Oleh Ihsan Nugraha
Kemarin (06/05/25), Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara halalbihalal bersama para purnawirawan TNI dan Polri di Balai Kartini, Jakarta. Acara itu tampak hangat dan akrab, di tengah situasi politik yang muncul belakangan ini. Di mana sejumlah purnawirawan TNI mengkritisi arah pemerintahan dan bahkan menyerukan pergantian wakil presiden.
Di hadapan para mantan jenderal dan tokoh militer senior, Prabowo tidak hanya menyampaikan pesan silaturahmi, tetapi ia juga memainkan sebuah orkestra komunikasi politik. Dengan gaya khasnya yang memadukan kelakar dan ketegasan, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi “kacung bangsa lain.” Kalimat itu menjadi sorotan, bukan hanya karena nadanya yang keras, tetapi juga mempertegas posisi nasionalisme ekonomi yang diusung. Pernyataan tersebut mencerminkan semangat kemandirian ekonomi di tengah situasi global yang semakin kompetitif.
Yang menarik, Prabowo tidak menawarkan uraian teknokratis atau paparan program kerja rinci, melainkan memilih menyampaikan pesan melalui simbol, emosi, dan narasi kebangsaan. Dalam perspektif komunikasi politik, makna simbolik sering kali lebih berpengaruh daripada isi kebijakan itu sendiri. Pidato semacam ini tidak bertujuan untuk memberi informasi teknis, melainkan untuk membentuk persepsi, memelihara loyalitas, dan membangun citra kekuasaan yang kuat di benak publik.
Berada di tengah para purnawirawan yang menjadi bagian dari lingkungan tempat ia ditempa selama puluhan tahun, Prabowo membingkai dirinya bukan semata-mata sebagai Presiden, tetapi sebagai penerus nilai-nilai perjuangan Angkatan 45. Ia menyebut nama-nama besar seperti Jenderal Sudirman dan Slamet Riyadi. Simbolik? Ya. Tapi juga politis. Ia sedang menyusun rantai narasi bahwa dirinya adalah bagian dari garis sejarah perjuangan bangsa, bukan sekadar hasil kontestasi elektoral.
Tak kalah penting adalah bagaimana ia menggunakan simbol-simbol kebangsaan: menyanyikan Hymne Taruna, meneriakkan “Merdeka!”, hingga memanggil tokoh-tokoh senior dengan gaya hangat dan informal. Seolah-olah ia sedang menyapa keluarga besar, bukan sekadar tamu undangan. Ini bukan hanya soal gaya, tetapi cara memperkuat kesan bahwa Prabowo bukan orang luar bagi militer; dia adalah bagian dari militer.
Dalam konteks komunikasi politik, gestur ini tidak bisa dianggap remeh. Ia sedang membangun citra bahwa pemerintahannya adalah kelanjutan dari perjuangan panjang yang patriotik. Ia sedang merajut emosi, bukan menyodorkan angka. Dan kadang, itu lebih efektif dalam politik.
Pidato ini bisa dibaca sebagai bagian dari upaya membingkai kekuasaan dalam narasi besar: bahwa kepemimpinan nasional perlu ditopang oleh semangat prajurit, oleh semangat merdeka, oleh ingatan kolektif atas pengorbanan. Dalam konteks itu, Prabowo berhasil menampilkan dirinya bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai simbol kesinambungan nasionalisme Indonesia.
Apakah ini sekadar panggung retoris? Mungkin. Tapi di dunia politik, simbol bukanlah pelengkap. Ia bisa jadi alat utama untuk memperkuat legitimasi, dan Prabowo tampaknya sangat paham memainkan itu.
