Oleh Ihsan Nugraha
Anak-anak zaman sekarang bisa membuka YouTube sebelum bisa mengeja namanya sendiri. Mereka tahu cara scroll layar, memilih video, hingga bermain game online. Semuanya dilakukan dengan lincah, seolah digital adalah bahasa ibu kedua mereka.
Namun, kemahiran teknis semacam itu sering disalahartikan sebagai literasi digital. Padahal, dunia maya bukan sekadar ruang bermain; ia juga medan yang penuh jebakan, seperti informasi palsu, perundungan siber, dan pencurian data pribadi. Sayangnya, kesadaran akan risiko ini kerap datang terlambat, dan yang jadi korban pertama adalah anak-anak.
Banyak orang tua bangga ketika anaknya mahir menggunakan gawai. Sayangnya, keterampilan teknis seperti itu hanyalah permukaan. Literasi digital sejatinya jauh lebih dalam: menyangkut kemampuan berpikir kritis, memahami etika bermedia, hingga menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Dan semua itu, idealnya, dikenalkan sejak usia dini.
Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024) menunjukkan bahwa 48% anak-anak Indonesia di bawah usia 12 tahun telah mengakses internet secara aktif. Mereka bukan hanya menonton video, tetapi juga mulai menjelajahi media sosial populer seperti TikTok dan Instagram. Namun, sekolah dan rumah tangga masih banyak yang belum membekali anak-anak dengan kemampuan untuk menilai dan menanggapi informasi digital secara kritis. Akibatnya, mereka terpapar berbagai risiko: hoaks, cyberbullying, hingga eksploitasi data pribadi.
Paparan teknologi tanpa bekal literasi digital membuat anak-anak rentan terhadap disinformasi, perundungan siber, dan penyalahgunaan data. Mereka mudah percaya informasi yang dibungkus menarik, mudah tergoda oleh tren tantangan yang berbahaya, dan sering kali tanpa sadar membagikan informasi pribadi ke publik. Dalam konteks ini, perlindungan digital bukan hanya soal pengawasan teknis, tetapi soal pendidikan karakter dan kesadaran informasi.
Tanggapan dari pemerintah mulai mengarah ke regulasi. Pada Januari 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan batas usia minimum untuk pengguna media sosial demi melindungi anak-anak. Survei YouGov (2025) menyatakan bahwa 81% orang tua Indonesia setuju jika anak sebaiknya mulai menggunakan media sosial pada usia 15 hingga 17 tahun.
Namun, kebijakan saja tidak cukup. Literasi digital harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak. Ini bukan semata soal tahu cara pakai aplikasi, tetapi lebih dalam: bagaimana berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi diri secara digital. Literasi digital sejatinya mencakup kemampuan menyaring informasi, kesadaran akan dampak dari unggahan di dunia maya, serta pemahaman terhadap privasi dan jejak digital.
Sekolah bisa menjadi pionir lewat integrasi literasi digital ke dalam pelajaran yang ada, tidak terbatas pada TIK, tetapi juga Bahasa, Agama, dan Kewarganegaraan. Di sisi lain, rumah tetap menjadi fondasi utama. Orang tua perlu ikut terlibat, bukan sekadar memberi batasan waktu bermain gawai, tetapi hadir mendampingi anak dalam memahami dunia digital. Dialog terbuka, diskusi tentang konten, dan kebiasaan berpikir kritis akan lebih efektif daripada larangan tanpa penjelasan.
Anak-anak perlu dibekali agar tidak hanya menjadi pengguna digital yang pasif, melainkan warga digital yang bertanggung jawab. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan berdampak pada cara mereka berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan di masa depan.
Mengajarkan Bijak Digital Sejak Dini
Kita tidak bisa menghentikan arus digitalisasi, tapi kita bisa mengajarkan anak-anak bagaimana berenang di dalamnya. Melek digital bukan semata soal kecakapan teknis, tetapi juga soal etika dan kesadaran. Jika anak-anak kita dibekali dengan literasi digital sejak dini, mereka tidak hanya akan aman, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang bijak, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi dunia yang terus berubah.
