Daras.id – Skandal korupsi Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjerat dua anggota DPR menguak satu kenyataan pahit: dana publik di Indonesia ternyata mudah sekali “dibajak” untuk kepentingan pribadi.
Bukan sekadar ulah segelintir oknum, kasus ini membuka borok sistemik yang sudah lama bercokol—dari tumpang tindih peran, lemahnya pengawasan, hingga budaya politik yang permisif terhadap penyimpangan.
Awal Agustus 2025, KPK menetapkan Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra) sebagai tersangka dugaan korupsi CSR senilai Rp28,38 miliar. Dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluhan Jasa Keuangan (PJK) OJK yang seharusnya disalurkan untuk kegiatan sosial justru digunakan untuk membangun rumah makan dan showroom mobil.
Yang lebih mengejutkan, Satori mengklaim bahwa dana CSR ini juga mengalir ke hampir semua anggota Komisi XI DPR.
Pernyataan Satori: Semua Anggota Komisi XI Dapat CSR
Kasus ini menjadi semakin sensasional ketika Satori, salah satu tersangka, mengaku bahwa penyaluran CSR bukan hanya dinikmati dirinya dan Heri Gunawan.
“Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” kata Satori, dikutip dari Detik.com.
Laporan Antara News juga memperkuat pernyataan ini, menyebut mayoritas anggota Komisi XI DPR RI menerima dana bantuan sosial tersebut.
Jika klaim ini benar, artinya penyimpangan ini bersifat sistemik, bukan insidental.
Masalah Utama dalam Sistem
1. Pengawas Sekaligus Penerima Manfaat
Ironi terbesar adalah posisi para tersangka. Sebagai anggota Komisi XI DPR, mereka memiliki fungsi mengawasi BI dan OJK. Tapi yang terjadi, mereka justru menerima manfaat dari lembaga yang diawasi. Ini mencerminkan lemahnya sistem pemisahan fungsi (checks and balances) di Indonesia.
2. Akuntabilitas Internal yang Lemah
Dana CSR bernilai milyaran rupiah mengalir tanpa mekanisme pengawasan ketat. Tidak jelas siapa penerimanya, bagaimana proses seleksi dilakukan, dan sejauh mana dampak program dievaluasi. Kondisi ini memberi ruang lebar bagi penyelewengan.
3. Politisasi Dana Sosial
Pernyataan Satori memperkuat dugaan bahwa dana CSR telah berubah menjadi alat politik. Penyalurannya tidak berdasarkan kebutuhan riil warga, melainkan mengikuti kepentingan politik pengusulnya. Akibatnya, tujuan sosial terabaikan dan yang tersisa hanyalah praktik mencari keuntungan pribadi dari anggaran negara.
Pola Berulang di Banyak Kasus
Skandal CSR BI-OJK bukanlah kasus pertama yang mengekspos kerentanan sistem tata kelola dana publik di Indonesia. Beberapa kasus serupa yang pernah terungkap antara lain:
Bansos COVID-19 (2020–2021): Penyimpangan dana bansos senilai triliunan rupiah yang melibatkan pejabat Kementerian Sosial dan DPR, menunjukkan pola yang sama yaitu lemahnya pengawasan dan politisasi program sosial.
Dana Desa: Berbagai kasus korupsi dana desa di berbagai daerah menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terjadi di level pusat, tetapi juga sistemik hingga ke level grassroots.
CSR BUMN: Penyimpangan dana CSR berbagai BUMN yang kerap menjadi “ATM” bagi pejabat dan politisi menunjukkan pola yang konsisten: lemahnya mekanisme pengawasan.
Pola berulang ini mengindikasikan bahwa masalah bukan terletak pada individual atau oknum, melainkan pada sistem yang memfasilitasi terjadinya penyimpangan.
Akar Masalah yang Mengakar
1. Lembaga Tertangkap Kepentingan Politik
Politisi memanfaatkan posisi strategis untuk mengakses sumber daya negara, termasuk dana CSR.
2. Aturan Ada, Tapi Lemah Penegakan
Banyak peraturan yang mengatur transparansi dan konflik kepentingan, tapi penegakannya lemah.
3. Budaya Organisasi yang Toleran terhadap Penyimpangan
Melaporkan kesalahan dianggap “mengkhianati” atasan, dan hukuman tidak konsisten.
Dampak Besar pada Masyarakat
Kasus CSR BI-OJK bukan sekadar urusan hukum yang berhenti di meja pengadilan. Dampaknya menjalar luas ke berbagai sisi kehidupan masyarakat dan negara. Skandal seperti ini tidak hanya menguras anggaran, tetapi juga mengikis kepercayaan, merusak tata kelola pemerintahan, dan menciptakan iklim permisif terhadap penyimpangan. Dampak yang paling menonjol antara lain:
- Turunnya kepercayaan publik terhadap DPR, BI, dan OJK.
- Salah alokasi anggaran—dana yang seharusnya untuk masyarakat malah jadi keuntungan pribadi.
- Moral hazard—orang jadi berpikir korupsi aman karena banyak pelaku lolos atau dihukum ringan.
Saatnya Berubah, Bukan Sekadar Bereaksi
Kasus ini hanyalah gejala, bukan akar penyakit. Kalau hanya fokus menghukum pelaku tanpa membenahi sistem, kasus serupa akan muncul lagi dengan aktor yang berbeda.
Perubahan harus menyentuh tiga hal:
- Reformasi tata kelola agar fungsi pengawasan dan penerima manfaat benar-benar terpisah.
- Penguatan aturan dan penegakan hukum yang konsisten, termasuk sanksi berat untuk pelanggar.
- Perubahan budaya organisasi menuju transparansi dan keberanian melapor.
Momentum ini harus dimanfaatkan. Media, masyarakat sipil, dan akademisi perlu bersatu mendorong reformasi sistem ini.
Karena pada akhirnya, integritas sistem pengelolaan dana publik bukan cuma soal angka kerugian negara, tapi soal masa depan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
(Daras.id, Newsroom)
