Oleh Soeryawan Masangang
Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo
Susunan kabinet yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sempat mengundang keheranan banyak pihak. Struktur pemerintahan yang tampak “gemuk” dianggap tidak lazim oleh sebagian kalangan. Namun jika diperhatikan lebih cermat, kebijakan Prabowo Subianto justru menampilkan pola kerja yang terukur dan sistematis.
Langkah ini terlihat dari bagaimana beberapa kementerian dipecah menjadi lembaga tersendiri agar tugasnya bisa lebih terukur. Misalnya, Kementerian Pendidikan yang sebelumnya ditangani satu menteri kini dibagi menjadi tiga kementerian:
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- Kementerian Kebudayaan.
Masing-masing didukung oleh wakil menteri. Tujuannya jelas: mempercepat kerja, memperjelas anggaran, serta meningkatkan fokus dan akuntabilitas. Langkah serupa diterapkan pula pada sektor UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM dipecah menjadi dua lembaga: Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Mikro.
Enam bulan pertama pemerintahan ini memperlihatkan hasil yang nyata. Seluruh kementerian bekerja dengan kecepatan dan efektivitas yang tinggi. Kebijakan Prabowo Subianto tidak lagi mengambang di level makro, tapi masuk ke dalam unit kerja yang operasional dan langsung menyentuh masyarakat.
Salah satu contoh yang paling menonjol adalah program Koperasi Merah Putih yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi. Program ini bertujuan menghidupkan kembali Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah lama mati suri. Kini, koperasi kembali menggeliat di desa-desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Masyarakat menyambutnya dengan antusias, datang berbondong-bondong untuk menjadi anggota dan memilih pengurus secara demokratis.
Secara substansial, program ini merupakan bagian dari kebijakan Prabowo Subianto yang berorientasi pada redistribusi ekonomi nasional. Lewat koperasi, negara mengucurkan dana sebesar Rp3–5 miliar per unit untuk mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat kecil di pedesaan dan kota-kota lapis kedua. Ini adalah langkah strategis untuk mempercepat pemerataan ekonomi nasional.
Kementerian Usaha Kecil dan Mikro juga telah mengambil kebijakan progresif: menghapus utang-utang macet para petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Selain itu, seluruh pengajuan kredit usaha kecil di bank-bank milik negara kini dipermudah, dipangkas dari sisi birokrasi, bahkan tanpa agunan. Kredit online melalui aplikasi milik BRI akan segera diluncurkan untuk menjawab kebutuhan cepat masyarakat di sektor riil.
Di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun—yang berarti pendidikan dasar kini dimulai dari Taman Kanak-Kanak. Pemerintah juga memberikan beasiswa untuk guru, tunjangan tambahan sebesar Rp2 juta, serta mengubah sistem seleksi siswa baru dari PPDB ke SPMB yang lebih berorientasi pada prestasi.
Kementerian Kebudayaan, di sisi lain, mulai menginventarisasi situs warisan budaya untuk didaftarkan ke UNESCO, membangun rumah-rumah budaya di tingkat provinsi, serta menyusun data pusaka nasional secara digital. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggulirkan agenda reformasi kurikulum, peningkatan kualitas dosen, dan perluasan kerja sama dengan industri, serta memperkuat pendanaan riset dan fasilitas kampus.
Semua langkah tersebut merupakan gambaran dari keseriusan Presiden Prabowo dalam menata ulang fondasi bangsa. Kebijakan Prabowo Subianto bukan sekadar langkah administratif, melainkan reformasi struktural yang menyentuh hulu-hilir persoalan bangsa. Tujuan besarnya jelas: memutus rantai kemiskinan dan mempercepat pembangunan manusia Indonesia sejak usia dini, salah satunya melalui rencana pendirian Sekolah Rakyat di seluruh pelosok negeri.
Inilah wujud konkret dari keberanian politik seorang pemimpin yang tidak sekadar mengelola, tetapi menata ulang Indonesia dari akar.
Editor: San
