Kab. Bandung, Daras.id – Podcast “Korban Bupati Kabupaten Bandung Menjerit” yang mengungkap dugaan gagal bayar hingga penipuan proyek bernilai ratusan miliar menyeret nama kepala daerah. Isu ini memantik sorotan publik dan dinilai sebagai alarm serius bagi demokrasi lokal oleh praktisi hukum dan penggiat demokrasi, Januar Solehuddin, SHI., MH., C. Med.
“Podcast ini adalah alarm keras bagi demokrasi lokal kita. Jika benar terjadi, persoalannya bukan sekadar sengketa privat, tetapi menyangkut legitimasi pejabat publik dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah,” ujar Januar, Senin (22/9/2025).
Ia menilai munculnya persoalan ini di ruang digital mencerminkan krisis kepercayaan terhadap lembaga formal hukum. “Podcast ini menjadi sinyal krisis kepercayaan terhadap saluran hukum formal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Januar menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bandung tidak boleh tinggal diam. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki kewenangan melakukan fungsi pengawasan hingga penggunaan hak interpelasi atau hak angket.
“DPRD wajib gunakan hak pengawasan, interpelasi, bahkan angket bila diperlukan. Diamnya DPRD bisa dibaca publik sebagai pembiaran,” tegasnya.
Selain DPRD, Januar juga menyoroti peran Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, gubernur memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota.
“Gubernur harus hadir mendorong transparansi dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan benar. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap Jawa Barat tidak runtuh hanya karena satu kasus di daerah,” jelasnya.
Menurutnya, kombinasi antara penegakan hukum yang objektif, pengawasan DPRD yang nyata, dan langkah gubernur yang tegas akan menjadi kunci untuk menjaga demokrasi lokal tetap sehat.
“Rakyat berhak tahu kebenaran, korban berhak atas keadilan, dan pejabat publik berhak atas proses hukum yang adil,” pungkas Januar.
(San)
