DARAS.ID – Di tengah debat nasional yang memanas soal keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), forum perdamaian global yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, suara Dino Patti Djalal kembali bergema sebagai panggilan bijak bagi pemerintah Prabowo Subianto.
Sebagai mantan duta besar dan wakil menteri luar negeri, Dino bukan sekadar pengamat, tapi figur yang vokal dalam kritik terhadap kebijakan luar negeri yang sering kali tergeser oleh pragmatisme geopolitik.
Transkrip video barunya, yang viral di media sosial, menguraikan lima “lampu kuning” krusial, dengan nada pedas yang menusuk inti diplomasi Indonesia. Ini bukan sekadar opini, tapi peringatan keras: apakah BoP ini pintu menuju perdamaian, atau jebakan yang mengikat kedaulatan bangsa?
Mari kita telusuri narasi sastrawi Dino, yang penuh metafora hidup dan ironi budaya, untuk melihat perspektif kritisnya terhadap pemerintah dan Prabowo.
Pertama, Dino membuka dengan skala fantasmatis Rp17 triliun – angka yang “membuat mata berkaca-kaca” seperti legenda rakyat tentang harta karun tak ternilai.
“Sepanjang sejarah, Indonesia belum pernah membayar jumlah sebesar itu untuk bergabung dengan organisasi internasional manapun,” katanya, sambil membandingkan dengan gaji staf sekretariat yang “500 kali lipat” atau bunga untuk “2 juta orang”.
Ironi di sini menusuk: DPR, badan legislatif yang mestinya menjadi penjaga kekuasaan, hanya diam dengan jawaban “Ya terserah pemerintah.” Ini bukan perdebatan mendalam, melainkan suruhan yang tak bertanya hakikat.
Bagi Prabowo, yang baru naik tahta dengan visi “merdeka dari segala belenggu”, kritik ini seperti cermin: apakah diplomasi Indonesia kini tunduk pada irama Washington, atau tetap bernyanyi lagu independen?
Dino menyoroti ketidakhadiran dialog publik, seperti puisi yang tak sempurna tanpa bait-bait saling sahut, sehingga rakyat terasing dari keputusan yang bakal menggerogoti APBN.
Kedua, ia merobek tabir ilusi bahwa sumbangan ini untuk “perdamaian Palestina”. “Tidak pernah ada permintaan dari Presiden Otoritas Palestina, dari Hamas, atau dari Kedutaan Palestina di Indonesia,” ungkapnya dengan nada dingin, seperti dongeng tentang sihir palsu yang tak pernah disebut namanya.
Padahal, BoP –yang dipimpin Trump– hanya undang Israel dan Indonesia, abaikan perwakilan Palestina sepenuhnya. Uang Rp17 triliun, meski dimaksudkan untuk Gaza, akan dikendalikan sang ketua, Trump yang “baru saja menculik Presiden Venezuela, ingin menguasai Greenland secara ilegal, membom Iran, dan suka mengganti rezim negara lain”.
Metafora ini seperti epik Homer: BoP bukan dewa damai, tapi monster yang haus kekuasaan. Dino bertanya retoris:
Apakah Prabowo rela Indonesia jadi “penjaga” di arena Trump, sementara rakyat Palestina –yang korban utama agresi Israel– cuma jadi cameo? Ini tantangan bagi pemerintah: dukungan moral dan diplomatik sudah cukup, tanpa mengorbankan martabat.
Ketiga, Dino membangun narasi ekonomi yang gelap, seperti tragedi Shakespeare yang penuh ketidakpastian. Indonesia bukan Qatar yang bisa gelar Piala Dunia senilai Rp170 triliun; kita hadapi “ruang fiskal semakin terbatas”, Rupiah melemah, pasar modal berjuang, dan bencana alam di Sumatra minta prioritas. “Rp17 triliun sama dengan 50 tahun gaji Indonesia ke PBB,” katanya, sambil menyebut dana cadangan darurat untuk cuaca ekstrem.
Ini seperti pantun modern: “Ekonomi goyah, bencana datang, sumbangan boleh, tapi rakyat dahulu!” Kritiknya menusuk Prabowo: Program MBG terganggu, transisi energi lambat, dan daya beli turun –apakah BoP ini obat mujarab, atau racun yang bikin sakit parah?
Dino ajak Dengarkan cerita rakyat: Netizen marah, MUI prihatin –semua suara ini seperti sirene pelaut yang peringatkan karang.
Keempat, solusi humanis Dino bersinar seperti sinar matahari pagi. “Kita sudah berkomitmen memberikan yang paling kritis dibutuhkan untuk melaksanakan rencana 20 poin untuk Gaza, yaitu pasukan penjaga perdamaian…”
Ini bukti Indonesia layak, tanpa boros. “Rakyat Palestina tidak meminta itu dari kita karena mereka tahu yang menghancurkan Gaza bukan Indonesia melainkan Israel.”
Narasinya seperti novel romansa: Indonesia cinta damai, tapi tak mau bayar mahal untuk impian musuh. Kritiknya ke pemerintah: Jangan biarkan ambisi BoP bobol kantong rakyat; bantuan ekonomi kecil tapi tepat, seperti titik air di padang gersang.
Kelima, Dino tutup dengan peringatan filosofis: “Menjadi anggota tetap dari Board of Peace bukanlah kehormatan, bukan prestise, malah penuh masalah dan risiko.” BoP diprivatisasi, dikendalikan Trump tanpa batas waktu –”tidak mungkin dia mundur begitu saja”.
Ini seperti mitologi Yunani: Hercules terjerat rantai, Indonesia terjebak loyalitas abadi. Dino usulkan jadi anggota biasa dulu, “lihat akuntabilitasnya, apakah benar-benar membantu Palestina”.
Saran kedua: Hindari tarif AS sebagai imbalan, politik luar negeri untuk kemerdekaan, bukan kesenangan Trump.
“Mari lindungi Presiden Indonesia Prabowo Subianto dari skenario terburuk ini,” katanya, seperti penyair yang rayu pemimpin:
“Jangan jadi boneka, tapi jadilah rajanya!”
Secara keseluruhan, opini Dino ini adalah sonnet kritis yang penuh emosi: Ia percaya Prabowo punya potensi besar, tapi BoP bisa ubah Indonesia jadi koloni tak terlihat. Dengan gaya sastrawi yang mengalir seperti sungai –metafora, ironi, dan appeal emosional –Dino bangunkan rakyat:
“Cinta berbicara kebenaran kepada penguasa, berbicara kebenaran kepada rakyat, dengan kebijaksanaan tanpa rasa takut.”
Di era multipolar, diplomasi Indonesia butuh hati nurani, bukan hitung-hitungan dolar. Wallahualam.
Penulis: Nurdin Qusyaeri
