DARAS.ID – Kasus dugaan kekerasan terhadap penulis opini Detik.com, YF, usai mengkritik pengangkatan jenderal sebagai Dirjen Bea Cukai memunculkan pertanyaan serius: benarkah opini bisa mengancam nyawa di negara demokratis?
Penulis artikel berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” itu mengaku mengalami dua serangan fisik oleh orang tak dikenal. Peristiwa pertama, penulis disebut diserempet dan didorong oleh dua orang yang memakai helm full face ketika hendak mengantar anak ke sekolah.
Peristiwa kedua, penulis juga mendapat serangan dari pengendara motor tidak dikenal hingga terjatuh. Kedua penyerang langsung melarikan diri setelah melakukan tindakan. Teror itu membuat penulis merasa terancam dan ketakutan.
Karena merasa tidak aman, YF kemudian meminta agar artikel tersebut dihapus. Redaksi Detik.com awalnya menolak dengan alasan belum ada rekomendasi dari Dewan Pers. Namun akhirnya, artikel tersebut diturunkan demi mempertimbangkan keselamatan penulis.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan lembaganya belum memberikan rekomendasi atau permintaan kepada redaksi Detik.com untuk mencabut artikel opini setelah penulisnya mengaku diintimidasi orang tak dikenal.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan—yang terdiri dari YLBHI, KontraS, LBH Pers, ICJR, Imparsial, hingga Amnesty International Indonesia—dalam pernyataan tertulis pada 27 Mei 2025 mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kekerasan terhadap kebebasan berekspresi.
Dari pihak pemerintah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyarankan agar artikel opini tersebut dapat diunggah kembali. Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan mendorong agar YF melapor ke aparat penegak hukum agar kasus ini diusut.
Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian terkait perkembangan kasus tersebut.
Opini Bisa Mengancam Nyawa: Cermin Buram Demokrasi?
Kasus ini memperkuat kekhawatiran lama bahwa di Indonesia, menyampaikan kritik terhadap kekuasaan, terutama yang menyentuh sektor sensitif seperti militer dan jabatan publik, belum sepenuhnya aman.
Ketika menulis opini di media arus utama dapat berujung pada rasa takut dan intimidasi fisik, maka pertanyaan besarnya adalah: Masihkah kita hidup dalam negara demokratis jika sebuah opini, tanpa kekerasan, tanpa kebohongan, tanpa hasutan, bisa mengancam nyawa?
