Oleh Hendi Rustandi*
Pidato Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menyampaikan duka cita atas wafatnya Affan Kurniawan—driver ojek online yang tragis dilindas kendaraan taktis saat aksi demonstrasi—bukan sekadar retorika formal. Kata-kata itu menyimpan lapisan makna yang jauh lebih dalam: luka kolektif dan panggilan kuasa moral.
“Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Saudara Affan Kurniawan. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan.”
“Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi, dan DPR RI akan terus mengawal proses penyelidikannya sampai selesai.”
Semiotika Luka
Kata duka cita menggema bukan hanya meratapi satu nyawa, tetapi juga menjadi simbol kehilangan masyarakat luas. Yang hilang bukan sekadar individu, melainkan juga kepercayaan terhadap mekanisme keadilan.
Bahasa ini adalah semiotika luka: tanda bahwa ruang publik sedang berdarah dan merindukan perhatian negara.
Hermeneutika Kuasa
Permintaan untuk “usut tuntas dan transparan” serta janji “mengawal proses” menunjukkan sisi kuasa DPR. Bahasa di sini bukanlah retorika kosong, melainkan alat legitimasi politik.
Inilah yang disebut hermeneutika kuasa: interpretasi bahasa yang menempatkan DPR bukan hanya sebagai pelaku pidato, melainkan moderator moral dan institusi yang membawa harapan rakyat. Harapan itu bukan sekadar doa, melainkan janji akan tindakan nyata.
Tafsir Publik yang Beragam
Publik menafsirkan pidato ini secara dinamis. Ada yang melihatnya sebagai wujud keberpihakan tulus pada korban. Ada pula yang menilainya sekadar reaksi formal untuk menjaga citra politik.
Kekuatan hermeneutika adalah di sini: teks pidato hidup dalam tafsir rakyatnya. Tafsir itu bisa memperkaya makna awal, tetapi juga bisa menodai jika dianggap tidak sejalan dengan realitas.
Pidato Puan Maharani menjadi medan simbolik: bahasa duka yang tampil sebagai tanda luka bersama, sekaligus perintah kuasa yang menegaskan komitmen negara.
Pertanyaannya, apakah pidato ini akan menjadi bahasa penyembuhan dan keadilan yang berkelanjutan, atau hanya simbol sesaat yang redup seiring bergesernya panggung politik?
*Penulis: Dosen dan Mahasiswa Doktoral
Editor: San
