Oleh Nurdin Qusyaeri
Ibnu Khaldun, bapaknya teori sosial dan ekonomi abad ke-14, pernah bikin spoiler tentang nasib negara. Katanya, di awal berdirinya sebuah negara, pajak rendah tapi pendapatan tinggi. Rakyat produktif, dagang lancar, ekonomi subur.
Tapi lama-lama penguasa jadi boros. Jabatan baru dibikin buat kroni, anggaran bocor ke sana-sini. Akhirnya pajak dinaikkan. Eh, hasilnya? Rakyat malas produksi, ekonomi melemah, dan pendapatan negara malah jeblok.
Sounds familiar? Banget.
Pajak Naik, Dompet Rakyat Tipis
Hari ini hampir semua aktivitas kena pajak. Beli barang ada PPN, belanja online ada pajak digital, usaha besar ada pajak karbon. Pemerintah bilang: ekonomi tumbuh, kemiskinan turun. Tapi di pasar? Harga cabai pedasnya bukan cuma di lidah, tapi juga di dompet. Beras bikin pusing, minyak goreng bikin malas masak.
Statistik bilang kita makmur, tapi isi dompet rakyat bilang sebaliknya. Kalau kata orang sekarang: ekonomi tumbuh untuk siapa?
Birokrasi Gemuk, Rakyat Kurus
Jabatan baru lahir tiap periode, seolah negeri ini nggak pernah kehabisan kursi. Dari wamen, stafsus, komisaris, sampai tenaga ahli. Semua dapat kursi, semua dapat gaji. Yang bayar? Ya rakyat.
Akibatnya, birokrasi makin subur, rakyat makin kurus. Kayak pepatah modern: “Yang gemuk itu bukan sapi di kandang, tapi pejabat di kantor.”
Kapitalisme Pajak: SDA Dikuras, SDM Diperas
Pajak di negeri berkembang sering jadi topeng kapitalisme. SDA dikeruk habis untuk asing, SDM diperas lewat pajak. Jalan tetap bolong, sekolah tetap mahal, rumah sakit tetap antre.
Rakyat bayar pajak, tapi yang dapat untung pejabat dan investor. Kalau begini, pajak bukan alat pemerataan, tapi alat penindasan.
Ibnu Khaldun vs Statistik Pemerintah
Khaldun bilang, pajak tinggi justru bikin pendapatan negara jeblok. Rakyat cari cara kabur: pindah ke sektor informal, ngurangi usaha, atau sekadar berhenti ekspansi.
Pemerintah boleh bangga grafik ekonomi hijau. Tapi kalau grafik itu nggak nyambung sama isi dompet rakyat, ya percuma. Kita hidup di dua dunia: dunia power point yang manis, dan dunia nyata yang pahit.
Dua PR Besar: Isi & Belanja Kas Negara
Kalau mau adil, negara harus benahi dua hal penting:
1. Kas negara diisi dengan sehat. Pajak jangan jadi instrumen pemerasan. Konglomerat jangan dikasih tax holiday sementara pedagang warung dipajaki. Zakat bisa dilibatkan serius, bukan formalitas.
2. Kas negara dibelanjakan dengan benar. Duit rakyat harus balik ke rakyat: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan. Bukan habis buat gaji birokrat jumbo atau proyek mercusuar.
Belajar atau Mengulang Kebodohan?
Sejarah sudah kasih peringatan. Negara yang boros, gemar naikin pajak, dan sibuk pelihara elite, pasti ambruk.
Indonesia hari ini ada di persimpangan: belajar dari sejarah, atau ngotot mengulang kebodohan? Kalau pajak terus jadi senjata pemerasan, rakyat bisa hilang sabar. Dan kalau rakyat sudah hilang sabar, grafik ekonomi tak ada artinya.
Pamungkas
Kadang kita cuma bisa ketawa getir. Kita bayar pajak dari gaji, belanja, bensin, listrik, pulsa, bahkan gorengan kalau pakai ojek online. Tapi pas sakit, tetap antre di RS sampai berjam-jam.
Kalau Ibnu Khaldun masih hidup, mungkin dia akan bilang:
“Sudah kubilang, Nak. Naikin pajak itu bukan solusi, itu jalan tol menuju kehancuran.”
Jadi mari jujur: pajak bisa jadi alat pemerataan, tapi di tangan penguasa rakus, ia sedang berubah menjadi alat penindasan.
Wallahu’alam
