SOREANG, DARAS.ID — Kasus dugaan korupsi di PT Bandung Daya Sentosa (BDS) dengan nilai kerugian negara mencapai Rp128,5 miliar dinilai sebagai momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bandung.
Perkara ini mencuat setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa persoalan yang terjadi tidak dapat dilihat semata sebagai kesalahan individu.
Praktisi hukum dan penggiat demokrasi, Januar Solehuddin, SH., MH., C. Med, menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil aparat penegak hukum merupakan awal yang penting.
“Kasus ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kesalahan individu, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan dalam tata kelola BUMD yang perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Januar.
Indikasi Lemahnya Tata Kelola BUMD
Dalam pandangannya, kasus korupsi BDS mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan perusahaan daerah.
Kerja sama bisnis yang dijalankan PT BDS dinilai tidak didukung oleh kesiapan kapasitas produksi, pendanaan, maupun analisis risiko yang memadai.
“Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian negara dalam jumlah besar,” katanya.
Peran Pengawasan Perlu Diuji
Januar menyoroti pentingnya mengkaji ulang mekanisme pengawasan dalam struktur BUMD, termasuk peran Dewan Pengawas dan Kuasa Pemilik Modal (KPM).
Menurutnya, kasus korupsi BDS harus menjadi pintu masuk untuk memastikan apakah fungsi kontrol internal benar-benar berjalan.
“Perlu ada penelusuran menyeluruh terhadap proses pengambilan kebijakan, termasuk memastikan apakah seluruh mekanisme kontrol internal telah berfungsi sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Dorong Transparansi dan Pengembangan Perkara
Selain itu, ia mendorong agar proses hukum dalam kasus korupsi BDS dilakukan secara transparan dan objektif.
Tidak hanya itu, ia juga membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara apabila ditemukan fakta hukum baru dalam proses penyidikan.
Pemulihan Kerugian Negara Jadi Prioritas
Dalam konteks penegakan hukum, Januar menekankan bahwa pemulihan kerugian negara harus menjadi bagian penting dari proses hukum.
“Pemulihan kerugian negara harus menjadi perhatian, sehingga proses hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi keuangan daerah,” ucapnya.
Momentum Perbaikan Sistemik BUMD
Lebih jauh, ia menilai kasus korupsi BDS dapat dijadikan titik balik untuk membenahi tata kelola BUMD secara menyeluruh di Kabupaten Bandung.
Penguatan transparansi, akuntabilitas, serta manajemen risiko dinilai menjadi langkah penting agar kasus serupa tidak terulang.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta manajemen risiko dalam pengelolaan BUMD ke depan,” katanya.
Jaga Kepercayaan Publik
Di akhir pernyataannya, Januar menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui proses hukum yang independen dan konsisten.
“Kepercayaan publik harus dijaga melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (Red)
