siapa yang harus dipindahkan ke posisi lebih aman?” melainkan “mengapa tidak ada posisi yang aman sejak awal?”
Perbedaan dua pertanyaan itu bukan soal diksi. Ia mencerminkan dua cara berpikir yang berbeda tentang apa itu keselamatan publik: apakah keselamatan adalah soal distribusi risiko di antara kelompok, atau soal penghapusan risiko bagi semua orang.
Ketika Narasi Mengalahkan Substansi
Karena itu, cara pejabat publik membangun narasi di tengah krisis bukan urusan teknis semata. Bahasa yang digunakan pejabat publik membentuk apa yang dianggap perlu diselesaikan, dan apa yang bisa menunggu. Ketika narasi pertama tentang sebuah tragedi lebih banyak berbicara tentang kategori penumpang daripada kegagalan sistem, evaluasi yang seharusnya menyeluruh bisa dengan mudah tereduksi menjadi perdebatan simbolik—ramai di permukaan, tetapi tidak mengubah apa pun di bawahnya.
Menko Infrastruktur AHY, yang juga menjenguk korban di hari yang sama, mungkin meletakkan perspektif yang lebih tepat: yang perlu difokuskan bukan perempuan atau laki-lakinya, melainkan bagaimana sistem transportasi publik bisa benar-benar aman bagi semua orang. KNKT sudah diminta melakukan investigasi menyeluruh dan transparan. Itulah yang perlu dijaga agar tidak tenggelam di bawah polemik yang lebih mudah viral.
Sebab pada akhirnya, tragedi Bekasi Timur bukan soal gerbong perempuan atau gerbong laki-laki.
Ini adalah soal sejauh mana negara mampu memastikan bahwa siapa pun yang naik transportasi publik—malam itu, atau kapan pun—dapat pulang dengan selamat.
