Oleh Soeryawan Masangang*
Presiden dalam sistem demokrasi bukan sekadar pemimpin administratif. Ia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang diberi mandat langsung oleh rakyat.
Dalam tubuh Presiden terletak otoritas konstitusional untuk menentukan arah dan isi jabatan-jabatan politik, serta bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan nasional. Karena mandat itu bersumber dari seluruh rakyat, bukan hanya dari kelompok pendukung, maka kepemimpinannya harus merepresentasikan prinsip persatuan (Sila ke-3 Pancasila), bukan sekadar kepentingan elektoral.
Namun demikian, realitas pemilu menunjukkan bahwa kemenangan presiden ditentukan oleh selisih tipis: 50%+1 suara. Artinya, hampir separuh rakyat tidak memilihnya. Dalam konteks ini, komunikasi politik presiden menjadi sangat krusial. Presiden harus mampu merangkul yang tidak memilihnya, serta menjawab kritik oposisi dengan rasionalitas, bukan reaksi emosional.
Di sinilah pentingnya “pertarungan akal sehat” dalam ruang publik: Presiden menjawab kritik dengan argumentasi dan data, bukan retorika kosong. Komunikasi publik presiden tidak boleh sekadar simbolik, tetapi harus berorientasi pada peningkatan kualitas kebijakan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Dalam lanskap politik pasca pemilu, strategi komunikasi politik Presiden Prabowo harus dibangun secara cepat, fokus, dan sistematis. Visi, misi, dan program kerja yang telah dijanjikan saat kampanye harus diterjemahkan secara jelas dan terukur selama lima tahun ke depan.
Janji-janji tersebut telah terekam secara digital dan dapat diverifikasi oleh publik kapan saja. Maka dari itu, mekanisme komunikasi politik presiden perlu didukung oleh institusi yang kuat dan kredibel, seperti Kantor Staf Presiden (KSP).
KSP berperan strategis sebagai pusat orkestrasi komunikasi Presiden. Di dalamnya berkumpul para pemikir dan praktisi komunikasi politik yang bertugas merumuskan narasi, membingkai pesan, serta menyusun strategi komunikasi kebijakan.
Untuk itu, sangat disarankan agar fungsi komunikasi publik dikembalikan secara sistematis ke KSP, bukan dikaburkan ke dalam unit-unit ad hoc yang tidak efektif. Juru bicara presiden, sebagai wajah verbal kekuasaan, harus memahami betul isi pikiran dan arah kebijakan presiden—bukan menafsirkan semaunya sendiri.
Presiden Prabowo Subianto, dengan latar belakang militer dan kepemimpinan di pasukan elit seperti Kopassus, tentu memiliki gaya komunikasi yang khas: tegas, keras, dan langsung. Gaya ini efektif dalam dunia militer, namun menghadapi tantangan baru ketika diterapkan dalam ruang demokrasi sipil yang plural.
Kini, Presiden Prabowo memimpin masyarakat yang mayoritas adalah warga sipil dari berbagai lapisan sosial—buruh, petani, nelayan, kaum menengah perkotaan—yang membutuhkan komunikasi sederhana, lugas, dan membumi.
Maka, tugas tim komunikasi Presiden adalah mentransformasikan gaya komunikasi Prabowo agar lebih adaptif terhadap kepekaan masyarakat sipil. Ini bukan soal pencitraan semata, melainkan tentang bagaimana Presiden menjangkau rakyatnya dengan bahasa yang dipahami, gaya yang bersahabat, dan narasi yang menggugah. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa hingga kota, rakyat menanti pemimpin yang mampu menyampaikan arah kebijakan dengan jelas dan relevan terhadap kehidupan sehari-hari mereka.
Akhirnya, demi menjaga kewibawaan negara dan martabat kepemimpinan nasional, Presiden Prabowo harus tampil dengan komunikasi yang elegan, terstruktur, dan strategis. Pidato presiden harus ringkas, substansial, dan menghindari ambiguitas.
Sementara juru bicara harus menjadi corong presiden, bukan pembuat opini pribadi. Komunikasi yang tertata baik bukan hanya memperkuat legitimasi presiden di mata rakyat, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi keberhasilan agenda pemerintahan selama lima tahun ke depan.
*Penulis adalah Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo
Editor Nurdin Qusyaeri
