BANDUNG, Daras.id — Pimpinan Pusat Komunitas Buah Batu Corps (BBC) meminta Pemerintah Kota Bandung mengembalikan keterlibatan komunitas dalam penyelenggaraan Car Free Day (CFD) Buah Batu. BBC menilai penyelenggaraan CFD saat ini telah bergeser dari semangat awal sebagai ruang partisipasi masyarakat dan komunitas lokal.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam kegiatan di Sekretariat Pimpinan Pusat Komunitas Buah Batu Corps, Buahbatu Regency Blok A2 Nomor 1, Kota Bandung, Kamis, 10 September 2026.
Ketua Bidang Hukum Komunitas BBC mengatakan CFD Buah Batu sejak awal dibangun sebagai ruang publik yang memiliki sejumlah fungsi, mulai dari upaya mengurangi polusi udara, menyediakan lingkungan yang sehat, memperkuat interaksi sosial, hingga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BBC menyebut penyelenggaraan CFD Buah Batu pada periode 2011 hingga 2019 berjalan dengan mengandalkan kemandirian, kreativitas, dan gotong royong anggota komunitas. Pada periode tersebut, kegiatan disebut tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, menurut BBC, pola pengelolaan CFD mengalami perubahan setelah diterbitkannya Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.111-Dishub/2023 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Car Free Day Kota Bandung.
Keputusan tersebut diterbitkan pada 16 Januari 2023. BBC menduga proses penerbitannya tidak melibatkan komunitas yang selama ini disebut sebagai penggagas CFD Buah Batu.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghilangkan jejak sejarah serta kontribusi komunitas dalam membangun CFD Buah Batu sebagai salah satu ruang publik di Kota Bandung.
“Car Free Day Buah Batu awalnya merupakan ruang kreatif yang dibangun bersama masyarakat. Ketika peran komunitas dipisahkan, ruang tersebut kehilangan ruh partisipatifnya,” ujar perwakilan Komunitas BBC dalam pernyataan sikapnya.
BBC Soroti Penggunaan Anggaran CFD
Selain persoalan keterlibatan komunitas, BBC turut mempertanyakan penyelenggaraan CFD yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
BBC juga menyoroti pernyataan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian keuangan daerah dalam penyelenggaraan CFD Buah Batu, CFD Dago, dan Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken.
Dalam pemberitaan, Wali kota Farhan menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandung menggunakan anggaran penyelenggaraan kegiatan untuk melibatkan warga sekitar dan komunitas dalam mendukung penertiban serta pengamanan kegiatan.
Atas penjelasan tersebut, BBC meminta adanya keterbukaan mengenai penggunaan anggaran tersebut. Mereka meminta penjelasan terkait dasar hukum, mekanisme penganggaran, bentuk kegiatan, pihak yang menerima pembayaran, hingga dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
BBC menyatakan persoalan tersebut perlu dijelaskan kepada publik agar penyelenggaraan CFD dapat berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Empat Tuntutan BBC
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Kamis, 10 September 2026, Komunitas BBC menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Kota Bandung.
Pertama, BBC meminta pencabutan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.111-Dishub/2023 tertanggal 16 Januari 2023.
Kedua, BBC mendesak pengusutan dan tindak lanjut secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan serta potensi kerugian keuangan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan CFD Buah Batu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, BBC meminta Wali Kota Bandung memberikan penjelasan sekaligus pertanggungjawaban publik mengenai penggunaan anggaran penyelenggaraan CFD yang disebut digunakan untuk melibatkan warga dan komunitas.
Keempat, BBC meminta Pemkot Bandung mengembalikan keterlibatan Komunitas BBC dalam penyelenggaraan CFD Buah Batu dengan tetap mempertimbangkan sejarah, kontribusi komunitas, serta mekanisme hukum dan administratif yang berlaku.
BBC berharap pemerintah tidak hanya melihat CFD sebagai kegiatan pengaturan lalu lintas dan ruang bebas kendaraan, tetapi juga mempertahankan fungsi sosialnya sebagai ruang publik.
Menurut BBC, penyelenggaraan CFD Buah Batu ke depan perlu kembali membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan, kesehatan warga, serta perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut.(red)
