Oleh Joko Suryono*
Salah satu amanat penting dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto adalah terwujudnya kedaulatan pangan sebagai basis kemandirian bangsa. Dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/8/2025), Presiden kembali menggarisbawahi bahwa tidak ada satu pun negara yang benar-benar merdeka bila tidak mampu memproduksi pangannya sendiri.
“It doesn’t happen, it will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makanannya sendiri,” tegas Presiden.
Pernyataan itu bukan sekadar retorika, melainkan menggambarkan posisi strategis pemerintah dalam menyikapi persoalan pangan global dan domestik. Di tengah berbagai tekanan eksternal, pemerintah menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah kini mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni lebih dari 3,97 juta ton per 1 Agustus 2025 (data Badan Pangan Nasional). Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tengah berada dalam jalur penguatan ketahanan pangan.
Peran Kunci Menko Pangan dalam Daulat Pangan Indonesia
Kunci keberhasilan pengelolaan pangan nasional tidak lepas dari peran sentral Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Di tengah situasi pasar yang dinamis, Menko Pangan berhasil mengoordinasikan peningkatan drastis penyaluran beras untuk operasi pasar.
Jika sebelumnya hanya 1.000 hingga 2.000 ton beras yang mampu disalurkan per hari, kini angka tersebut meningkat menjadi 10.000 ton per hari, dengan target ambisius hingga 30.000 ton per hari dalam waktu dekat. Hal ini menjadi faktor krusial dalam menjaga harga beras tetap stabil dan mencegah terjadinya inflasi pangan yang merugikan masyarakat kecil.
Kenaikan volume distribusi ini menunjukkan perbaikan sistem logistik dan distribusi pangan nasional, sekaligus kemampuan negara dalam merespons dinamika pasar dengan cepat dan tepat. Di tengah kekhawatiran akan peran spekulan yang sering mengambil keuntungan dari situasi krisis, langkah taktis pemerintah dalam mendorong operasi pasar menjadi tameng penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Menuju Sistem Ketahanan Pangan yang Terintegrasi
Kementerian Pertanian di bawah komando Amran Sulaiman turut mendukung langkah tersebut dengan menggelar operasi pasar sebesar 1,3 juta ton dan program bansos sebanyak 360.000 ton beras. Sinergi ini menjadi refleksi dari koordinasi yang semakin solid antarkementerian dalam menghadapi isu strategis pangan.
Namun keberhasilan tersebut bukan semata hasil kerja individu, melainkan hasil dari konsolidasi kebijakan lintas sektoral yang dipimpin Presiden, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Menko Pangan. Dalam kerangka Asta Cita, transformasi sistem pangan diarahkan untuk membangun ketahanan yang berkelanjutan—mulai dari produksi, distribusi, hingga perlindungan terhadap konsumen.
Ketika Negara Hadir Lewat Pangan
Kondisi saat ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang bermain-main. Fokus tidak lagi sebatas pencapaian angka statistik, tetapi pada daya tahan sistem pangan nasional dalam menghadapi krisis. Ini terlihat dari kebijakan antisipatif yang dijalankan saat harga beras dunia meningkat dan El Nino sempat mengganggu produksi dalam negeri.
Langkah-langkah tersebut memperkuat keyakinan bahwa bangsa ini memang bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pangan. Namun tentu saja, pekerjaan rumah belum selesai. Transformasi pertanian modern, penguatan infrastruktur distribusi, serta perlindungan petani dari gejolak harga masih menjadi agenda strategis ke depan.
Tetapi setidaknya hari ini, rakyat bisa melihat: negara hadir, mengatur, dan melindungi. Bila konsistensi ini dijaga, maka visi besar Prabowo untuk menjadikan pangan sebagai kekuatan strategis bangsa bukanlah mimpi. Ia sedang dijalankan—secara bertahap, nyata, dan bisa diukur.
*Penulis Aktivis 98 Jawa Barat
Editor: San
