Oleh Nurdin Qusyaeri
Di zaman ketika kebenaran diukur dari jumlah share dan kedalaman ilmu diukur dari panjang caption, muncullah sebuah infografik yang tampak “cerdas”:
Data IQ Rata-rata Mengikut Suku Terbesar di Indonesia (Sumber: TRIndon, 2025).
Angka-angka pun berbaris rapi, seperti murid upacara hari Senin. Ada yang berdiri di depan dengan dada dibusungkan, ada pula yang kebagian barisan belakang—tanpa tahu mengapa. Semua tampak ilmiah, padahal sesungguhnya kita sedang menyaksikan olimpiade kebodohan kolektif yang diselenggarakan secara daring.
Ketika Angka Menjadi Kitab Suci
Di negeri ini, angka punya kekuatan mistik. Begitu diberi tabel dan grafik, ia naik pangkat dari sekadar informasi menjadi wahyu. Tak perlu metodologi, tak perlu penjelasan epistemologis—cukup tulis “data”, maka publik pun khusyuk.
Padahal IQ, makhluk mungil bernama skor psikometrik itu, sejatinya rapuh: ia mudah masuk angin oleh kemiskinan, alergi pada gizi buruk, dan sering pingsan jika bertemu pendidikan yang timpang. Tapi di tangan algoritma, ia berubah menjadi hakim agung peradaban.
Lucunya, yang dinilai bukan individu, melainkan suku. Seolah-olah akal diwariskan seperti marga, disimpan di gudang adat, dan dibagikan merata saat lahir.
Suku, IQ, dan Kesalahan Fatal Bernama Kesederhanaan
Dalam sosiologi, ini disebut kesalahan kategoris. Dalam bahasa warung kopi: salah kaprah tingkat dewa.
Suku adalah konstruksi sosial—penuh sejarah, budaya, dan politik. Sementara IQ adalah alat ukur yang sangat bergantung pada bahasa, pendidikan, dan kelas sosial. Menghubungkan keduanya seperti menilai rasa kopi dari warna gelasnya.
Namun justru di situlah daya tariknya. Sebab masyarakat digital menyukai kesimpulan cepat:
“Oh, pantesan.”
“Ya wajar sih.”
“Dari dulu juga begitu.”
Kalimat-kalimat ini bukan hasil berpikir, melainkan hasil menyerah pada prasangka.
Dari Data ke Stigma, dari Stigma ke Politik
Dalam komunikasi politik, data semacam ini adalah bom molotov simbolik. Ia tak meledak keras, tapi membakar pelan-pelan.
Hari ini dipakai bercanda. Besok jadi ejekan. Lusa menjadi pembenaran ketimpangan.
“Bukan salah sistem, tapi memang IQ-nya segitu.”
Maka kemiskinan tak lagi perlu dijelaskan, ketertinggalan tak perlu diperbaiki, dan kebijakan publik cukup diganti dengan emoji tertawa.
Inilah politik paling murah: menyalahkan identitas agar negara bisa lepas tangan.
Catatan Kecil yang Tak Pernah Dibaca
Ironisnya, infografik itu sendiri menulis catatan kaki:
“Skor IQ dipengaruhi banyak faktor sosial dan ekonomi, sehingga tidak mencerminkan kemampuan kognitif individu secara keseluruhan.”
(TRIndon, 2025)
Namun seperti biasa, catatan kaki nasibnya tragis. Ia hadir hanya untuk memenuhi etika, bukan untuk dibaca. Di dunia digital, yang dibaca hanya judul. Yang dipahami hanya emosi.
Populisme Digital: Ketika Bodoh Jadi Percaya Diri
Inilah zaman di mana orang tak tahu, tapi tahu bahwa dirinya benar.
Tak paham metodologi, tapi berani menyimpulkan nasib bangsa.
Populisme digital bekerja bukan dengan argumen, melainkan dengan rasa unggul instan. Angka dijadikan tongkat untuk memukul, bukan lentera untuk menerangi.
Akal pun pelan-pelan ditinggalkan. Sebab berpikir itu melelahkan. Jauh lebih nikmat merayakan kebodohan bersama-sama, sambil merasa paling pintar.
Pamungkas
Masalah bangsa ini bukan rendahnya IQ, melainkan rendahnya kesabaran untuk berpikir jernih. Bukan kurangnya data, tetapi kegemaran menyalahgunakan data.
Jika akal terus ditinggalkan, dan kebodohan terus dirayakan, maka jangan heran bila suatu hari nanti kita tak lagi bertanya apa yang benar, melainkan siapa yang paling viral.
Dan saat itu tiba, jangan salahkan suku, jangan salahkan angka.
Salahkan kita—yang memilih tertawa ketika seharusnya berpikir.
Wallahu’alam.
Sumber tulisan: TRIndon, 2025.
