Oleh Nurdin Qusyaeri
Barangkali belum pernah dalam sejarah republik ini paspor menjadi simbol kekuasaan yang begitu sibuk bekerja.
Ketika sebagian rakyat sibuk mengejar tanggal gajian, mengantre gas, mencari pekerjaan, atau menghitung sisa saldo menjelang akhir bulan, di layar televisi dan media sosial mereka disuguhi pemandangan yang nyaris berulang: Presiden sedang berada di negara lain.
Hari ini di Timur Tengah.
Besok di Eropa.
Lusa di Asia Tengah.
Minggu depan mungkin di benua lain.
Kalau aplikasi pelacak penerbangan dibuka, jangan-jangan rute Presiden sudah lebih lengkap daripada rute pilot maskapai internasional.
Di tengah fenomena itulah mantan diplomat senior Dino Patti Djalal melontarkan kritik yang cukup menggelitik. Menurut perhitungannya, sejak menjabat Presiden, Prabowo Subianto menghabiskan satu dari enam hari masa pemerintahannya di luar negeri.
Angka itu membuat publik terbelah.
Sebagian bertepuk tangan. Mereka melihat Presiden sedang aktif memperkenalkan Indonesia ke panggung dunia.
Sebagian lagi mengernyitkan dahi.
“Membangun Indonesia atau mengumpulkan miles penerbangan?” begitu kira-kira pertanyaan yang muncul di warung kopi dan kolom komentar.
Tentu pertanyaan itu berlebihan.
Tetapi dalam demokrasi, persepsi sering kali lebih cepat terbang daripada pesawat kepresidenan.
Masalahnya bukan karena Presiden pergi ke luar negeri. Diplomasi memang penting. Dunia tidak akan datang mengetuk pintu Indonesia jika Indonesia sendiri malas keluar rumah.
Namun publik juga punya hak bertanya: berapa harga dari setiap jabat tangan itu?
Sebab setiap kali rombongan negara terbang, yang ikut terbang bukan hanya koper dan jas resmi.
Yang ikut terbang adalah uang rakyat.
Puluhan miliar.
Kadang ratusan miliar.
Tim pendahulu terbang.
Protokoler terbang.
Pengamanan terbang.
Delegasi terbang.
Konsumsi terbang.
Hotel terbang.
Yang tidak ikut terbang mungkin hanya keluhan rakyat.
Ironisnya, menurut banyak diplomat senior, inti pembicaraan bilateral sering kali hanya berlangsung satu atau dua jam.
Sisanya adalah jamuan.
Foto bersama.
Pidato basa-basi.
Senyum diplomatik.
Dan sesi saling memuji yang terkadang panjangnya hampir mengalahkan substansi yang dibahas.
Kalau dipikir-pikir, ada yang unik dalam dunia diplomasi.
Dua negara bisa menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk menghasilkan foto yang kemudian diunggah ke Instagram dengan caption: “Pertemuan berlangsung hangat dan produktif.”
Kalimat yang begitu sering dipakai sampai-sampai kita tidak pernah tahu apakah ada pertemuan yang berlangsung dingin dan tidak produktif.
Di sinilah kritik Dino menjadi menarik.
Ia tidak menyuruh Presiden berhenti berdiplomasi.
Ia hanya mengusulkan sesuatu yang sebenarnya sangat masuk akal di zaman digital.
Mengapa tidak menggunakan Zoom?
Bukankah dunia baru saja melewati pandemi yang memaksa para pemimpin dunia rapat dari ruang kerja masing-masing?
Bukankah saat ini teknologi memungkinkan dua kepala negara berbicara langsung tanpa harus memindahkan separuh isi kementerian ke negara lain?
Presiden Meksiko bahkan berkali-kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat melalui telepon tanpa harus sibuk memesan hotel berbintang.
Mungkin memang tidak ada foto jabat tangan.
Tetapi anggaran negara juga tidak ikut berjabat tangan dengan pengeluaran yang membengkak.
Pertanyaan berikutnya lebih filosofis.
Apakah diplomasi harus selalu dilakukan dengan terbang?
Atau jangan-jangan kita masih terjebak pada romantisme abad ke-20 ketika pemimpin dianggap bekerja hanya jika sedang berada di bandara?
Dalam era kecerdasan buatan, konferensi virtual, dan komunikasi real-time, efektivitas seharusnya mulai mengalahkan simbolisme.
Sebab rakyat hari ini tidak terlalu peduli berapa kali presidennya mendarat di luar negeri.
Mereka lebih peduli apakah harga kebutuhan pokok ikut mendarat.
Apakah lapangan kerja ikut mendarat.
Apakah kesejahteraan ikut mendarat.
Atau justru semuanya masih tertahan di ruang tunggu keberangkatan.
Yang lebih menarik lagi, kritik ini sebenarnya menyentuh satu persoalan psikologis yang sering luput dibahas.
Rakyat Indonesia punya kebiasaan unik.
Mereka bangga ketika presidennya dihormati dunia.
Tetapi mereka juga ingin presidennya sering terlihat di rumah.
Mirip hubungan keluarga.
Anak-anak tentu bangga jika ayahnya terkenal dan sukses.
Namun mereka tetap akan bertanya jika sang ayah terlalu sering bepergian.
“Pak, kapan pulang?”
Pertanyaan sederhana itu mungkin juga sedang bergaung dari jutaan rumah di Indonesia.
Bukan karena rakyat anti-diplomasi.
Bukan karena rakyat anti-pergaulan internasional.
Tetapi karena rakyat ingin merasakan bahwa negara tidak hanya hadir di forum-forum global, melainkan juga hadir di sawah yang kekeringan, sekolah yang rusak, jalan yang berlubang, dan dapur yang asapnya mulai menipis.
Pada akhirnya, sejarah tidak pernah mencatat seorang pemimpin sebagai besar hanya karena ia sering bepergian.
Sejarah mencatat mereka karena hasil yang ditinggalkan.
Paspor yang penuh stempel memang menarik.
Tetapi perut rakyat yang kenyang jauh lebih menarik.
Foto bersama para pemimpin dunia memang membanggakan.
Tetapi senyum masyarakat yang kehidupannya membaik jauh lebih berharga.
Karena sesungguhnya, yang dibutuhkan Indonesia bukanlah Presiden yang paling sering terbang.
Melainkan Presiden yang paling sering mendarat di hati rakyatnya.
Dan untuk mendarat di sana, tidak diperlukan boarding pass.
Wallahu’alam
