Daras.id – Dua tahun sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2023, Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Di media sosial, tagar #Whoosh dan #UtangBUMN sempat naik ke trending, menandai kegelisahan publik atas sisi lain dari proyek kebanggaan nasional ini: utang yang menumpuk dan potensi beban fiskal jangka panjang.
Dari Ambisi ke Realita
Ketika pertama kali diumumkan, proyek Whoosh diperkirakan menelan biaya sekitar US$ 6,07 miliar atau setara Rp 86,5 triliun. Namun dalam perjalanannya, angka itu membengkak hingga US$ 7,27 miliar, atau lebih dari Rp 110 triliun — naik sekitar 30 persen dari rencana awal.
Sekitar 75 persen dari total pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga sekitar 2 persen per tahun, tenor panjang, dan jaminan proyek melalui konsorsium BUMN Indonesia–Tiongkok.
Meski pemerintah menyatakan APBN tidak akan digunakan untuk menutup pembiayaan Whoosh, realitas di lapangan menunjukkan tekanan berat di sisi BUMN. PT KAI dan PT Wijaya Karya sebagai pemegang saham utama mencatatkan kerugian signifikan akibat pembengkakan biaya dan lambatnya pertumbuhan pendapatan.
Penumpang Tak Sebanyak yang Diharapkan
Optimisme besar di awal operasional ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan data lapangan. Jumlah penumpang harian Whoosh rata-rata hanya 16.000–21.000 orang, jauh di bawah proyeksi studi kelayakan awal.
Hingga Juli 2025, total penumpang baru mencapai 10 juta orang — angka yang sebenarnya impresif secara kuantitas, tetapi masih belum cukup untuk menutup biaya operasional yang tinggi.
Guru Besar Universitas Indonesia bahkan menghitung bahwa Whoosh bisa memerlukan waktu hingga 100 tahun untuk mencapai titik impas jika laju penumpang dan pendapatan tetap seperti sekarang.
Legasi dan Warisan
Bagi Jokowi, Whoosh adalah simbol keberanian Indonesia menembus batas teknologi dan membangun konektivitas modern. Dalam pidato peresmiannya, ia menegaskan bahwa bangsa besar harus berani bermimpi besar — dan Whoosh adalah perwujudan dari mimpi itu.
Namun, bagi sebagian ekonom dan pengamat kebijakan publik, proyek ini justru menegaskan kecenderungan pembangunan yang mendahulukan pencitraan daripada keberlanjutan fiskal. Ekonom menilai Whoosh adalah “simbol ambisi yang berlari lebih cepat dari kalkulasi ekonomi”.
Sementara di DPR, suara kritis mulai menguat. Beberapa anggota mendesak dilakukan audit independen terhadap skema pembiayaan, potensi subsidi tersembunyi, dan pembagian beban antar-BUMN.
Kecepatan yang Harus Dievaluasi
Whoosh memang nyata mempercepat perjalanan antarkota. Tetapi di balik laju 350 km/jam itu, tersimpan pesan tentang bagaimana ambisi pembangunan harus selalu beriringan dengan transparansi dan tanggung jawab fiskal.
Infrastruktur memang bisa menjadi warisan kebanggaan, tapi tanpa perencanaan finansial yang matang, ia bisa berubah menjadi monumen utang — megah di permukaan, berat di bawahnya.
(Daras.id, Newsroom)
