Oleh Soeryawan Masangang*
Secara konseptual, terdapat empat strategi fundamental untuk memperkuat investasi pada sumber daya manusia Indonesia. Salah satu pilar terpentingnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
Tiga strategi pendukung lainnya adalah reformasi layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan dan penyempurnaan sistem jaminan sosial nasional.
Pada hakikatnya, program percepatan pembangunan manusia unggul menuju Gerbang Emas 2045 tidak mungkin tercapai tanpa pondasi asupan gizi yang memadai.
Rantai pasokan gizi yang baik harus dirancang berkesinambungan dan berjenjang: dimulai sejak masa kehamilan (1–9 bulan), berlanjut pada bayi (1–2 tahun), balita (1–4 tahun), anak usia PAUD (4–5 tahun), TK (5–6 tahun), SD (7–12 tahun), SMP (12–15 tahun), hingga SMA (15–18 tahun).
Apabila rantai pasok gizi ini terkelola dengan tertib, program ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara merata, baik di perkotaan maupun di desa.
Agar masyarakat memahami visi besar Presiden Prabowo Subianto terkait MBG, ada sejumlah pertanyaan krusial yang perlu dijawab secara terbuka dan lugas:
1. Tantangan Anggaran
Pada estimasi awal, program MBG diproyeksikan menjangkau sekitar 82,9 juta anak, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp450 triliun per tahun.
Sementara itu, pada tahap transisi pemerintahan, APBN hanya sanggup mengalokasikan Rp71 triliun. Angka ini tentu sangat besar jika dibandingkan dengan total APBN Indonesia tahun 2024, yang mencatat pendapatan negara Rp2.803,3 triliun—terdiri dari penerimaan pajak Rp2.309,9 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp492 triliun—sementara belanja negara mencapai Rp3.325,1 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp2.467,7 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun.
Dengan komposisi fiskal seperti ini, wajar jika muncul silang pendapat: pihak pesimis menilai program ini mustahil dijalankan, sedangkan pihak optimis yakin program ini realistis karena Presiden Prabowo diyakini memiliki strategi untuk menaikkan pendapatan negara.
Optimisme ini bahkan mulai terlihat pada enam bulan pertama masa pemerintahannya melalui gebrakan kebijakan fiskal yang dinilai progresif.
2. Pembentukan Badan Gizi Nasional
Program MBG yang berskala raksasa dan berimplikasi strategis ini menuntut tata kelola khusus, sehingga lahirlah Badan Gizi Nasional sebagai lembaga negara non-kementerian. Badan ini dirancang untuk menjamin keberlanjutan pasokan gizi nasional, dengan basis data yang kuat dan sistem distribusi yang efektif.
Badan Gizi Nasional bertanggung jawab memastikan setiap warga negara memperoleh asupan gizi optimal, demi mendorong tercapainya Indonesia Emas 2045. Secara struktural, lembaga ini memiliki empat deputi:
- Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
- Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
- Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
- Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan
Untuk memastikan implementasi yang konkret di lapangan, Badan Gizi Nasional membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum yang mendistribusikan makan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil di seluruh penjuru Indonesia.
Dengan perencanaan matang, pengelolaan terpadu, dan pengawasan ketat, visi besar ini diharapkan bukan sekadar jargon, tetapi benar-benar menjelma sebagai lompatan besar peradaban menuju generasi emas Indonesia.
(Bersambung ke Bagian 3)
*Penulis Sekjen Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo
