Oleh Nurdin Qusyaeri
Jika kekayaan bisa diubah menjadi bahan bakar roket, sepuluh orang dalam daftar Forbes edisi Mei 2026 ini sudah bisa mengirim kita ke Mars, pulang, dan masih punya sisa uang untuk membeli planet sebelah.
Prajogo Pangestu duduk di puncak dengan US$22,3 miliar (sekitar Rp388,8 triliun). Diikuti oleh Low Tuck Kwong dan R. Budi Hartono yang masing-masing mengantongi Rp282,4 triliun. Angka-angka ini bukan lagi statistik; mereka adalah fiksi ilmiah yang terjadi di depan mata kita. Untuk menghabiskan Rp1 miliar per hari, Tuan Prajogo butuh waktu lebih dari seribu tahun. Ia mungkin akan meninggal karena bosan menunggu uangnya habis, sementara cucu cicitnya masih bingung harus membelanjakan sisa warisan itu untuk apa.
Namun, di bumi yang sama, pada tahun 2026 yang diagung-agungkan sebagai ambang pintu “Indonesia Emas”, realitas rakyat kecil terasa seperti lelucon gelap.
Kita hidup di negeri di mana kemewahan tidak lagi tersembunyi, tetapi dipamerkan sebagai bukti keberhasilan sistem. Industri energi, batu bara, petrokimia, perbankan, hingga pusat data—semua pilar ekonomi digital dan fisik—dikuasai oleh segelintir nama. Nama-nama yang familiar, hampir seperti dinasti yang tak tergoyahkan. Sementara itu, rakyat banyak disibukkan dengan strategi bertahan hidup tingkat lanjut: berburu diskon tanggal kembar, menghitung gram nasi agar cukup sampai gajian, dan tersenyum pahit saat mendengar istilah “bonus demografi”.
Mitos Meritokrasi dan Tangga yang Hilang
Ada satire paling kejam yang terus dijual kepada publik: “Siapa pun bisa sukses jika mau bekerja keras.”
Kalimat ini adalah opium bagi massa. Ini adalah narasi yang conveniently lupa menyebutkan bahwa sebagian orang lahir di lantai 100 gedung pencakar langit, lengkap dengan lift pribadi, sementara sebagian lainnya lahir di lubang galian dan diminta untuk memanjat dinding licin tanpa alat bantu.
Ketika seorang guru honorer harus ojek online di malam hari demi menutupi defisit gaji yang tak pernah naik sebanding dengan inflasi, itu bukan karena ia kurang kerja keras. Ketika petani menjual gabah di bawah harga produksi karena terjepit tengkulak dan kebijakan impor, itu bukan karena ia malas. Mereka terjebak dalam struktur ekonomi di mana modal melahirkan modal, sedangkan tenaga hanya menghasilkan kelelahan.
Inilah paradoks kapitalisme modern versi Indonesia: Pertumbuhan ekonomi dirayakan dengan pesta kembang api di atas gedung-gedung pencakar langit, sementara di bawahnya, fondasi sosial retak-retak menahan beban ketimpangan yang semakin parah.
Data Center Megah, Martabat Rakyat Mengkeret
Perhatikan komposisi kekayaan para miliarder tersebut. Ada pergeseran menarik. Jika dulu dominasi murni pada sumber daya alam (batu bara, sawit, nikel), kini muncul nama-nama baru di sektor Pusat Data seperti Otto Toto Sugiri dan Marina Budiman.
Ini sering dibingkai sebagai kemajuan menuju ekonomi digital. Tapi mari kita jujur: siapa yang memiliki datanya? Dan siapa yang mendapatkan nilai tambah terbesar dari data tersebut?
Rakyat memberikan data, perhatian, dan tenaga kerja murah untuk platform-platform digital. Namun, keuntungan triliunan rupiah mengalir deras ke kantong pemilik infrastruktur dan konglomerasi yang sudah mapan. Kesenjangan tidak hilang; ia hanya berubah wujud. Dari kesenjangan kepemilikan tanah, menjadi kesenjangan kepemilikan algoritma dan server.
Gedung data center berdiri kokoh, dingin, dan steril. Sementara di luar sana, ribuan anak muda bersaing menjadi afiliator atau pekerja gig tanpa jaminan sosial, berlomba-lomba mengejar komisi receh di tengah lapangan kerja formal yang semakin menyempit.
Negara di Mana Saja?
Al-Qur’an, dalam surat Al-Hasyr ayat 7, secara eksplisit mengingatkan agar harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Ini bukan sekadar anjuran moral; ini adalah peringatan struktural. Ketika sirkulasi darah ekonomi tersumbat di jantung (konglomerat) dan tidak mengalir ke ujung tubuh (rakyat kecil), maka anggota tubuh itu akan mati rasa, lalu membusuk.
Negara seharusnya hadir sebagai regulator yang memastikan aliran itu tetap lancar. Pajak progresif yang efektif, penegakan hukum anti-monopoli yang tegas, perlindungan upah yang manusiawi, dan subsidi yang tepat sasaran bukan untuk menciptakan ketergantungan, tapi untuk memberi kesempatan.
Namun, apa yang sering kita lihat? Kebijakan yang seolah-olah dirancang untuk memudahkan akumulasi modal besar, sambil meminta rakyat kecil untuk “beradaptasi” dengan pasar bebas yang sebenarnya tidak pernah benar-benar bebas bagi mereka yang tidak punya modal.
Pertanyaan Akhir: Untuk Siapa Indonesia?
Kita sering bangga ketika mendengar Indonesia masuk dalam daftar ekonomi terbesar dunia. Kita pamerkan jumlah miliarder kita seolah-olah itu adalah medali olimpiade.
Tapi mari kita renungkan kembali definisi “kaya”.
Apakah sebuah bangsa disebut kaya karena memiliki 10 orang yang hartanya tak terhingga? Ataukah sebuah bangsa disebut kaya karena tidak ada lagi warganya yang harus memilih antara membeli obat atau membeli beras?
Sejarah tidak akan mengingat peradaban dari berapa tinggi gedung pencakar langitnya atau berapa banyak nama lokal yang masuk daftar Forbes. Sejarah akan mengingat bagaimana sebuah peradaban memperlakukan anggotanya yang paling lemah.
Saat ini, kita sedang berada di persimpangan jalan. Kita bisa terus membangun “kumpulan orang kaya di Indonesia”, di mana kemewahan adalah hak istimewa segelintir orang dan kemiskinan adalah nasib buruk yang harus diterima pasrah. Atau, kita bisa mulai serius membangun “Indonesia yang kaya”, di mana kekayaan negara benar-benar dirasakan sebagai martabat bersama.
Pilihannya ada di tangan kita. Atau lebih tepatnya, di tangan mereka yang memegang kendali kebijakan. Apakah mereka sedang membaca ini sambil menyesap kopi seharga gaji bulanan guru honorer? Ataukah mereka sudah terlalu sibuk menghitung angka-angka di layar mereka yang terus bertambah, tanpa pernah benar-benar melihat wajah-wajah di balik angka tersebut?
Ironisnya, bagi mereka yang memiliki Rp388 triliun, masalah rakyat kecil mungkin hanyalah glitch kecil dalam sistem yang sempurna bagi mereka. Bagi kita, itu adalah nyawa.
