Oleh Nurdin Qusyaeri
Prabowo Subianto bertekad membentuk zaken kabinet dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. Namun, nama-nama yang sudah beredar dan dipanggil ke kediamannya menimbulkan tanda tanya. Orang-orang yang akan menempati posisi strategis tersebut sebagian besar adalah menteri di era Presiden Joko Widodo, sehingga muncul kesan bahwa pemerintahan Prabowo lebih mirip second cabinet dari pemerintahan sebelumnya.
Di antara mereka adalah Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Yusril Ihza Mahendra, Agus Harimurti Yudhoyono, Pratikno, Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang, Budi Gunawan dll yang jika dijumlahkan mencapai 17 menteri era Jokowi. Beberapa di antaranya memiliki rekam jejak yang kontroversial dan tercatat dalam buku “Pararimbon” alias “Lauhul Mahfudz” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Konsep zaken kabinet yang digaungkan Prabowo sejatinya menekankan pada pemilihan menteri-menteri ahli di bidangnya, bukan berdasarkan kepentingan politik. Namun, realita yang muncul justru mempertanyakan seberapa jauh kabinet yang terbentuk akan memenuhi standar tersebut.
Memahami Zaken Kabinet
Zaken kabinet adalah istilah dari bahasa Belanda yang berarti “kabinet bisnis” atau “kabinet urusan.” Berdasarkan Ensiklopedia Indonesia, zaken kabinet adalah kabinet ekstra-parlementer, yang dibentuk tanpa memperhatikan perolehan kursi di parlemen. Ini berbeda dengan kabinet koalisi partai politik yang biasa dibentuk di Indonesia, di mana pembagian kursi didasarkan pada kekuatan politik di parlemen.
Indonesia sebenarnya sudah pernah menerapkan konsep zaken kabinet pada era Sukarno, terutama pada Kabinet Djuanda (1957-1959). Ir. Djuanda Kartawidjaja, yang menjabat sebagai Perdana Menteri saat itu, tidak mewakili partai politik mana pun, dan kabinetnya terdiri dari para ahli di berbagai bidang. Sebelumnya, Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Wilopo (1952-1953) juga mengusung konsep yang serupa, meski dengan berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan politik dan kurangnya dukungan dari parlemen.
Sejarah Zaken Kabinet di Indonesia
1. Kabinet Natsir (1950-1951)
Kabinet Natsir dikenal sebagai kabinet zaken pertama di Indonesia. Dipimpin oleh Mohammad Natsir dari Partai Masyumi, setelah dia berhasil menggolkan gagasan monumentalnya yaitu berhasil mengembalikan Republik Indonesia Serikat ke NKRI.
Saat ditawari untuk jadi perdana Menteri pertama di NKRI, Natsir menyusun kabinet ini banyak melibatkan tokoh non-partai, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Perdana Menteri dan Ir. Djuanda sebagai Menteri Perhubungan. Syafrudin Prawiranegara dan Soemitro Djojohadikusumo (ayahnya Prabowo Subianto). Kedua nama terakhir adalah orang partai namun mereka punya keahlian dan bekerja profesional.
Meskipun hanya berlangsung selama tujuh bulan, Kabinet Natsir berhasil menggolkan beberapa program penting.
Program-Program penting itu adalah menyelenggarakan pemilu, mengonsolidasikan pemerintahan, membuat lembaga Biro Perancang Nasional (sekarang Bappenas) dan meningkatkan devisa negara dari perdagangan internasional, terutama berkat perang Korea yang meningkatkan permintaan ekspor Indonesia.
2. Kabinet Wilopo (1952-1953)
Kabinet ini dipimpin oleh Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan melibatkan kalangan ahli serta profesional non-partai seperti Bahder Djohan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kabinet ini menghadapi tantangan politik dan ekonomi, termasuk krisis ekonomi dan Peristiwa Tanjung Morawa yang berujung pada kejatuhannya.
3. Kabinet Djuanda (1957-1959)
Kabinet Djuanda juga dikenal sebagai zaken kabinet karena berisikan tokoh-tokoh intelektual dan profesional yang tidak terikat partai politik. Kabinet ini terkenal dengan Program Panca Karya yang meliputi pembentukan Dewan Nasional dan perjuangan pengembalian Irian Jaya. Kabinet Djuanda diakui sebagai salah satu kabinet yang relatif sukses dalam menjalankan program-program pembangunannya.
Zaken Kabinet dan Masa Depan Kabinet Prabowo
Pembentukan zaken kabinet di Indonesia selalu menjadi topik menarik, terutama karena konsep ini menawarkan pemerintahan yang fokus pada keahlian dan profesionalisme di atas politik. Namun, dengan munculnya kembali nama-nama dari kabinet sebelumnya di bawah pemerintahan Jokowi, banyak yang mempertanyakan apakah Prabowo benar-benar akan membawa perubahan signifikan dengan zaken kabinet-nya, atau justru hanya melanjutkan pemerintahan yang telah ada dengan wajah lama sambil mempunyai catatan kurang sedap serta sebagai bentuk balas jasa kepada Jokowi? Kita tunggu brehna kumaha. Wallahu ‘alam. Cag!
