Oleh Nurdin Qusyaeri
Kabupaten Tasikmalaya hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kota yang dulu tenang, dikenal dengan kota santri, pondok pesantren dan semerbak aroma kopi dari warung-warung desa, mendadak berubah jadi panggung drama kolosal. Bukan sinetron biasa, tapi gabungan antara House of Cards, Preman Pensiun, dan Dunia Dalam Berita.
Hari ini warga Tasikmalaya melaksanakan PSU, Pemungutan Suara Ulang, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Pilkada 2024 cacat hukum. Alasannya? Pelanggaran serius.
Tapi jangan salah, yang serius itu bukan sikap para elite, melainkan strategi saling lapor yang bisa bikin polisi kelelahan ngetik BAP.
Ada tiga paslon yang bertarung dalam PSU ini, tapi sebelum rakyat sempat menyentuh surat suara, mereka sudah disuguhi aksi saling serang ala The Raid: Elite Politicians Edition. Serius, mang, ini bukan kontestasi pemilu, ini audisi untuk sinetron Ramadan spesial berjudul “Cintaku Tertanda Palsu”.
Betapa tidak, bupati resmi melaporkan wakilnya sendiri atas dugaan pemalsuan tanda tangan. Ya, tanda tangan! Barang yang biasanya jadi formalitas absen rapat, kini jadi senjata pemusnah massal politik lokal. Konon, di Tasik, tanda tangan bisa lebih bahaya dari gas air mata, apalagi kalau disodorkan saat buka puasa.
Tak cukup di situ, para paslon berlomba-lomba menjadi pelapor tercepat ke Polres, Polda, Kejaksaan, bahkan katanya ada yang sudah booking antrean ke KPK. Satu lapor dana hibah fiktif, satu lagi lapor dokumen bodong, satu lagi sedang menyusun draft laporan ke langit—tapi masih tertunda karena belum ada jadwal sidang malaikat.
Sementara itu, rakyat? Disuruh milih lagi. Dipaksa reset pilihan mereka, padahal yang salah bukan mereka. Uang negara ludes lagi. Rp32 miliar untuk PSU ini bukan angka kecil. Tapi ya sudahlah, demi demokrasi katanya. Demokrasi rasa derita, dengan aftertaste getir.
Yang paling kocak—kalau ini semua bukan menyedihkan—adalah dugaan politik uang yang viral. Video berdurasi 1 menit 25 detik memperlihatkan dua emak-emak sedang curhat soal “uang jajan” dari salah satu paslon. Mungkin maksudnya stimulan, tapi jadinya malah blunder. Bawaslu pun langsung berubah jadi detektif dadakan, sementara netizen berubah jadi komentator bayaran dengan spanduk digital bertuliskan “Hidup Netralitas!”
Tentu semua ini tidak lepas dari aroma tambang. Ya, tambang! Di bawah kaki Gunung Galunggung, ada emas—bukan yang bisa digadaikan emak-emak, tapi yang bisa menggadaikan masa depan demokrasi. Ini bukan soal cinta rakyat, ini soal cinta pada kontrak dan akses proyek.
Maka tak heran, geng bus legendaris seperti Mayasari, Budiman, Primajasa, dan Do’a Ibu konon ikut merapat. Bukan buat ngangkut penumpang, tapi ngangkut wacana. Di Tasik sekarang, wacana pun bisa ditumpangi, asal bayar tol pemodal.
Akhir kata, PSU ini bukan sekadar pemilu ulang. Ini Festival Politik Elite Nusantara, lengkap dengan drama, dana, dan dagelan. Tiketnya gratis, tapi ongkos sosialnya mahal. Warga Tasik hanya bisa berharap: semoga yang terpilih nanti bukan hanya jago tanda tangan, tapi juga paham tanda-tanda zaman.
Dan buat kamu yang mau nonton, jangan lupa sediakan kopi, popcorn, dan power bank. Karena sinetron ini belum tamat. Episode berikutnya? Mungkin judulnya “Rekap Suara, Rekap Dosa.”
Wallahu’alam
