Oleh Suryawan Masangang,
Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo (GASPRO)
Menjadi Presiden adalah transformasi yang tidak hanya simbolik, tetapi juga sarat beban harapan. Siapa pun orangnya—sebelum menjabat—adalah warga biasa dengan tutur dan sikap sewajarnya.
Namun, ketika ia diangkat sebagai kepala negara, seluruh gerak-geriknya berubah menjadi sorotan. Ia menjadi magnet kekuasaan dan harapan; tempat masyarakat menitipkan cita-cita, keadilan, dan kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan.
Kini, bangsa ini telah memiliki Presiden ke-8 Republik Indonesia: Bapak Prabowo Subianto. Ia bukan pemimpin instan. Perjalanannya menuju tampuk kekuasaan adalah narasi ketekunan dalam demokrasi.
Seorang pensiunan jenderal yang memilih jalan sipil, mendirikan partai politik, lalu tiga kali mengikuti kontestasi nasional, dan tiga kali pula mengalami kekalahan. Namun, dengan kesabaran, konsistensi, dan kepercayaan kepada takdir, akhirnya rakyat dan sejarah berpihak kepadanya.
Dalam usia yang ke-73 tahun, Prabowo mengemban tanggung jawab besar sebagai pemimpin negeri ini. Namun demikian, di awal masa pemerintahannya, muncul sejumlah kebijakan yang menimbulkan guncangan publik dan memantik perdebatan luas—dari yang masih berupa gagasan hingga yang telah dituangkan dalam keputusan resmi.
Beberapa kebijakan yang mengemuka antara lain: wacana pengampunan koruptor dengan syarat pengembalian aset, pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD, kenaikan PPN, serta pembentukan Kabinet Persatuan Nasional yang super gemuk—dengan 48 menteri, 56 wakil menteri, serta tambahan staf, penasehat, dan utusan khusus. Juga termasuk program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah dan ibu hamil, serta pelibatan militer dalam peran-peran sipil.
Kebijakan-kebijakan ini tidak bisa dilepas begitu saja kepada publik tanpa narasi dan penjelasan yang matang. Tanpa penanganan komunikasi politik yang terstruktur, transparan, dan meyakinkan, kebijakan yang sejatinya bermaksud mulia bisa berubah menjadi bumerang yang merusak legitimasi dan memperlemah kepercayaan rakyat.
Oleh karena itu, sangat penting bagi lingkaran dalam Presiden—para pembantu, penasihat, dan juru bicara—untuk menyusun strategi komunikasi yang presisi. Kebijakan perlu dijelaskan, dikemas, dan dikawal agar tidak hanya dapat diterima secara rasional, tetapi juga emosional oleh rakyat. Dalam bahasa yang sederhana: kebijakan harus “didandani” agar dapat tampil sebagai energi bangsa, bukan beban pemerintahan.
Salah satu contoh penting adalah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp306 triliun. Ini adalah keputusan strategis yang luar biasa, namun belum dijabarkan secara detail kepada publik.
Publik ingin tahu: ke sektor mana anggaran ini akan dialihkan? Jika difokuskan, misalnya, untuk perbaikan sekolah rusak di seluruh Indonesia, maka itu akan menjadi kabar baik yang memperkuat legitimasi sosial Presiden.
Begitu juga program MBG. Jika program ini dilaksanakan secara serentak dan masif tanpa kesiapan infrastruktur dan SDM pelaksana, maka bukan tidak mungkin akan muncul persoalan teknis di lapangan. Di sinilah perlunya keberanian untuk mengatur ulang ritme pelaksanaan.
Sebagai contoh, mulailah dari kelompok prioritas seperti ibu hamil, menyusui, serta anak-anak TK dan SD di wilayah perbatasan dan Indonesia bagian timur. Lalu secara bertahap menyasar siswa SMP dan SMA. Pendekatan bertahap yang berbasis kebutuhan dan kesiapan akan jauh lebih efektif serta menurunkan resistensi publik.
Presiden Prabowo memiliki modal legitimasi yang kuat. Tapi modal ini harus dijaga dan diperkuat dengan kebijakan yang terstruktur, komunikatif, dan terarah. Dalam sistem demokrasi, persepsi publik adalah instrumen strategis. Maka, kebijakan yang baik harus dikomunikasikan dengan cara yang baik pula.
Tugas kita bersama—terutama mereka yang berada di sekitar Presiden—adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir bukan sekadar keputusan politik, tetapi juga narasi kebangsaan yang menumbuhkan optimisme dan harapan.
Sebab, hanya dengan itulah Prabowo Subianto akan dikenang bukan hanya sebagai Presiden ke-8, tetapi sebagai negarawan yang berhasil menyalakan cahaya perubahan dari lorong-lorong gelap harapan rakyat.
Editor Nurdin Qusyaeri
