Oleh Nurdin Qusyaeri
Kebijakan fiskal terbaru pemerintah yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025, yakni kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, telah memicu kekhawatiran publik.
Selain itu, rencana pelaksanaan Tax Amnesty Jilid III juga menuai kritik karena dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
Dua kebijakan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan ekonomi yang signifikan, khususnya bagi masyarakat kelas bawah. Berikut ini saya sampaikan analisis dampaknya secara sistematis.
KenaikanPPN Menjadi 12% Beban Berat bagi Rakyat Kecil
Kenaikan PPN merupakan bagian dari kebijakan fiskal berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Langkah ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi dampaknya terhadap rakyat kecil tidak dapat diabaikan.
1. Harga Barang dan Jasa Naik
Sebagai pajak konsumsi, PPN langsung dibebankan pada konsumen. Kenaikan dari 10% menjadi 12% otomatis menaikkan harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok. Hal ini memperburuk tekanan ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah.
2. Daya Beli Masyarakat Melemah
Masyarakat berpenghasilan rendah, yang mayoritas pengeluarannya untuk konsumsi kebutuhan pokok, akan mengalami penurunan daya beli. Kenaikan harga barang akibat PPN memperbesar risiko peningkatan angka kemiskinan.
3.Dampak pada Pelaku Usaha Kecil dan UMKM
Biaya produksi yang meningkat karena kenaikan harga bahan baku akan mempersulit pelaku usaha kecil, terutama UMKM.
Di sisi lain, penurunan daya beli konsumen membuat omzet usaha menurun. Kombinasi ini berpotensi meningkatkan jumlah usaha yang gulung tikar dan pengangguran.
4. Efek Domino pada Pertumbuhan Ekonomi
Dengan melemahnya daya beli masyarakat, konsumsi domestik, yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, akan terganggu. Jika tidak diantisipasi, situasi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Tax Amnesty Jilid III Menguntungkan Konglomerat, Merugikan Keadilan Pajak
Selain kenaikan PPN, pemerintah juga berencana meluncurkan program Tax Amnesty Jilid III. Program ini memungkinkan para pengemplang pajak, terutama dari kalangan konglomerat, untuk melaporkan dan memperbaiki kewajiban pajaknya dengan insentif berupa penghapusan denda dan sanksi.
1. Manfaat bagi Kelompok Kaya
Tax Amnesty cenderung lebih dimanfaatkan oleh kelompok kaya yang memiliki aset besar. Sementara itu, masyarakat biasa tetap dikenakan kewajiban pajak tanpa keringanan, menciptakan ketimpangan yang semakin tajam.
2. Ketidakadilan Pajak
Kombinasi kenaikan PPN yang membebani rakyat kecil dengan pengampunan pajak untuk konglomerat memperburuk persepsi publik terhadap keadilan pajak. Hal ini meningkatkan rasa ketidakpuasan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi.
3. Kepatuhan Pajak Jangka Panjang Diragukan
Meski Tax Amnesty berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, dampaknya terhadap kepatuhan pajak jangka panjang masih menjadi perdebatan.
Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini justru menciptakan moral hazard, di mana pelaku pajak besar merasa dapat terus menunggu pengampunan berikutnya.
Dampak Kebijakan Terhadap Daya Beli Masyarakat Bawah
Kenaikan PPN dan pemberlakuan Tax Amnesty menciptakan tekanan ganda bagi masyarakat kecil. Harga kebutuhan pokok yang naik akibat PPN memperberat beban ekonomi, sementara pengampunan pajak untuk konglomerat memperkuat ketimpangan. Maka akibatnya:
- Daya beli masyarakat kecil semakin terpuruk, meningkatkan risiko kemiskinan.
- UMKM kesulitan bertahan, karena terhimpit antara kenaikan biaya produksi dan penurunan daya beli konsumen.
- Ketimpangan sosial meningkat, memengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Solusi yang Perlu Diterapkan
Untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah:
1. Subsidisasi Kebutuhan Pokok
Pemerintah wajib memberikan subsidi pada kebutuhan dasar agar dampak kenaikan PPN tidak langsung dirasakan oleh masyarakat kecil.
2. Keadilan Pajak yang Progresif
Kebijakan pajak yang lebih adil, seperti menaikkan tarif pajak untuk kelompok kaya, dapat mengurangi kesenjangan tanpa membebani masyarakat bawah.
3. Alokasi Anggaran dari Tax Amnesty untuk Rakyat Kecil
Dana yang diperoleh dari Tax Amnesty harus dialokasikan pada program yang benar-benar mendukung rakyat kecil, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Pamungkas
Kebijakan kenaikan PPN dan pelaksanaan Tax Amnesty Jilid III menciptakan tantangan serius bagi daya beli masyarakat kecil. Kombinasi keduanya mencerminkan ketidakadilan yang memperburuk kesenjangan ekonomi.
Pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal ini tidak hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Wallahu ‘alam
