Oleh Nurdin Qusyaeri
Kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan akan bertambah besar, dengan jumlah kementerian mencapai 46 atau bahkan lebih. Prabowo dilaporkan telah memanggil 49 calon menteri, dan Wakil Menteri (Wamen) akan bertambah dua kali lipat. Ini menjadikan kabinetnya lebih besar dibandingkan dengan kabinet-kabinet presiden Indonesia sebelumnya.
Apakah Penambahan Kementerian Efisien?
Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana tambahan kementerian ini akan mempengaruhi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Bertambahnya kementerian akan memperbesar alokasi anggaran untuk gaji pejabat, belanja pegawai, serta operasional kementerian. Semakin gemuk kabinet, semakin besar porsi APBN yang terpakai untuk belanja administrasi, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan rakyat, dan layanan publik.
Akomodasi Politik atau Efektivitas Kinerja?
Salah satu kritik yang muncul adalah bahwa gemuknya kabinet ini lebih berorientasi pada akomodasi politik. Prabowo bisa jadi memperluas jumlah kementerian untuk memberikan posisi kepada para pendukungnya dalam koalisi politik, daripada meningkatkan efisiensi pemerintahan. Apakah kabinet yang lebih besar otomatis berarti pemerintahan yang lebih efektif? Beberapa pandangan skeptis menyebutkan bahwa semakin besar kabinet, semakin lambat kinerjanya karena adanya birokrasi yang berlebihan.
Perbandingan Jumlah Kementerian di Negara-Negara Lain
Untuk memahami konteks lebih luas, mari kita lihat jumlah kementerian di beberapa negara dengan populasi terbesar di dunia:
1.India
Dengan populasi lebih dari 1,45 miliar jiwa, India memiliki 63 kementerian yang dibagi ke dalam tiga kategori: Menteri Kabinet, Menteri Negara (Tugas Independen), dan Menteri Negara. Ini mencerminkan kompleksitas pemerintahan di negara dengan populasi besar dan beragam.
2. Rusia
Negara ini memiliki 21 kementerian dengan populasi sekitar 144 juta jiwa. Rusia mampu mempertahankan kabinet yang ramping, meskipun berhadapan dengan tantangan domestik dan global.
3. Tiongkok
Dengan populasi 1,41 miliar, Tiongkok memiliki 26 kementerian, didukung oleh lima lembaga setingkat kementerian. Ini menunjukkan bahwa negara dengan populasi terbesar kedua di dunia dapat mengelola pemerintahan dengan struktur yang lebih efisien.
4. Amerika Serikat
Dengan populasi 345 juta, Amerika Serikat hanya memiliki 15 kementerian. Struktur kabinet yang minimalis di AS menjadi contoh bagaimana negara besar bisa dikelola dengan birokrasi yang efisien.
Apakah Kabinet Prabowo Terlalu Gemuk?
Perbandingan internasional menunjukkan bahwa kabinet Prabowo dengan 46 kementerian jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia. Jika negara-negara dengan jumlah penduduk besar dapat mengelola pemerintahan dengan lebih sedikit kementerian, maka pertumbuhan kabinet di Indonesia menimbulkan pertanyaan serius tentang tujuan dan dampaknya. Akomodasi politik mungkin menjadi salah satu alasannya, tetapi dampak terhadap anggaran negara dan efisiensi pemerintahan harus dipertimbangkan secara mendalam. Wallahu ‘alam.
