Oleh Acep Ahmad Taufik, SH., CPM*
Hak memilih adalah inti dari demokrasi. Tanpa daftar pemilih yang valid dan akurat, proses pemilu rentan menjadi cacat prosedural dan substantif. Sayangnya, persoalan daftar pemilih kerap menjadi momok yang terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu upaya yang tengah diupayakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjawab tantangan tersebut adalah program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Namun, di tengah semangat memperbaiki kualitas data pemilih, pelaksanaan PDPB justru menyisakan persoalan serius, terutama terkait dengan minimnya partisipasi publik, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya akses informasi. Jika tidak segera dibenahi, PDPB bisa menjadi formalitas yang gagal memenuhi harapan demokrasi.
Konsep PDPB dan Dasar Hukumnya
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan proses yang dilakukan KPU secara rutin di luar tahapan pemilu guna menjaga akurasi data pemilih. Dasar hukumnya adalah Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mewajibkan KPU memperbarui data pemilih secara berkelanjutan. Ketentuan teknisnya diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2021.
Melalui PDPB, KPU mengakomodasi perubahan-perubahan data yang lazim terjadi di masyarakat, seperti kematian, pindah domisili, perubahan status TNI/Polri, hingga pemilih baru yang telah memenuhi syarat usia. PDPB dimaksudkan sebagai mekanisme proaktif dan preventif agar tidak terjadi ledakan masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat pemilu digelar.
Sepi Partisipasi, Minim Informasi
Meski secara konseptual sangat penting, implementasi PDPB di lapangan justru berlangsung senyap dan jauh dari sorotan publik. Banyak warga bahkan tidak mengetahui bahwa mereka dapat melaporkan perubahan status kependudukannya ke KPU setempat sepanjang tahun.
Kanal pelaporan PDPB—baik daring maupun luring—juga belum sepenuhnya inklusif. Di daerah pinggiran, masyarakat kerap kesulitan mengakses laman resmi KPU atau tidak memahami prosedur administratifnya. Padahal, akurasi daftar pemilih sangat bergantung pada arus informasi dua arah antara warga dan penyelenggara pemilu.
Partai politik dan lembaga pemerintah memang menjadi mitra KPU, tetapi pelibatan masyarakat umum masih sangat terbatas. Tanpa kesadaran dan keterlibatan warga, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berisiko menjadi ritual administratif semata.
Transparansi dan Akses Data
KPU sebenarnya menerbitkan laporan bulanan PDPB. Namun, data yang disajikan bersifat agregat, bukan deskriptif ataupun analitis. Tidak tersedia dashboard publik yang memungkinkan warga memeriksa data pemilih berdasarkan nama atau wilayah secara langsung (dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi).
Kondisi ini menyulitkan pengawasan dari luar. Masyarakat, media, maupun pengawas pemilu kehilangan daya untuk memverifikasi atau mengoreksi kesalahan data. Tanpa akses terhadap informasi, publik kehilangan kemampuan untuk mengontrol integritas pemilu.
Minimnya Pengawasan
Pengawasan terhadap PDPB saat ini belum berjalan optimal. Bawaslu, yang memiliki mandat pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, belum menempatkan PDPB sebagai prioritas. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap PDPB sering dianggap sebagai aktivitas tambahan, bukan pengawasan substantif yang sistematis.
Organisasi masyarakat sipil pun belum dilibatkan secara memadai. Lembaga-lembaga seperti Perludem, JPPR, atau Netgrit memiliki kapasitas memadai, tetapi belum diberikan ruang partisipasi yang terstruktur. Celah ini berpotensi menimbulkan penyimpangan, termasuk pemilih ganda, pemilih fiktif, atau pemilih yang seharusnya tidak berhak tetapi tercantum.
Rekomendasi Perbaikan
Agar PDPB benar-benar menjadi fondasi demokrasi elektoral, beberapa langkah perbaikan berikut sangat urgen dilakukan:
1. Digitalisasi Terintegrasi dan Akses Terbuka
Sistem PDPB harus lebih interaktif, mudah diakses, dan terintegrasi dengan data kependudukan (Dukcapil). Masyarakat perlu diberi ruang untuk memverifikasi dan mengusulkan perubahan data secara langsung dan transparan.
2. Sosialisasi Berbasis Komunitas
Edukasi tentang pentingnya pelaporan data pemilih harus menyasar komunitas akar rumput. Pemuda, pelajar, tokoh agama, dan pengurus RT/RW perlu dilibatkan secara aktif.
3. Pengawasan Kolaboratif
KPU dan Bawaslu perlu membangun kemitraan dengan masyarakat sipil dalam memantau PDPB. Pengawasan kolaboratif akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap data pemilih.
4. Audit Independen dan Evaluasi Berkala
Audit data pemilih oleh pihak independen perlu dilakukan secara berkala, disertai evaluasi terbuka yang dapat ditinjau oleh masyarakat dan media.
5. Dashboard Publik PDPB
KPU perlu menyediakan platform data terbuka (open data) yang memungkinkan publik melihat tren perubahan data, dengan menjaga aspek keamanan data pribadi.
Penutup
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah kerja penting untuk menjamin hak pilih warga negara. Tapi tanpa pengawasan publik dan keterbukaan informasi, PDPB bisa berubah menjadi rutinitas tanpa makna. KPU, Bawaslu, dan masyarakat sipil harus bersinergi memperkuat ekosistem data pemilih yang akurat, transparan, dan inklusif.
Jika kita ingin demokrasi yang sehat, mulailah dari data pemilih yang bersih. Sebab, daftar pemilih bukan sekadar angka, tapi representasi dari martabat dan kedaulatan rakyat.
*Penulis adalah Praktisi Hukum dan Penggiat Demokrasi
