Oleh Nurdin Qusyaeri
Judul di atas mengangkat isu keadilan sosial, kebebasan berekspresi, dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam konteks pembebasan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN) PIK 2 di Banten.
Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo tentang perlindungan kebebasan beraspirasi mempertegas pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan isu publik.
Berikut ini saya tulis beberapa analisis yang diangkat dari pernyataan Mahfud MD.
1. Ketimpangan dalam Pembebasan Tanah PIK 2
Said Didu menyoroti dugaan ketidakadilan dalam pembebasan tanah untuk PSN PIK 2 di Banten, di mana masyarakat pemilik tanah hanya menerima Rp 50.000/m² sebagai kompensasi. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai pasar tanah di daerah tersebut.
Kondisi ini mencerminkan ketimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan PSN, di mana kepentingan pembangunan infrastruktur berbenturan dengan hak-hak masyarakat kecil.
Ironi yang disampaikan—bahwa petugas yang membebaskan tanah bisa menikmati es krim seharga dua kali lipat dari kompensasi tanah per meter—menjadi simbol ketidakadilan struktural.
Hal ini memunculkan pertanyaan etis tentang bagaimana negara, melalui PSN, mengelola keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.
2. Kebebasan Beraspirasi sebagai Hak Konstitusional
Said Didu yang menyuarakan kritiknya terhadap pembebasan tanah dilaporkan ke polisi dan dijadwalkan diperiksa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang upaya membungkam kritik publik.
Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3), yang menyebutkan bahwa
“Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat.”
Namun, kenyataan sering kali menunjukkan bahwa kritik terhadap proyek-proyek besar negara kerap dianggap sebagai ancaman, bukan masukan.
Jika kebebasan beraspirasi terus ditekan, ini dapat menciptakan ketakutan di masyarakat dan memperlemah akuntabilitas pemerintah.
3. Profesionalisme Polisi dalam Menangani Laporan
Pernyataan Mahfud MD bahwa “tidak semua laporan harus dijadikan kasus pidana” menjadi pengingat penting akan peran polisi sebagai penjaga hukum dan keadilan.
Polisi diharapkan mampu memilah laporan yang benar-benar memiliki unsur pidana dan yang hanya merupakan ekspresi pendapat.
Penggunaan hukum untuk mengkriminalisasi kritik berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Profesionalisme polisi di sini diuji, terutama dalam menangani kasus yang beririsan dengan hak-hak dasar masyarakat.
Penanganan yang adil, transparan, dan tidak memihak menjadi kunci untuk menjaga integritas institusi hukum.
4. Presiden Prabowo Menghormati Aspirasi Rakyat
Pidato Presiden Prabowo mempertegas sikap pemerintah terhadap kebebasan berpendapat.
Pernyataannya bahwa “intelijen tak boleh menginteli rakyatnya” adalah seruan penting untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan.
Intelijen seharusnya berfungsi melindungi negara dari ancaman eksternal, bukan digunakan untuk mengawasi warga negara yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Pesan ini menjadi relevan dalam konteks pengelolaan proyek besar seperti PSN, di mana kritik publik sering kali dianggap menghambat. Jika prinsip ini diabaikan, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di mata rakyat.
5. Tantangan Implementasi Membangun Kepercayaan Publik
Meski pidato Presiden Prabowo membawa angin segar bagi kebebasan berpendapat, tantangan implementasi tetap besar.
- Dalam banyak kasus, proyek strategis nasional menjadi ladang subur untuk korupsi dan eksploitasi masyarakat kecil. Transparansi dalam menentukan kompensasi tanah menjadi keharusan agar keadilan dapat terwujud.
- Polisi dan lembaga hukum sering kali berada di bawah tekanan politik, terutama dalam kasus yang melibatkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Independensi aparat hukum perlu dijaga agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan hukum, bukan kepentingan pihak tertentu.
- Membatasi kriminalisasi kritik adalah langkah awal, tetapi budaya hukum yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama keadilan harus terus diperkuat.
Pemungkas
Kasus pembebasan tanah PIK 2 dan respons terhadap kritik Said Didu menggambarkan kompleksitas hubungan antara pembangunan, keadilan sosial, dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Janji Presiden Prabowo untuk melindungi aspirasi masyarakat menjadi harapan besar, tetapi implementasi nyata diperlukan agar kebijakan tidak hanya berhenti sebagai retorika.
Polisi harus bertindak profesional dan selektif dalam menangani laporan, mengedepankan keadilan dan perlindungan hak-hak konstitusional.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa PSN dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, sehingga pembangunan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat kecil. Wallahu ‘alam.
