Bandung, daras.id – Himpunan Mahasiswa (Hima) Persatuan Islam (Persis) Jawa Barat melayangkan kritik tajam terhadap besaran tunjangan anggota DPRD Jawa Barat tahun anggaran 2025 yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Alokasi gaji dan tunjangan untuk 120 anggota DPRD Jawa Barat mencapai Rp177,4 miliar per tahun. Jika dirata-ratakan, setiap anggota dewan menerima sekitar Rp123 juta per bulan—hampir 60 kali lipat dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2025 sebesar Rp2,1 juta.
“Fenomena ini menunjukkan betapa rakyat dikhianati. Wakil rakyat hidup dengan fasilitas berlimpah, sementara masyarakat Jawa Barat masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, dan biaya hidup tinggi,” tegas Ketua PW Hima Persis Jawa Barat, Riyan Hidayatullah, dalam keterangan resminya, Jumat (12/9/2025).
Rincian Tunjangan Fantastis
Hima Persis menyoroti sejumlah pos tunjangan DPRD Jabar yang dinilai “royal”, di antaranya:
- Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD: Rp42,5 miliar
- Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp30,2 miliar
- Uang Jasa Pengabdian: Rp30,3 miliar
- Uang Paket: Rp379,9 juta
- Tunjangan Keluarga: Rp759,7 juta
- Jaminan Kecelakaan Kerja: Rp51,8 juta
- Jaminan Kematian: Rp93,6 juta
- Pembayaran PPh kepada Bendahara DPRD: Rp610,8 juta
Menurut Hima Persis, angka-angka tersebut memperlihatkan betapa timpangnya kesejahteraan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya.
Ironi dan Krisis Legitimasi
Di tengah tingginya biaya pendidikan, harga kebutuhan pokok yang melambung, hingga maraknya kasus bunuh diri akibat tekanan ekonomi, DPRD justru menikmati pendapatan besar yang tak dikaitkan dengan kinerja legislasi maupun kondisi fiskal daerah.
“Tunjangan besar yang tidak diukur dengan kinerja hanya memperlebar jurang rakyat dengan wakilnya. Ini bukan sekadar persoalan etis, tapi juga moral dan keadilan sosial,” ujar Riyan.
Ia menambahkan, jika situasi ini dibiarkan, ada potensi lahirnya krisis legitimasi fundamental akibat runtuhnya kontrak sosial antara rakyat dan perwakilannya.
Seruan Reformasi
Hima Persis Jabar menegaskan perlunya reformasi sistem tunjangan DPRD. Transparansi, evaluasi berbasis kinerja, serta pembatasan tunjangan yang tidak relevan disebut sebagai langkah mendesak.
“Politik tanpa moral akan menjadi jalan menuju kehancuran. DPRD harus jadi teladan kesederhanaan, bukan simbol keserakahan anggaran,” kata Riyan.
Sebagai organisasi mahasiswa, Hima Persis Jabar menegaskan komitmennya untuk terus menjadi kontrol sosial dan moral, serta mengawal agar DPRD benar-benar menunaikan amanah rakyat.
(San)
