Oleh Ihsan Nugraha
Indonesia adalah negeri yang kaya akan perjumpaan ide. Di tanah ini, demokrasi prosedural hidup berdampingan dengan semangat religius masyarakat yang kuat. Namun di balik itu, muncul pertanyaan yang jarang diajukan secara serius: sejauh mana demokrasi yang kita jalankan benar-benar mencerminkan nilai-nilai pembebasan, keadilan, dan kemanusiaan yang diyakini dalam agama—khususnya dalam Islam?
Pertanyaan ini semakin mendesak ketika kita menyimak kembali gagasan Tauhid Pembebasan yang ditawarkan oleh Ali Syari’ati. Dalam karyanya, Syari’ati tidak hanya berbicara tentang Tuhan dalam ruang spiritual, tetapi tentang Tauhid sebagai kekuatan ideologis yang membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Ketika kita memasukkan gagasan ini ke dalam wacana demokrasi Indonesia, kita mulai melihat lubang-lubang yang selama ini mungkin kita anggap wajar: dominasi elite, kooptasi suara rakyat, dan kebijakan yang dikuasai oligarki.
Demokrasi Kita: Apa yang Dijalankan dan Apa yang Ditinggalkan
Demokrasi di Indonesia pada dasarnya dibangun atas fondasi liberalisme Barat. Ia memberi ruang kebebasan politik, pemilu rutin, dan sirkulasi kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, demokrasi kita cenderung berhenti pada level prosedural. Ia terjebak dalam kontestasi elektoral yang sarat uang, penuh janji tanpa arah ideologis, dan sering kali meminggirkan mereka yang lemah.
Kita sering berbangga dengan partisipasi pemilih yang tinggi, tetapi jarang bertanya: partisipasi untuk siapa dan untuk apa? Dalam banyak kasus, suara rakyat hanya menjadi legitimasi untuk melanjutkan kekuasaan yang tetap berpihak pada elite ekonomi dan politik. Inilah demokrasi tanpa ruh, yang secara formal hidup, tapi secara substansial kering.
Membaca Tauhid sebagai Ideologi Pembebasan
Ali Syari’ati mengusulkan pemahaman radikal terhadap Tauhid. Ia menolak melihat Tauhid sekadar sebagai keyakinan abstrak tentang keesaan Tuhan. Bagi Syari’ati, Tauhid adalah senjata intelektual dan spiritual untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan: baik perbudakan terhadap manusia lain, sistem ekonomi, maupun struktur kekuasaan yang menindas.
Tauhid, dalam pengertian ini, adalah pernyataan perang terhadap kekuasaan absolut selain Tuhan. Ia menolak otoritas yang tidak adil, menolak sistem sosial yang menindas, dan menolak agama yang hanya menjadi pelarian dari realitas. Tauhid bukanlah sekadar ibadah vertikal, melainkan juga gerakan horizontal menuju keadilan sosial.
Demokrasi dan Tauhid: Menyusun Ulang Hubungan
Pertemuan antara demokrasi dan Tauhid pembebasan bukanlah pertemuan yang mustahil. Justru di situlah peluang etis-politik terbuka: bagaimana membuat demokrasi yang tidak hanya menghitung suara, tetapi mendengarkan jeritan rakyat yang tertindas? Bagaimana menjadikan negara bukan sekadar wasit netral, tetapi alat aktif untuk menegakkan keadilan?
Tauhid Pembebasan memberi kritik tajam terhadap demokrasi yang kehilangan arah moral. Demokrasi yang dibimbing oleh Tauhid bukanlah demokrasi yang anti-rakyat, melainkan demokrasi yang menolak kekuasaan tanpa tanggung jawab moral. Ia mengoreksi kecenderungan demokrasi liberal yang memisahkan kebebasan dari keadilan, suara dari nurani, dan hak dari tanggung jawab.
Dengan kata lain, Tauhid Pembebasan tidak menolak demokrasi, tetapi menuntut demokrasi yang berpihak—demokrasi yang berpijak pada nilai, bukan hanya pada angka.
Indonesia dan Tugas Sejarahnya
Indonesia, dengan latar belakang historis dan kulturalnya, memiliki potensi besar untuk menghadirkan model demokrasi yang lebih membumi. Dalam sejarah pergerakan nasional, kita mengenal pemimpin-pemimpin seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Soekarno, dan Tan Malaka—yang semua menggabungkan semangat keagamaan atau ideologis dengan perjuangan rakyat.
Kini, dalam konteks pasca-reformasi, tantangannya adalah bagaimana membawa semangat itu kembali hidup di tengah demokrasi yang telah diprivatisasi oleh oligarki. Di sinilah ide Tauhid Pembebasan menjadi relevan: untuk mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak boleh kehilangan kompas etisnya. Bahwa kebebasan tanpa keadilan adalah ilusi. Dan bahwa suara rakyat bukan hanya statistik, tetapi amanah sejarah.
Menuju Demokrasi yang Membebaskan
Demokrasi Indonesia tidak harus menjadi salinan demokrasi liberal Barat. Kita memiliki warisan nilai, sejarah perjuangan, dan sumber daya spiritual yang cukup untuk mengembangkan demokrasi yang lebih adil dan membebaskan. Tauhid Pembebasan dari Ali Syari’ati adalah salah satu tawaran ideologis untuk menyuntikkan kesadaran moral ke dalam ruang politik kita.
Pertanyaannya bukan apakah demokrasi bisa selaras dengan Islam, tetapi bagaimana menjadikan demokrasi itu sendiri sebagai jalan Tauhid—jalan pembebasan dari penindasan, kebodohan, dan kesewenang-wenangan. Di tengah kegaduhan politik elektoral yang makin kehilangan arah, mungkin inilah saatnya kita bertanya ulang: demokrasi seperti apa yang kita cita-citakan?
