Oleh: Soeryawan Masangang*
Pada masa transisi kepemimpinan nasional, dari Presiden ke-7 Joko Widodo menuju Presiden ke-8 Prabowo Subianto, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kebijakan penting: kebijakan hilirisasi Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai langkah berani untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Namun, kebijakan hilirisasi ini juga mendapat tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari lembaga internasional seperti Uni Eropa dan IMF.
Negara-negara maju merasa terancam oleh kebijakan hilirisasi ini. Selama bertahun-tahun, mereka menikmati keuntungan besar dari ekspor bahan mentah Indonesia. Sementara Indonesia, sebagai pemilik kekayaan alam, hanya mendapatkan keuntungan minimal yang tidak mampu menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara optimal.
Apa Itu Kebijakan Hilirisasi Presiden Prabowo Subianto?
Kebijakan hilirisasi Presiden Prabowo Subianto adalah strategi untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mulai mengolah sumber daya alam di dalam negeri. Produk-produk hasil tambang, perkebunan, pertanian, dan perikanan akan diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sebelum diekspor ke luar negeri.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai tambah, memperkuat struktur ekonomi nasional, dan memperbesar pendapatan negara. Dengan pendapatan negara yang meningkat, APBN akan semakin kuat dan dapat mendanai program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto secara lebih efektif.
Mengapa Hilirisasi Harus Segera Dilaksanakan?
Pemerintah harus bergerak cepat karena masa jabatan terbatas dan sumber dana pembangunan masih terbatas. Sebagai ilustrasi, berikut kondisi APBN Indonesia tahun 2024:
- Pendapatan negara: Rp2.803,3 triliun
- Penerimaan pajak: Rp2.309,9 triliun
- Penerimaan bukan pajak: Rp492 triliun
- Belanja negara: Rp3.325,1 triliun
- Belanja pemerintah pusat: Rp2.467,7 triliun
- Transfer ke daerah: Rp857,6 triliun
Adapun proyeksi APBN 2025 mencakup:
- Belanja pegawai: Rp840 triliun
- Subsidi dan kompensasi energi: Rp500 triliun
- Pembayaran bunga utang: Rp561 triliun
- Transfer ke daerah: Rp900 triliun
Melihat data tersebut, tampak jelas bahwa kapasitas fiskal Indonesia masih terbatas. Sebagai perbandingan, anggaran pertahanan negara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat mencapai Rp4.000–Rp5.000 triliun—jumlah yang lebih besar dari total APBN Indonesia.
Meningkatkan APBN melalui Hilirisasi
Melalui kebijakan hilirisasi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan peningkatan APBN hingga Rp4.000–Rp5.000 triliun pada periode 2026–2029. Peningkatan ini akan ditopang oleh langkah-langkah strategis, antara lain:
- Reformasi sistem perpajakan nasional
- Pengelolaan aset BUMN secara profesional melalui pembentukan Danantara
- Efisiensi anggaran belanja pemerintah
- Peningkatan sektor pariwisata sebagai sumber devisa baru
- Eksplorasi energi baru dan terbarukan (EBT)
- Penciptaan program ekonomi berbasis teknologi dan industri bernilai tinggi
Dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul dan niat baik, tidak ada yang mustahil untuk diwujudkan. Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju dalam waktu dekat.
Hilirisasi Lebih dari Sekadar Pertambangan
Penting untuk dicatat bahwa kebijakan hilirisasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berlaku pada sektor pertambangan. Hilirisasi harus diperluas ke sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Dengan mengolah komoditas di dalam negeri, Indonesia bisa menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan membangun pusat-pusat industri di berbagai daerah.
Jika dijalankan dengan konsisten, kebijakan hilirisasi ini dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Bersambung ke Bagian 2
*Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Masyarakat Pro Prabowo
