Jakarta, DARAS.ID – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin siang (16/12/2024).
Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa pejabat yang dilantik harus mampu menjalankan tugas dengan prinsip integritas, transparansi, profesionalisme, dan efisiensi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara secara tepat guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Saya senantiasa mendukung kerja keras KPK dalam memberantas korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih,” tegas Prabowo.
Pimpinan dan Dewas KPK Terpilih
Pelantikan ini dilakukan setelah melalui proses panjang yang melibatkan Komisi III DPR, mulai dari seleksi administrasi hingga tahapan fit and proper test. Jabatan Ketua KPK periode 2024-2029 akan diemban oleh Setyo Budiyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Irjen Kementerian Pertanian.
Berikut adalah 5 Pimpinan KPK terpilih:
- Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)
- Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)
- Ibnu Basuki Widodo (Hakim Pengadilan Tinggi Manado)
- Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)
- Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023).
Sementara itu, Komisi III DPR juga telah memilih 5 anggota Dewan Pengawas KPK yang berasal dari berbagai latar belakang seperti jaksa, hakim, hingga profesional swasta. Nama-nama tersebut telah dikirim ke Presiden untuk penentuan Ketua Dewas.
Berikut 5 anggota Dewas KPK terpilih:
- Wisnu Baroto
- Benny Jozua Mamoto
- Gusrizal
- Sumpeno
- Chisca Mirawati.
Harapan Publik dan Komitmen Pemerintah
Pelantikan ini menjadi simbol kuat komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung pemberantasan korupsi. Dengan formasi pimpinan dan Dewas KPK yang baru, publik berharap lembaga antirasuah ini semakin solid dalam menjalankan tugasnya dan mampu menjawab berbagai tantangan kompleks di era saat ini.
Pesan Prabowo yang menekankan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran mencerminkan prioritas pemerintah untuk memastikan setiap rupiah APBN digunakan dengan benar. Dukungan penuh dari Presiden diharapkan dapat memperkuat KPK dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dengan kepemimpinan yang baru, tugas KPK semakin berat, namun harapan publik akan Indonesia bebas korupsi tetap membara.
(dinur)
