Catatan Refleksi Akhir Tahun: Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo

DPP Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo (GASPRO)

Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo
Foto Dokumen Pribadi: Penulis, Soeryawan Masangang bersama pengusaha Nasional, Hasyim Djojohadikusumo yang juga merupakan adik kandung Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.

 

Oleh Soeryawan Masangang

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kini dikenal sebagai Pemerintahan Persatuan Nasional, yang mengakomodasi berbagai elemen bangsa.

Kabinet ini melibatkan tokoh-tokoh dari partai politik, masyarakat, akademisi, pakar, hingga relawan yang berkontribusi besar dalam pemenangan.

Namun, hal ini belum sepenuhnya dirasakan oleh tim relawan seperti GASPRO, yang bekerja tanpa lelah sejak awal perjalanan politik Prabowo-Gibran.

Perjuangan GASPRO: Dari Deklarasi hingga Posko Desa

Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo (GASPRO), lahir dari inisiasi Bapak Hashim Djojohadikusumo, bersama tokoh-tokoh seperti Bapak Rono, Kobalen, Muchtarom, dan saya sendiri, Soeryawan Masangang.

Organisasi ini dideklarasikan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Bandung, yang dihadiri tokoh-tokoh nasional.

GASPRO kemudian berkembang pesat, membentuk enam kepemimpinan wilayah (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur) serta 119 kepemimpinan kabupaten/kota.

Baca Juga:  Komunikasi Politik Presiden Prabowo: Antara Tantangan Reputasi dan Kebutuhan Reformulasi Strategis

Tak hanya itu, 6.000 posko desa didirikan di seluruh Pulau Jawa dengan fokus utama memenangkan suara di pedesaan.

Dukungan logistik dan pendanaan banyak diberikan oleh Bapak Hashim, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat GASPRO.

Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo

Strategi kampanye yang masif, sistematis, dan terorganisir membuat GASPRO menjadi salah satu mesin penggerak utama yang mendongkrak elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran.

Pasca Kemenangan: Harapan dan Tantangan

Pasangan Prabowo-Gibran resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, diikuti oleh pengumuman susunan kabinet dan dewan komisaris sehari setelahnya. Beberapa tokoh terkait GASPRO mendapat posisi strategis, seperti:

  1. Aris Musdiyantoro: Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Investasi Khusus.
  2. M. Iriawan (Iwan Bule): Komisaris Utama PT Pertamina.
  3. Ali Masykur Musa: Dewan Komisaris PT PLN.

Namun, hingga saat ini, posisi Ketua Umum dan Sekjen GASPRO masih menunggu kepastian. Surat resmi dari Dewan Penasehat dan Pimpinan Pusat GASPRO telah diajukan pada November 2024.

Kami berharap keputusan resmi akan keluar pada Januari 2025, memberikan penghargaan bagi jerih payah seluruh anggota GASPRO di Pulau Jawa.

GASPRO dan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Penting bagi pemerintahan ini untuk tidak melupakan kontribusi relawan seperti Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo.

Posisi strategis untuk Ketua Umum dan Sekjen, baik sebagai staf khusus, dewan komisaris, maupun duta besar, tidak hanya menjadi penghargaan, tetapi juga simbol legitimasi perjuangan kolektif relawan.

Kami percaya bahwa kepercayaan terhadap pimpinan GASPRO adalah representasi dari semangat ribuan relawan di seluruh Pulau Jawa.

Dengan posisi tersebut, kami dapat melanjutkan misi menjaga dukungan masyarakat untuk Prabowo-Gibran, bukan hanya hingga 2029, tetapi juga untuk agenda-agenda strategis nasional lainnya.

Menatap Masa Depan

Kami tetap berkomitmen memperjuangkan visi kerakyatan yang diusung Prabowo-Gibran, dengan menjaga persatuan dan semangat perjuangan. Beratnya tugas ke depan membutuhkan kesabaran, kerja sama, dan solidaritas di antara seluruh elemen Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo (GASPRO).

Mari terus berjuang dan menjaga semangat untuk Indonesia yang lebih baik!

*Penulis adalah Sekjen GASPRO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *