Oleh Ihsan Nugraha
Ada satu hal menarik dari pejabat kita: kadang mereka bicara seperti sedang pegang kompor yang menyala—asal ceplos, langsung gosong satu dunia maya. Begitulah yang terjadi ketika Wakil Ketua DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis “tidak perlu ahli gizi”, lalu menambahkan bumbu bahwa lulusan SMA bisa dilatih tiga bulan untuk menggantikan peran tersebut.
Di titik itu, publik langsung riuh. Para ahli gizi geleng-geleng. Netizen menulis esai 20 paragraf di kolom komentar.
Saya sendiri melihat ini sebagai kecelakaan komunikasi politik yang kelasnya sudah bukan tabrakan ringan, tapi nabrak pembatas jalan, jungkir balik, lalu viral di TikTok.
Politisi dan Sindrom Mikrofon Panas
Pejabat publik sering lupa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mereka itu seperti bahan bakar. Kalau tepat sasaran, bisa jadi energi. Kalau salah sasaran, bisa meleduk. Dan dalam kasus ini, ledakannya tepat mengenai salah satu kelompok profesi yang paling sensitif terhadap peremehan kompetensi: ahli gizi.
Dalam panggung komunikasi politik, ini disebut sebagai self-inflicted crisis—krisis yang dibuat sendiri tanpa perlu dibantu siapa pun. Tidak ada oposisi. Tidak ada demonstrasi. Tidak ada kritik berat. Hanya satu kalimat… “ahli gizi tidak perlu.”
Boom. Selesai.
Pernyataan itu memberi pesan implisit yang sangat kuat: “Kami yang berkuasa, kami yang menentukan siapa yang dianggap ahli.” Dan kalau itu bukan arogansi, mungkin saya perlu buka KBBI edisi baru.
Ketika Otoritas Mengalahkan Keahlian
Dalam komunikasi politik pejabat, mereka sering lupa bahwa yang berbicara bukan individu biasa—mereka adalah simbol negara. Karena itu ada kehati-hatian yang seharusnya dipelihara, terutama ketika bersinggungan dengan profesi teknis.
Mengatakan lulusan SMA bisa dilatih tiga bulan untuk menggantikan ahli gizi itu ibarat bilang:
“Jembatan ini tidak perlu insinyur, yang penting ada orang yang pegang penggaris.”
Secara teknis, mungkin bisa. Secara politis, itu bunuh diri.
Dan yang paling lucu, publik menangkap kesan seolah-olah politik dianggap lebih tinggi daripada pengetahuan. Ini pola lama dalam politik Indonesia: ketika ada masalah teknis, solusinya bukan ahli, melainkan “kewenangan”.
Padahal dunia berubah, dan pemilih kita semakin cerdas. Mereka tidak menelan mentah-mentah klaim otoritas. Ketika politisi berkata “Saya pembuat kebijakan”, publik menjawab: “Dan kami pembuat suara.”
Krisis ini Sebenarnya Preventable
Yang menarik, ini sebenarnya krisis yang tidak perlu terjadi. Namun karena komunikasi politik pejabat tidak dikendalikan dengan baik, blundernya melebar ke mana-mana.
Beberapa hal yang bisa mencegahnya:
1. Mengakui masalah tanpa merendahkan profesi
Cukup bilang, “Tenaga ahli gizi masih kurang, kita cari solusi bersama.” Aman.
2. Menghindari diksi menyalahkan
Kata “sombong” untuk ahli gizi itu seperti memantik bensin di area yang sudah panas.
3. Tidak membuat perbandingan yang tidak setara
Menyamakan kuliah 4 tahun dengan pelatihan 3 bulan itu seperti bilang motor bebek setara pesawat jet.
4. Ingat bahwa publik sekarang lebih literat
Pernyataan pejabat bukan lagi konsumsi rapat kecil. Itu konsumsi jutaan pengguna internet.
Solusi yang dipilih—meminta maaf, klarifikasi, dan bertemu Persagi—sudah tepat. Tapi luka komunikasinya sudah terlanjur tercetak di memori digital.
Politik Kita Masih Sering Lupa bahwa Komunikasi adalah Kebijakan
Ucapan tersebut penting dilihat sebagai gejala, bukan hanya kejadian sesaat. Ini bukan soal individunya, tapi pola komunikasi politik pejabat yang masih kerap mengutamakan otoritas ketimbang kompetensi.
Padahal di era demokrasi modern, pejabat yang baik bukan hanya yang berwenang. Tapi yang mau mendengar, mau belajar, dan tidak menganggap mikrofon sebagai tongkat komando.
Kebijakan publik itu tidak bisa hanya berdiri di atas legitimasi politik; ia butuh legitimasi pengetahuan. Dan di tengah program pangan skala nasional, itu berarti menghargai dan melibatkan ahli gizi, bukan menggantikan mereka dengan cara instan.
Akhir Kata
Kasus ini mengajarkan satu hal sederhana: Ketika politisi meremehkan keahlian, publik akan meremehkan politisinya.
Dan itu bukan soal marah atau tersinggung—itu soal logika publik modern yang mulai sadar bahwa negara tidak boleh dijalankan hanya dengan otoritas, tetapi juga dengan kompetensi.
Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Di zaman sekarang, komunikasi politik bukan lagi sekadar bicara. Ia adalah kebijakan. Dan sering kali, kebijakan yang buruk dimulai dari kalimat yang buruk.
Semoga ke depan, pejabat kita tidak lagi salah ucap soal profesi. Salah ucap soal cuaca atau rute jalan masih bisa dimaafkan. Tapi soal gizi? Itu menyangkut masa depan bangsa. Jangan main-main.
