Oleh Ihsan Nugraha
Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI pada 20 Mei 2026 tampak seperti pidato ekonomi biasa. Di permukaan, publik mendengar soal APBN, disiplin fiskal, hilirisasi, ketahanan pangan, dan situasi global. Namun, jika dibaca lebih dalam, pidato tersebut sesungguhnya memuat konstruksi retorika politik yang cukup kuat: negara harus tampil kokoh di tengah dunia yang makin tidak pasti.
Prabowo tidak sedang sekadar berbicara tentang angka-angka ekonomi. Ia sedang membangun narasi tentang perlunya negara yang kuat, disiplin, dan strategis.
Ancaman sebagai Fondasi Legitimasi
Di tengah dunia yang dipenuhi perang, ketegangan geopolitik, krisis energi, dan perlambatan ekonomi global, Prabowo menghadirkan negara sebagai pelindung utama masyarakat. Salah satu tema paling menonjol dalam pidato tersebut adalah narasi ancaman global. Dunia digambarkan sedang berada dalam situasi yang tidak stabil, dan ketidakpastian internasional diposisikan sebagai ancaman nyata yang dapat memengaruhi ekonomi nasional.
Dalam komunikasi politik, pola seperti ini bukan sesuatu yang baru. Ancaman global sering digunakan untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional. Semakin dunia terlihat berbahaya, semakin besar kebutuhan publik terhadap figur pemimpin yang dianggap mampu menjaga stabilitas. Di titik inilah retorika Prabowo bekerja. Ia tampil bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai penjaga negara di tengah turbulensi global.
Selain itu, efektivitasnya bisa diukur dari respons yang muncul. Pidato ini menjadi trending di berbagai platform media sosial, memicu perbincangan luas di kalangan publik dan pelaku pasar, serta berhasil mendominasi ruang pemberitaan. Untuk sebuah pidato tentang kerangka anggaran — yang biasanya hanya menarik perhatian kalangan terbatas — itu adalah pencapaian komunikasi yang tidak kecil.
Bahasa Komando, Bukan Bahasa Bujukan
Karakter retorika ini juga terlihat dari gaya bahasa yang digunakan. Kalimat-kalimat Prabowo cenderung pendek, langsung, dan tegas. Ia lebih banyak menggunakan bahasa komando dibanding bahasa persuasi sentimental.
Perhatikan bagaimana ia berbicara soal pengawasan aparat: “Rakyat tidak bodoh lagi. Kalau aparat enggak beres, langsung videokan. Jangan dilawan, videokan saja dan lapor ke saya.” Dalam satu kalimat itu, Prabowo tidak sedang membujuk. Ia sedang memberi instruksi. Selain itu, instruksi tersebut terasa sah karena keluar dari mulut seseorang yang sedang berdiri di atas podium kepresidenan.
Gaya semacam ini memperkuat citra yang selama ini melekat pada dirinya: pemimpin lapangan, figur dengan latar belakang militer, dan pengambil keputusan yang tidak suka berbelit. Dalam situasi sosial-ekonomi yang penuh kecemasan, model komunikasi seperti ini sering kali lebih mudah diterima publik dibanding pidato yang terlalu filosofis atau akademis. Publik yang lelah dengan ketidakpastian cenderung merespons kepastian, bahkan jika kepastian itu hanya hadir dalam bentuk nada bicara.
Nasionalisme Ekonomi sebagai Bahasa Politik
Pidato tersebut juga memperlihatkan kuatnya nasionalisme ekonomi dalam arah kebijakan pemerintahan Prabowo. Narasi hilirisasi, kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya nasional diulang sebagai bagian dari agenda besar pembangunan. Bahkan, Prabowo menyebut angka kebocoran kekayaan negara yang mencapai Rp6.000 triliun, sebuah angka yang tidak lazim diucapkan presiden secara terbuka di forum resmi.
Namun, perlu dicatat bahwa angka itu bukan hanya data. Ia adalah senjata retoris. Dengan menyebutnya, Prabowo sekaligus membangun gambaran tentang musuh: kebocoran, ketidakadilan, dan pihak-pihak yang selama ini menikmati kekayaan negara tanpa izin rakyat.
Kalimat seperti “kekayaan Indonesia harus dinikmati rakyat Indonesia” bukan sekadar pernyataan kebijakan ekonomi. Ia adalah bahasa politik yang berbicara tentang harga diri bangsa. Karena itu, bahasa semacam ini mudah diterima lintas kelompok sosial maupun ideologi.
Bayangan Lama di Balik Narasi Baru
Di sisi lain, ada dimensi dalam pidato ini yang menarik untuk tidak diabaikan. Ajakan menjaga persatuan, menghindari kegaduhan, dan memprioritaskan stabilitas politik agar agenda pembangunan berjalan lancar bukanlah gagasan baru dalam sejarah politik Indonesia.
Pola retorika yang menghubungkan pembangunan dengan ketertiban, lalu ketertiban dengan stabilitas politik, pernah menjadi tulang punggung narasi kekuasaan selama puluhan tahun di era Orde Baru. Menyebut ini bukan berarti menyamakan, sebab konteks hari ini jelas berbeda. Prabowo hadir dalam sistem demokrasi yang terbuka. Namun demikian, mengenali pola adalah bagian dari tugas membaca pidato secara kritis. Dan pola itu memang ada.
Karena itu, pertanyaannya bukan apakah Prabowo sedang mengulang sejarah. Pertanyaannya adalah sejauh mana ruang kritik dan perdebatan publik tetap terjaga ketika retorika stabilitas mendominasi.
Retorika yang Efektif Butuh Akuntabilitas yang Setara
Pidato Prabowo di DPR bukan sekadar laporan ekonomi pemerintahan. Ia adalah pernyataan arah politik, yaitu sebuah upaya membangun legitimasi bahwa di tengah dunia yang kacau, Indonesia membutuhkan negara yang kuat, disiplin, dan mandiri.
Sebagai strategi komunikasi, pidato ini berhasil. Namun, komunikasi yang efektif dalam demokrasi seharusnya berjalan dua arah. Semakin kuat sebuah narasi dibangun, semakin besar tanggung jawab untuk memastikan narasi itu bisa diuji oleh pers, parlemen, dan publik.
Pada akhirnya, pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi apakah retorika negara kuat itu meyakinkan. Pertanyaannya adalah: apakah negara yang kuat itu juga akan cukup terbuka untuk dikritik? Sebab, kekuatan sejati sebuah negara demokrasi bukan hanya diukur dari kemampuannya membangun narasi, tetapi juga dari kesediaannya untuk dipertanyakan.
