Oleh Nurdin Qusyaeri
Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmen Kehutanan) No. 32 Tahun 2025 yang beredar di publik menimbulkan polemik. Pasalnya, mayoritas posisi dalam organisasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai tempat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bernaung sebagai Sekjen.
Dugaan praktik bagi-bagi jabatan ini semakin kuat dengan fakta bahwa 11 kader PSI secara serentak masuk ke dalam tim tersebut, dengan gaji yang cukup fantastis. Pengarah tim disebut-sebut mendapatkan Rp50 juta per bulan, sementara staf kesekretariatan dengan jabatan terendah tetap mengantongi Rp 8 juta.
Fenomena ini mengundang pertanyaan: apakah pengangkatan mereka benar-benar berdasarkan kompetensi dan kepakaran di bidang kehutanan, ataukah ini sekadar pembagian kursi politik untuk mengakomodasi loyalis PSI?
Nepotisme Politik yang Terstruktur?
Penunjukan politikus partai dalam jabatan publik memang bukan hal baru. Namun, jika hampir seluruh jajaran sebuah tim strategis diisi oleh kader satu partai tanpa transparansi seleksi, hal ini berpotensi menjadi nepotisme yang mencederai semangat profesionalisme dan meritokrasi.
Terlebih lagi, FOLU Net Sink 2030 adalah program strategis dalam menekan emisi gas rumah kaca. Seharusnya, tim ini diisi oleh para pakar lingkungan, akademisi, serta praktisi kehutanan yang memiliki rekam jejak dalam konservasi dan pengelolaan hutan lestari—bukan sekadar loyalis partai.
Jika benar jabatan ini dibagikan sebagai bentuk “bagi-bagi kue kekuasaan,” maka publik berhak mempertanyakan efektivitas program ini dalam mencapai targetnya. Jangan sampai agenda lingkungan hanya menjadi alat pembenaran untuk menampung kepentingan politik praktis.
Di Mana Efisiensi Anggaran?
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran negara, publik layak mempertanyakan urgensi dari besaran gaji yang diberikan kepada tim ini. Dengan struktur gaji yang cukup tinggi, apakah ada justifikasi yang jelas terkait output yang diharapkan?
Apakah pemerintah sudah melakukan kajian mendalam mengenai kebutuhan riil dari pembentukan tim ini, ataukah ini hanya cara lain untuk mengalirkan dana negara ke lingkaran kekuasaan tertentu?
Transparansi yang Dituntut Publik
Publik berhak mendapatkan kejelasan:
- Apa dasar pemilihan 11 kader PSI dalam tim FOLU Net Sink 2030?
- Apakah ada proses seleksi terbuka ataukah ini hanya penunjukan sepihak?
- Sejauh mana kompetensi mereka dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup?
- Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kinerja tim ini?
Jika tidak ada jawaban transparan dari pemerintah, maka dugaan publik bahwa ini adalah bentuk nepotisme politik akan semakin kuat. Pemerintah harus ingat, kepercayaan rakyat bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan janji-janji kosong atau bagi-bagi kursi kekuasaan.
Wallahu’alam
