Oleh Nurdin Qusyaeri
Silang pendapat antara Dino Patti Djalal dan Seskab Teddy Indra Wijaya sesungguhnya bukan soal siapa yang lebih paham diplomasi.
Yang satu adalah diplomat senior yang menghabiskan sebagian hidupnya membangun jembatan antarnegara. Yang satu lagi adalah orang dekat Presiden yang setiap hari menyaksikan bagaimana diplomasi dijalankan dari ruang mesin kekuasaan.
Keduanya berbicara dari sudut pandang yang berbeda.
Keduanya memiliki data.
Keduanya memiliki argumentasi.
Dan justru karena itulah perdebatan ini menarik.
Sebab yang sedang diperdebatkan bukan sekadar jadwal penerbangan Presiden Prabowo.
Yang sedang dipertaruhkan adalah cara kita memahami diplomasi di abad ke-21.
Dino memulai kritiknya dengan angka.
Satu dari enam hari Presiden berada di luar negeri.
Bagi sebagian orang, angka itu terasa berlebihan.
Di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, efisiensi menjadi kata yang terus didengungkan pemerintah. Maka wajar jika publik bertanya, apakah semua perjalanan itu benar-benar diperlukan?
Pertanyaan itu sah.
Bahkan penting.
Dalam demokrasi, kekuasaan memang harus terbiasa ditanya.
Tetapi jawaban Teddy juga tidak kalah menarik.
Ia mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Perang Rusia-Ukraina belum sepenuhnya usai.
Konflik Timur Tengah terus membara.
Persaingan ekonomi global semakin keras.
Tarif perdagangan berubah setiap saat.
Aliansi internasional bergeser dengan cepat.
Dalam situasi seperti itu, Presiden tidak bisa bekerja seperti kepala desa yang cukup menerima laporan dari kantor kecamatan.
Ia harus hadir di tengah percaturan dunia.
Karena dalam politik internasional, hubungan antarnegara sering kali berjalan bukan hanya melalui dokumen resmi, tetapi juga melalui hubungan personal.
Ada satu kalimat Teddy yang layak dicermati:
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Kita harus panen hubungan yang baik.”
Kalimat itu sederhana.
Tetapi di situlah inti diplomasi sesungguhnya.
Petani tidak bisa memanen padi jika sebelumnya tidak menanam.
Begitu pula negara.
Tidak mungkin Indonesia tiba-tiba meminta bantuan ketika krisis datang apabila sebelumnya tidak pernah membangun kedekatan dengan negara lain.
Hubungan internasional bukan layanan darurat yang bisa dihubungi ketika dibutuhkan.
Ia lebih mirip persahabatan.
Harus dirawat sebelum diperlukan.
Namun di sisi lain, kritik Dino juga menyimpan pesan yang tidak boleh diabaikan.
Dalam era Zoom, kecerdasan buatan, dan komunikasi digital, publik mulai mempertanyakan efektivitas diplomasi konvensional.
Mereka melihat dunia telah berubah.
Rapat direksi perusahaan global bisa dilakukan secara virtual.
Kuliah lintas benua dapat berlangsung dari layar laptop.
Bahkan perang pun kini bisa dikendalikan melalui satelit dan pusat komando jarak jauh.
Lalu mengapa diplomasi masih harus banyak bergantung pada perjalanan fisik?
Pertanyaan itu masuk akal.
Tetapi ada sesuatu yang sering luput dari cara berpikir digital.
Teknologi bisa memindahkan suara.
Teknologi bisa memindahkan gambar.
Namun teknologi belum mampu sepenuhnya memindahkan kepercayaan.
Dalam hubungan internasional, kepercayaan tetap memiliki unsur manusiawi yang sulit digantikan layar monitor.
Jabat tangan mungkin tampak simbolik.
Tetapi sejarah dunia berkali-kali membuktikan bahwa banyak keputusan besar lahir bukan di ruang konferensi, melainkan di sela makan malam, percakapan pribadi, dan pertemuan yang tidak tercatat dalam notulen resmi.
Diplomasi sering kali bekerja dalam ruang yang tidak terlihat publik.
Karena itu, mengukur efektivitas diplomasi hanya dari durasi rapat atau lama perjalanan bisa menjadi penyederhanaan yang berlebihan.
Yang lebih menarik justru klaim capaian yang disampaikan Teddy.
Masuknya Indonesia ke BRICS.
Peningkatan investasi hingga ribuan triliun rupiah.
Kemajuan perjanjian dagang dengan Uni Eropa.
Penguatan kerja sama pertahanan.
Keberhasilan diplomasi haji.
Keterlibatan aktif dalam isu Palestina.
Jika semua capaian itu benar-benar berkorelasi dengan intensitas diplomasi Presiden, maka kritik tentang frekuensi perjalanan tentu harus dilihat secara lebih proporsional.
Masalahnya, rakyat sering kali tidak hidup dalam bahasa diplomasi.
Rakyat hidup dalam bahasa harga beras.
Bahasa biaya sekolah.
Bahasa cicilan rumah.
Bahasa lapangan kerja.
Ketika pemerintah berbicara investasi Rp2.430 triliun, rakyat ingin tahu berapa banyak pekerjaan yang tercipta.
Ketika pemerintah berbicara BRICS, rakyat ingin tahu apakah harga kebutuhan pokok menjadi lebih stabil.
Ketika pemerintah berbicara perjanjian perdagangan, rakyat ingin tahu apakah penghasilannya ikut meningkat.
Di sinilah tantangan terbesar diplomasi Indonesia.
Bukan hanya menghasilkan manfaat.
Tetapi juga menjelaskan manfaat itu kepada rakyat.
Karena keberhasilan yang tidak dipahami publik sering kali tampak seperti kegagalan.
Pada akhirnya, perdebatan Dino dan Teddy mengajarkan satu hal penting.
Diplomasi bukanlah lomba mengumpulkan cap paspor.
Tetapi diplomasi juga bukan sekadar panggilan Zoom.
Diplomasi adalah seni memperjuangkan kepentingan nasional dengan seluruh instrumen yang tersedia.
Kadang cukup dengan telepon.
Kadang cukup dengan utusan.
Kadang memang harus terbang ribuan kilometer.
Yang menjadi ukuran bukanlah berapa kali pesawat lepas landas.
Melainkan seberapa besar manfaat yang mendarat di tanah air.
Sebab rakyat tidak pernah menghitung berapa kali presidennya berangkat.
Rakyat menghitung apakah hidup mereka menjadi lebih baik.
Dan dalam demokrasi, itulah laporan perjalanan yang paling penting.
Wallahu ‘alam
