Daras.id — Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menggelar Forum Diaspora dalam rangka Pra-Forum Ilmiah Tahunan (FIT) XI IAKMI secara daring melalui Zoom Meeting dan YouTube pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Kegiatan bertema “Refleksi Satu Tahun Perjalanan Asta Cita: Pemikiran Konstruktif dari Diaspora untuk Bangsa” ini menjadi wadah kontribusi pemikiran strategis dari para diaspora Indonesia untuk memperkuat kebijakan dan praktik kesehatan masyarakat nasional.
Forum yang diikuti oleh 760 peserta dari berbagai daerah dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PP IAKMI, Dedi Supratman, SKM., MKM, yang menekankan pentingnya peran ahli kesehatan masyarakat dalam mendukung implementasi program Asta Cita pemerintah.
Tiga Fokus Bahasan: MBG, PKG, dan JKN
Diskusi forum memusatkan perhatian pada tiga tema utama: Makanan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut para narasumber diaspora, termasuk Febi Dwi Rahmadi (Griffith University, Australia), Dr. Dian Kusuma (Khalifa University, Abu Dhabi), Dr. dr. Iqbal Mochtar (Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional), dan Dono Widiatmoko (University of Derby, UK), program-program tersebut memiliki potensi besar, namun perlu diperkuat dari aspek tata kelola dan kualitas pelaksanaan.
Dalam program Makanan Bergizi Gratis, IAKMI menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP), monitoring ketat, serta sertifikasi keamanan pangan yang transparan. Sistem digital untuk pencatatan suhu, kebersihan, dan sumber bahan pangan juga direkomendasikan guna meningkatkan akuntabilitas.
Sementara itu, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dinilai efektif dalam mendeteksi dini penyakit kronis yang hingga kini masih luput sekitar 30% kasus. IAKMI mendorong pemerataan akses PKG di seluruh wilayah, integrasi layanan rujukan, serta edukasi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), forum menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan primer dan lanjutan, serta penguatan sistem pembiayaan agar lebih adaptif terhadap perubahan demografi dan pola penyakit. Isu kesetaraan akses di daerah tertinggal dan pengelolaan defisit anggaran BPJS juga menjadi perhatian utama.
Kolaborasi Diaspora untuk Kemajuan Kesehatan Nasional
Ketua Bidang Kajian Ilmiah dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat IAKMI, Kamaluddin Latief, SKM., M.Epid., Ph.D, menegaskan bahwa forum ini bukan hanya ajang refleksi, tetapi juga bentuk nyata kontribusi diaspora Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan nasional.
“Peran diaspora penting sebagai mitra pemerintah untuk memastikan setiap program kesehatan masyarakat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
(San)
